Pengelolaan BMN – ekolumajangdotcom

Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan BMN Tahun 2016

Diposkan pada 5 Agustus 20165 Agustus 2016 oleh ekolumajang

Untuk mendukung program Revenue Center Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dari Pengelolaan BMN, Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 229/KM.6/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Dirjen KN. Kepada Pejabat di Lingkungan DJKN Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan, mendelegasikan kewenangannya terkait Pengelolaan BMN.

Perbedaan pendelegasian pada KMK 229 Tahun 2016 dengan KMK 218 Tahun 2013, antara lain sebagai berikut :

Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara

No.

Uraian

KMK 218/2013 (Rp)

KMK 229/2016 (Rp)

KEPALA KANWIL DJKN

PSP BMN

a. Tanah dan/atau bangunan

b. Selain tanah dan/atau bangunan

>2,5 M – 5 M

>10 M – 50 M

>5 M – 25 M

Pemanfaatan BMN

Sewa/Pinjam Pakai/KSP

a. Tanah dan/atau bangunan

b. Selain tanah dan/atau bangunan

>1 M – 5 M

>500jt – 2,5 M

>5 M – 10 M

>2,5 M – 5 M

Penghapusan BMN

a. Tanah dan/atau bangunan

b. Selain tanah dan/atau bangunan

>1 M – 5 M

>500jt – 2,5 M

>5 M – 10 M

>1 M – 2,5 M

Pemindahtanganan BMN

a. Tanah dan/atau bangunan

b. Selain tanah dan/atau bangunan

>1 M – 2,5 M

>500jt – 1 M

>1 M – 2,5 M

KEPALA KPKNL

PSP BMN

a. Tanah dan/atau bangunan

b. Selain tanah dan/atau bangunan

c. Selain T/B non dokumen kepemilikan

sampai dengan 2,5 M

tidak diatur

sampai dengan 10 M

sampai dengan 5 M

>100jt – 5 M

Pemanfaatan BMN

Sewa/Pinjam Pakai/KSP

a. Tanah dan/atau bangunan

b. Selain tanah dan/atau bangunan

sampai dengan 1 M

sampai dengan 500jt

sampai dengan 5 M

sampai dengan 2,5 M

Penghapusan BMN

a. Tanah dan/atau bangunan

b. Selain tanah dan/atau bangunan

sampai dengan 1 M

sampai dengan 500jt

tidak diatur

sampai dengan 5 M

sampai dengan 1 M

>100jt – 1 M

Pemindahtanganan BMN

a. Tanah dan/atau bangunan

b. Selain tanah dan/atau bangunan

c. Selain T/B non dokumen kepemilikan

sampai dengan 1 M

sampai dengan 500jt

tidak diatur

sampai dengan 1 M

>100jt – 1 M

Hal yang baru dari KMK 229 Tahun 2016, apabila pejabat yang memperoleh pelimpahan kewenangan berhalangan sementara, maka Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) diberi kewenangan menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan. Peraturan ini mulai berlaku mulai tanggal 1 September 2016.

Untuk lebih lengkapnya, download peraturan disini

Update Aplikasi SAIBA, SIMAK dan Persediaan November 2015

Diposkan pada 6 November 20156 November 2015 oleh ekolumajang

Untuk keperluan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2015, Direkur Jenderal Perbendaharaan meminta kepada K/L untuk telebih dahulu melakukan penyusunan pseudo Laporan Keuangan Tahun 2015. Pseudo LKKL Tahun 2015 disusun untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2015 dan 30 November 2015. Untuk keperluan penyusunan Pseudo tersebut menggunakan Aplikasi sebagai berikut :

SAIBA

Paket Update Referensi versi 2.6

SIMAK BMN

Update Referensi Aplikasi SIMAK 15.1.3

PERSEDIAAN

Update Aplikasi Persediaan 15.1.2

semoga bermanfaat.

Update Aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan Juli 2015

Diposkan pada 7 Juli 20158 Juli 2015 oleh ekolumajang

sumber : http://www.kpknljember.djkn.or.id

Berikut update Aplikasi SIMAK BMN Versi 15.1.0 tanggal 4 Juli 2015 dan update Aplikasi Persediaan Versi 15.0 tanggal 7 Juli 2015. Agar dibaca terlebih dahulu, petunjuk singkat dari masing-masing update aplikasi :

Aplikasi SIMAK BMN

Aplikasi Persediaan

catatan beberapa error yang kemungkinan terjadi :

1. Gagal melakukan Kirim ke SIMAK BMN

pada saat update referensi, rubah tujuan folder update menjadi seperti gambar berikut :

← Kembali

Terima kasih atas tanggapan Anda. ✨

Update Aplikasi SAIBA Versi 2.2 Untuk Rekonsiliasi Dengan SIMAK BMN

Diposkan pada 29 Juni 201529 Juni 2015 oleh ekolumajang

sumber : http://www.kpknljember.djkn.or.id

Untuk keperluan rekonsiliasi data BMN Semester I 2015 antara SIMAK BMN dengan SAIBA (sebelumnya SAKPA), terlebih dahulu dilakukan update Aplikasi SAIBA versi 2.2 sebagai berikut :

semoga bermanfaat.

Link Aplikasi SIMAN klik disini

Pendelegasian Sebagian Wewenang Menkeu Sebagai Pengguna Barang

Diposkan pada 28 April 2015 oleh ekolumajang

Setelah berganti tiga kali Menteri Keuangan, akhirnya peraturan tentang pendelegasian sebagian wewenang Menteri Keuangan selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Struktural dan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 520/KMK.01/2015 tanggal 22 April 2015.

Pendelegasian wewenang ini sangat mempercepat proses Pengelolaan BMN, dimana sebelumnya seluruh proses Pengelolaan BMN bermuara di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Biro Perlengkapan, sehingga pelaksanaan Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan menjadi terhambat. Setelah berlakunya pendelegasian ini, Kuasa Pengguna Barang (KPB) dapat langsung mengajukan usulan untuk, diantaranya :

penetapan status penggunaan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,-
menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMN pada tingkat KPB;
menandatangani surat permohonan penilaian terkait pelaksanaan sewa BMN;
dst.

Untuk lebih lengkapnya, silahkan download peraturan :
KMK 520 2015 Pendelegasian Wewenang Menkeu Sbg Pengguna Barang

Update Aplikasi SIMAK BMN Versi Februari 2015

Diposkan pada 23 Februari 2015 oleh ekolumajang

Update aplikasi SIMAK-BMN Versi Pebruari 2015 (14.2.2 untuk level Satker dan 14.2.1a untuk level Wilayah, Eselon I dan KL) bertujuan untuk memastikan semua Kuasa Pengguna Barang (Satker) sudah melakukan koreksi penyusutan dengan menggunakan aplikasi yang seharusnya (BMNKPB13 versi 14.2.1a). Adapun perubahan aplikasi SIMAK-BMN Versi Pebruari 2015 ini adalah sebagai berikut :

Untuk Aplikasi Tingkat Kuasa Pengguna Barang (BMNKPB13 Versi 14.2.2)

Penambahan dan perubahan fitur validasi pada saat login/masuk aplikasi. Pada saat login, secara otomatis terjadi pengecekan terkait proses koreksi penyusutan yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang, termasuk pengecekan terhadap data-data BMN yang terindikasi tidak normal. Dari hasil pengecekan ini akan dimunculkan report permasalahan data BMN dan dikonfirmasi untuk dilakukan proses koreksi penyusutan ulang. Setelah data dilakukan koreksi penyusutan ulang, kirim kembali ke UAPPBW/ UAPPBE1 (apabila data BMN sudah tidak ada indikasi tidak normal maka report/ laporan validasi tidak muncul).
Selain itu pada versi 14.2.2 ini juga dilakukan perbaikan pada menu pengiriman data ke SAKPA14 untuk transaksi Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Update Aplikasi SIMAK BMN Desember 2014

Diposkan pada 6 Januari 20159 Januari 2015 oleh ekolumajang

sumber : http://www.kpknljember.djkn.or.id

Update Aplikasi SIMAK BMN versi 14.2.1 Desember 2014 merupakan hasil dari perubahan kebijakan penyusutan sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Adapun ketentuan pokok pada PMK Nomor : 90/PMK.06/2014 adalah : Aset Tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 disusutkan sejak Semester II Tahun 2010.

Untuk lebih lengkapnya silahkan download Update Aplikasi SIMAK BMN Desember 2014 berikut :

Semoga bermanfaat.

DJKN Lelang Barang Gratifikasi Pada Festival Anti Korupsi 2014

Diposkan pada 8 Desember 20148 Desember 2014 oleh ekolumajang

sumber : www.kpknljember.djkn.or.id

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada tanggal 9-11 Desember 2014 di Graha Sabha Pramana Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Barang yang dilelang merupakan, barang gratifikasi hasil sitaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), barang gratifikasi tersebut terdiri dari Ipod Shufle, Baju Batik, Ballpoint mahal berbagai merk, Jam Tangan, Sepeda, Sabuk, Dompet, Dasi dan masih banyak barang lainnya.

Open house dilaksanakan pada tanggal 9-11 Desember 2014 di Graha Sabha Pramana Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Pelaksanaan lelang dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu : melalui lelang email dengan mengakses web : https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/lelang/kpknl/kpknl-yogyakarta dengan batas akhir penawaran pada tanggal 10 Desember 2014 pukul : 13:30 WIB. Sedangkan lelang secara lisan dilaksanakan di Gedung Universitas Gajah Mada pada hari Kamis, 11 Desember 2014 sekira pukul 12:00 WIB.

Keseluruhan pelaksanaan lelang, dilaksanakan terbuka untuk umum, transparan, kompetitif, cepat dan aman. Bagi anda yang berminat, silahkan mengikuti kegiatan lelang dalam rangka Festival Anti Korupsi 2014.

Humas KPKNL Jember

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)

Diposkan pada 21 Oktober 201411 Desember 2014 oleh ekolumajang

SAMBUT ERA DIGITALISASI ASET DENGAN SIMAN

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember pada hari Selasa, 14 Oktober 2014 mengadakan kegiatan In House Training (IHT) Aplikasi SIMAN. Kegiatan IHT tersebut dilaksanakan oleh Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) yang telah mengikuti Training of Trainer (TOT) SIMAN yang dilaksanakan pada awal Oktober 2014 lalu di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

In House Training yang dilaksanakan di ruang rapat KPKNL Jember tersebut, diikuti oleh Kepala Sub Bagian Umum, Anita Dhamajanti dan seluruh pelaksana di Sub Bagian Umum selaku Pengguna Barang, dan Kepala Seksi PKN, Wahyu Widodo beserta staf selaku Pengelola Barang. Narasumber pada kegiatan IHT yakni, Domas Meida Budiyanto yang telah mengikuti TOT SIMAN.

Domas, menjelaskan gambaran umum tentang SIMAN. SIMAN merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu proses perencanaan, penetapan status, penatausahaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dengan sistem online maka proses permohonan, persetujuan dan penolakan perencanaan, pengelolaan dan penatausahaan BMN dapat dilakukan secara cepat, pengguna barang tinggal mengajukan permohonan atas BMN secara online dan dapat langsung diterima oleh DJKN baik Kantor Pusat, Kantor Wilayah ataupun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai dengan pelimpahan wewenang yang berlaku. DJKN dan unit vertikal dapat memproses permohonan tersebut ketika permohonan dalam bentuk hardcopy dikirim, sehingga dapat mempercepat waktu. Ke depannya, semua pengelolaan BMN akan menggunakan SIMAN. Semua dokumen dan foto aset juga bisa tersimpan di SIMAN sehingga bila terjadi perubahan organisasi (seperti adanya mutasi) semua dokumen tetap tersimpan rapi.

untuk informasi lebih lengkap tentang Aplikasi SIMAN, dapat dilihat di web https://www.djkn.kemenkeu.go.id/websiman

Download aplikasi SIMAN :

Info berguna lainnya

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah Negara KPKNL Jember

Diposkan pada 5 September 2014 oleh ekolumajang

Jember – “Sesuaikan pekerjaan dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan” , ungkap Kepala Bagian Perlengkapan DJKN Ridho Wahyono menyampaikan pesan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara pada saat peletakan batu pertama pembangunan Rumah Negara KPKNL Jember (27/08). Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Kepala Bagian Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, dan Kepala Bagian Umum Kanwil DJKN Jawa Timur.

Peletakan batu pertama Rumah Negara KPKNL Jember dipusatkan di Jalan Gajah Mada XVIII/5 Jember yang merupakan lokasi pembangunan rumah negara yang diperuntukkan sebagai rumah Kepala Kantor. Pada tahun ini, KPKNL Jember mendapatkan dana pembangunan rumah negara sebanyak 7 unit untuk eselon IV dan 1 unit untuk eselon III. Agus Hari Widodo pada sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Bagian Perlengkapan selaku Pengguna Barang Eselon I dan Bagian Pengelolaan BMN selaku Pengguna Barang yang telah membantu KPKNL Jember dalam proses usulan penghapusan rumah negara eks BPKP yang direkonstruksi menjadi rumah negara milik KPKNL Jember. Agus H.W. juga meminta kepada seluruh pejabat dan pegawai KPKNL Jember untuk meningkatkan kinerjanya, karena negara telah menyediakan fasilitas rumah bagi pejabat dan mess bagi pegawai yang direncanakan direnovasi untuk tahun depan.

Pada sambutannya, Ridho Wahyono menyampaikan pada tahun 2014 ini fokus pada penggunaan BMN yang idle terutama di lingkup Kementerian Keuangan yang tidak digunakan, sehingga negara dapat berhemat dengan tidak membeli tanah baru. Ridho Wahyono juga mengingatkan kepada seluruh elemen, mulai dari PPK, ULP, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Konsultan Perencana, Kontraktor Fisik dan Konsultan Pengawas untuk bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Sumartono, Kepala Bagian Pengelolaan BMN Sekjend Kemenkeu pada sambutannya menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan khususnya DJKN berkomitmen menggunakan BMN Idle yang ada untuk dapat digunakan, salah satunya rumah negara KPKNL Jember yang dahulunya merupakan BMN Idle milik BPKP yang telah lama tidak digunakan oleh BPKP. Biro Perlengkapan Sekjen Kemenkeu dan Bagian Perlengkapan DJKN selalu bersinergi dengan mengoptimalkan BMN Idle untuk dapat digunakan oleh DJKN baik untuk kantor maupun rumah negara.

Setelah seluruh sambutan disampaikan, dilanjutkan dengan peletakan batu pertama oleh Kepala KPKNL Jember, Kepala Bagian Perlengkapan DJKN dan Kepala Bagian Pengelolaan BMN Sekjen Kemenkeu dengan disaksikan Kepala Bagian Umum Kanwil DJKN Jawa Timur, Hendri D. Tobing dilakukan peletakan batu pertama secara simbolis. (Teks : M. Eko Agus Y. Foto : Tim Humas)

Foto-Foto lainnya terkait berita