Membuat Orang Tersenyum
Bersama ini kami sampaikan Pengumuman Direktur Nomor PENG-32 /PKN/2023 Tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Program Studi Diploma IV Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2023.
Pengumuman dapat diakses melalui tautan:
KLIK DISINI
Sumber berita: https://bit.ly/SPMBPKNSTAN2023
Yustinus Prastowo tanggapi curhatan Staff Kemenkeu. (Twitter @okeaja39)
KILAT.COM – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi salah satu instansi pemerintahan yang kini masih jadi sorotan publik.
Berawal dari kemunculan kasus penganiayaan Mario Dandy Satriyo ke David Ozora, yang kemudian diketahui bahwa ia adalah putra dari eks pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo.
Dan menjalar dari kasus itu pula, tercium keberadaan harta tak wajar milik Rafael Alun Trisambodo, yang berujung pemecatan dari Kemenkeu.
Belum lagi istrinya, Ernie Meike Torondek, yang kerap pamer tas branded di media sosial.
Hingga Rafael Alun Trisambodo sekarang masih jadi sasaran KPK untuk ditelisik aset-asetnya, serta Ernie Meike Torondek tak luput dari subjek yang diperiksa.
Setelah Rafael Alun Trisambodo, Kemenkeu seolah terus diterpa dengan terbongkarnya kelakuan stafnya yang pamer harta dan kekayaan.
Gerah dengan segala pemberitaan yang ada, salah satu netizen yang mengatasnamakan dirinya pegawai Kemenkeu, menuliskan keluh kesah via Twitter.
Dikutip Kilat.com pada 27 Maret 2023, akun Twitter atas nama ‘Eko Lumajang’ via username @okeaja39, membuat sebuah utas pada 26 Maret 2023, yang berisi tentang sisi lain Kemenkeu.
Menurut penelusuran Kilat.com yang dilansir dari situs DJKN Kemenkeu, pemilik akun @okeaja39 adalah Mohammad Agus Eko Yudianto.
Ketika berita ini ditulis, Eko diketahui merupakan staf dari Seksi Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kanwil Jawa Timur.
Pada utasnya, Eko mengawali dengan memberi judul, ‘Surat Terbuka dari Pegawai.’
“Dear Netizen Indonesia. tidak semua pegawai di Kemenkeu (sebanyak 80 ribu pegawai) itu hidup bermewah-mewahan,” tulis Eko.
Seolah melengkapi kalimat tersebut, Eko melanjutkan dengan menyampaikan bahwa ada pegawai Kemenkeu yang hidup biasa saja, bahkan LHKPN-nya minus.
“Banyak (staf Kemenkeu) yang hidup sederhana, bahkan ada juga yang Laporan Harta Kekayaannya (LHKPN) minus (lebih banyak utang),” lanjut Eko.
Meski tidak menyebutkan pegawai mana yang dimaksud, Eko meneruskan utasnya dengan memberitahukan ke warga jagat maya, bahwa Kemenkeu punya sisi lain.
Yaitu, dibentuknya komunitas antikorupsi, dan telah diakui keabsahannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Oh ya, forum ini dikukuhkan Bu Menkeu (Sri Mulyani) pada tanggal 12 Desember 2022 melalui KMK Nomor 490/KMK.09/2022. Nama forumnya: Forum Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangunan Integritas Dana Rakca Kementerian Keuangan,” ungkapnya.
Kemudian, ia juga menjelaskan bahwa sistem kerja di Kemenkeu saat ini telah serba digital.
Melalui utas Twitter tersebut, Eko ingin agar publik tahu bahwa Kemenkeu tak melulu soal pejabat kaya, pamer harta, dan hidup mewah.
Ia juga berharap agar instansi tempatnya bernaung bisa menjadi lebih baik.
“Yuk dukung @KemenkeuRI semakin baik kedepannya. Masih banyak kok orang baik di Indonesia (yang) kita cintai ini,” ujar Eko.
Menanggapi adanya opini netizen yang juga staf Kemenkeu tersebut, Stafsus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengapresiasi.
Menurut Pras, utas tersebut seolah jadi hal yang tersembunyi di tengah viralnya kasus yang menyeret eks pegawai Kemenkeu.
“Suara lain yang hampir tenggelam di tengah gegap gempita,” tulis Pras, yang dikutip Kilat.com via akun Twitter @prastow pada 27 Maret 2023.
Pras juga menyebut bahwa curhatan Eko layak didengarkan, tanpa memberikan prasangka.
“(Opini Eko) sangat layak didengarkan tanpa prasangka. Suara jernih dari hati yang bening,” lanjutnya.
Di akhir cuitannya, Pras turut memberikan semangat.
“Panjang umur perjuangan (emoji salam dan bendera Merah Putih),” tutupnya. (*)
sumber: klik disini
Eko Lumajang selaku pagawai Kemenkeu sampaikan tak semua pegawai memiliki harta tak wajar hingga adanya komunitas Antikorupsi.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang dalam sorotan publik yang tinggi akibat ulah para pegawainya.
Pasalnya, diketahui para pegawai Kemenkeu di semua level memiliki harta yang tak wajar dan kerap bergaya hidup mewah.
Hal ini terbongkar oleh sorotan publik hingga pihak KPK menciumnya dan melakukan pemanggilan kepada para pegawai Kemenkeu.
Para pegawai Kemenkeu yang memiliki jabatan sudah memenuhi panggilan diantaranya Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono, Mantan Pejabat DJP Kanwil Jakarta Selatan, dan Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro.
Kedepannya diprediksi akan ada beberapa nama lagi yang terpanggil pihak KPK untuk menjelaskan sumber harta yang didapat.
Kepercayaan publik akan Kemenkeu saat menurun ketika para pegawai Kemenkeu kerap pamer harta mencuat, Sehingga dibutuhkan usaha keras guna mengembalikan kepercayaan tersebut.
Ternyata, Tak semua pegawai Kemenkeu memiliki harta tak wajar dan kerap bergaya hidup mewah. Hal ini diungkapkan Eko Lumajang melalui media sosial Twitter miliknya.
“Dear Netizen Indonesia, tidak semua pegawai di Kemenkeu (sebanyak 80 ribu pegawai) itu hidup bermewah-mewah,” tulisnya.
Dari jumlah total 80 ribu pegawai Kemenkeu, tak semua hidup dalam kemewahan, ada pegawai yang hidup sederhana.
Bahkan, Eko menyampaikan bahwa ada yang memiliki utang.
“Bahkan ada juga yang Laporan harta Kekayaan Minus (lebih banyak utang),” terusnya.
Terkait dugaan korupsi dalam lingkungan Kemenkeu atas kekayaan yang tak wajar milik beberapa pegawai Kemenkeu.
Eko menjelaskan bahwa adanya sebuah gerakan Antikorupsi yang didirikan di Kemenkeu.
“Namanya Penyuluh Antikorupsi Dana Rakca (PAKSI-DR), yang terus sampaikan semangat Antikorupsi di lingkungan Kemenkeu,” jelasnya.
Anggota dari PAKSI-DR berjumlah 400 orang yang tersebar di kantor-kantor vertikal Kemenkeu.
Tak hanya menyampaikan kegiatan Antikorupsi di lingkungan Kemenkeu, PAKSI-DR juga terjun langsung ke masyarakat umum.
Eko juga menyampaikan PAKSI-DR dikukuhkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sebuah forum pada tanggal 12 Desember 2022 melalui KMK No 490/KMK.09/2022.
“Nama Forumnya: Forum Penyuluhan Antikorupsi dan Ahli Pembangunan Integritas Dana Rakca Kementerian Keuangan,” tulisnya.
PAKSI-DR juga aktif memerangi korupsi di Kemenkeu dengan didukung sistem pola kerja di Kemenkeu yang sudah terdigitalisasi sehingga menutup terjadinya fraud.
Dengan dilakukan pekerjaan secara digitalisasi maka akan berkurangnya tindak pidana korupsi di Kemenkeu.
Eko mengajak seluruh masyarakat Indonesia mendukung dan percaya Kemenkeu karena masih banyak orang baik di instansi tersebut.
“Yuk dukung Kemenkeu semakin baik kedepannya, masih banyak orang baik di Indonesia kita cintai ini,” ungkapnya.
Kemenkeu memang saat ini tak henti jadi sorotan publik atas selalu bermunculannya pegawainya yang kerap pamer harta.
Namun, para pegawai Kemenkeu lainnya juga berjuang demi menjaga nama baik instansi.(*)
sumber: klik disini
Pegawai Kemenkeu sebut masih ada orang baik di instansi tersebut. (Kemenkeu.go.id)
KILAT.COM – Pegawai Kementerian Keungan (Kemenkeu) buka suara soal kondisi di instansi negara tempatnya bekerja tersebut.
Lewat cuitan di akun Twitter @okeaja39, pria yang diketahui bernama Eko Lumajang ini membantah jika semua pegawai Kemenkeu bergaya hidup mewah.
Menurut Eko Lumajang, masih ada pegawai Kemenkeu yang baik hati dan menjalani hidup sehari-hari dengan sederhana.
“SURAT TERBUKA DARI PEGAWAI [THREAD] Dear Netizen Indonesia. tidak semua pegawai di Kemenkeu (sebanyak 80 ribu pegawai) itu..,” tulisnya pada Minggu, 26 Maret 2023.
Dia kemudian menandai akun Menkopolhukam Mahfud MD, Stafsus Menkeu Prastowo Yustinus, serta akun Twitter yang kerap membongkar kebobrokan di instansi negara.
Dalam penjelasannya, Eko Lumajang mengatakan banyak pegawai Kemenkeu yang memiliki utang.
Tak heran, Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHP) milik para pegawai itu tercatat minus.
“Hidup bermewah-mewahan… banyak yang hidup sederhana, bahkan ada juga yang Laporan Harta Kekayaannnya minus (lebih banyak utang),” ujarnya.
Tak hanya itu, Kemenkeu juga memiliki komunitas antikorupsi di mana tugas mereka adalah menyerukan semangat antikorupsi di tubuh Kemenkeu.
“PAKSI-DR ini memiliki anggota kurleb 400an orang yang tersebar di kantor² Vertikal Kemenkeu. Anggota PAKSI-DR rutin mengkampanyekan Antikorupsi baik di lingkungan @KemenkeuRI maupun ke masyarakat umum,” ujarnya.
“Oh ya… di Kemenkeu ada komunitas Antikorupsi, namanya Penyuluh Antikorupsi Dana Rakca (PAKSI-DR). Yg terus menyampaikan semangat Antikorupsi di lingkungan @KemenkeuRI,” sambungnya.
Dia kemudian menegaskan bahwa saat ini Kemenkeu telah menerapkan pola kerja yang lebih baik karena sudah terdigitalisasi.
“Pola kerja di @KemenkeuRI sekarang juga sudah terdigitalisasi, hingga meminimalisir terjadinya fraud. Digitalisasi gunakan http://satu.Kemenkeu.go.id, juga gunakan Collaboration Tools office365 @Microsoft @MicrosoftID,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Eko Lumajang meminta publik untuk terus mendukung pekerjaan Kemenkeu.
Meski begitu, netizen ramai-ramai menanggapinya dengan rasa heran dan tidak percaya.
Ada yang mempertanyakan kenapa Eko Lumajang tidak melampirkan data soal pegawai Kemenkeu yang terlibat penyimpangan dan tidak dalam bekerja.
“Boleh tau, berapa banyak teman2 yg kalian laporkan jika terjadi / dicurigai ada penyimpangan dalam pekerjaan? Mention nya kenapa ke orang2 tsb?,” kata netizen.
“Teman anak saya di djp, muda dan bawahan Alun. Sebelum seluruhnya terbongkar dia masih percaya diri menceritakan kejujuran Alun, kebaikannya dan lain2. Menceritakan bahwa isterinya memang pengusaha kaya raya dll,” shaut yang lain.
“400an yang anti korupsi, berarti ada 79.600 an pegawe yang tidak anti korupsi gitu?,trus kapan korupsinya berhenti?,” ungkap warganet. (*)
sumber: klik disini
KILAT.COM – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI saat ini tengah disorot karena para pegawainya yang dinilai menyelewengkan kekuasaan.
Para pegawai Kemenkeu belakangan ini mendapat berbagai kritikan karena kerap memamerkan harta kekayaan yang dianggap tak wajar.
Sebut saja eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo, Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, dan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono.
Mereka mampu membeli mobil seharga miliaran rupiah, rumah megah, hingga outfit dari brand fashion terkenal dunia untuk anak dan istri.
Menanggapi keresahan publik yang mulai luntur kepercayaannya terhadap Kemenkeu, salah satu pegawai di instansi itu akhirnya buka suara.
Lewat akun Twitter @okeaja39, pegawai Kemenkeu yang diketahui bernama Eko Lumajang ini membuat surat terbuka yang menyatakan tidak semua pegawai Kemenkeu kaya raya.
“SURAT TERBUKA DARI pegawai [THREAD] Dear Netizen Indonesia. tidak semua pegawai di Kemenkeu (sebanyak 80 ribu pegawai) itu..,” tulisnya pada Minggu, 26 Maret 2023.
Dia kemudian menandai akun Menkopolhukam Mahfud MD, Stafsus Prastowo Yustinus, serta akun Twitter yang kerap membongkar kebobrokan di instansi negara.
Dalam penjelasannya, Eko Lumajang mengatakan banyak pegawai Kemenkeu yang hidup sederhana.
Bahkan, tak sedikit dari mereka yang memiliki utang. Hal ini dapat dilihat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) yang minus.
“Hidup bermewah-mewahan… banyak yang hidup sederhana, bahkan ada juga yang Laporan Harta Kekayaannnya minus (lebih banyak utang),” ujarnya.
Tak hanya itu, Kemenkeu juga memiliki komunitas antikorupsi di mana tugas mereka adalah menyerukan semangat antikorupsi di lingkungan Kemenku.
“PAKSI-DR ini memiliki anggota kurleb 400an orang yang tersebar di kantor² Vertikal Kemenkeu. Anggota PAKSI-DR rutin mengkampanyekan Antikorupsi baik di lingkungan @KemenkeuRI maupun ke masyarakat umum,” tuturnya.
“Oh ya… di Kemenkeu ada komunitas Antikorupsi, namanya Penyuluh Antikorupsi Dana Rakca (PAKSI-DR). Yg terus menyampaikan semangat Antikorupsi di lingkungan
@KemenkeuRI,” sambungnya.
Menurut Eko Lumajang, Sri Mulyani juga telah meresmikan forum PAKSI-DR tersebut sejak tahun 2022.
“Forum ini dikukuhkan bu Menkeu pada tanggal 12 Desember 2022 melalui KMK Nomor 490/KMK.09/2022. Nama Forumnya: Forum Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangunan Integritas Dana Rakca Kementerian Keuangan,” ungkapnya.
Dia kemudian menegaskan bahwa saat ini Kemenkeu telah menerapkan pola kerja yang terdigitalisasi.
“Pola kerja di @KemenkeuRI sekarang juga sudah terdigitalisasi, hingga meminimalisir terjadinya fraud. Digitalisasi gunakan https://satu.Kemenkeu.go.id, juga gunakan Collaboration Tools office365 @Microsoft @MicrosoftID,” ungkapnya.
“Yuk dukung @KemenkeuRI semakin baik kedepannya. Masih banyak koq orang baik di Indonesia kita cintai ini… #KemenkeuBaik
#KemenkeuLebihBaik #KemenkeuTepercaya,” pungkas Eko Lumajang.
Pengakuan Eko Lumajang ini langsung mendapat berbagai respon. Ada yang percaya, dan ada juga yang semakin mengkritik.
“Saya percaya kok.Kakak ku lulusan STAN sering tugas di kabupaten. Barang barang nya sederhana. Hidupnya juga sederhana. Bahkan buat DP beli rumah belum kesampean sampai hari ini. Kami sudah yatim piatu, dari kecil kakak yg biayai hidup dan sekolahku,” cuit netizen.
“400 orang dari 80ribu pegawai? Belum terlalu banyak ya pak… bukankah seharusnya semestinya (sesuai TUPOKSI ?) yg 80 ribu pegawai itu anti korupsi semua?? Atau memang yg lain belum terpanggil utk bergabung?” timpal yang lain.
“Di awal disebutkan: “banyak yg hidup sederhana, bahkan… minus”. Tapi penjelasannya normatif semua, ga ada buktinya. Ini gmn masyarakat mau percaya???” sahut sebuah akun.
“400:80.000 = 0,5% Ternyata “oknum” nya 99,5% kah?” tutur wargaent. (*)
sumber: klik disini
sumber: media online, klik disini
Sudah ‘dirujak’ warganet pun, Eko Lumajang tampak sangat bersabar. Mereaksi komentar-komentar keras yang menyudutkannya, Eko Lumajang tampak bergeming, tidak terpancing emosinya.
Melalui akun Twitter @okeaja39 atas nama ‘ekolumajang’ (Eko Lumajang) seseorang yang mengaku sebagai pegawai di lingkungan Kemenkeu menulis surat terbuka dalam bentuk rangkaian cuitan (utas).
Rangkaian cuitan yang dibuat Eko Lumajang sebagai surat terbuka itu menyatakan bahwa tidak semua Pegawai Kemenkeu yang jumlahnya 80 ribu itu hidup bermewah-mewahan, banyak yang hidup sederhana, dan bahkan LHK-nya minus alias lebih banyak utang.
Lalu, Eko Lumajang memberitahukan pula bahwa di Kemenkeu ada komunitas antikorupsi yang dinamai Penyuluh Antikorupsi Dana Rakca (PAKSI-DR).
Surat terbuka dari pegawai Kemenkeu yang dirujak warganet itu. (ekolumajang)Kemudian, Eko Lumajang menutup surat terbukanya dengan permintaan dukungan agar Kemenkeu semakin baik ke depannya.
Sudah ‘dirujak’ warganet pun, Eko Lumajang tampak sangat bersabar. Mereaksi komentar-komentar keras yang menyudutkannya, Eko Lumajang tampak bergeming, tidak terpancing emosinya.
Bagaimana isi utuh utas surat terbuka Eko Lumajang itu dan bagaimana komentar warganet yang merujaknya? Inilah, kita mulai dari surat terbukanya (nomor urut dari Gunem.id):
Jadwal lengkap pertandingan Piala Dunia 2022. Laga pertama Piala Dunia akan mempertemukan tuan Qatar melawan Ekuador di Stadion Al Bayt, 20 November 2022 mulai pukul 23.00 WIB.
Semua pertandingan Piala Dunia 2022 Qatar akan disiarkan di EMTEK Group yang meliputi SCTV, MOJI, Mentari TV, Nex Parabola, dan Vidio.
Piala Dunia 2022 bakal menjadi momen penting bagi sejumlah pemain penting. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo akan memainkan Piala Dunia kelima dan mungkin yang terakhir. Gelar juara akan menjadi kado manis bagi mereka.
Selain itu, ada Karim Benzema dan Luka Modric yang mungkin akan memainkan Piala Dunia terakhirnya. Dua peraih Ballon d’Or tersebut tentu ingin mencapai level puncak prestasi bersama negaranya.
Diolah dari berbagai sumber
Informasi Jersey bisa diakses di https://linktr.ee/eljersey
MEDIA CENTER BANJARBARU – Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Dedy Sutoyo menyambut kedatangan perwakilan Kementerian Keuangan RI, dalam rangka kunjungan kerja sekaligus audiensi terkait Program Kemenkeu Mengajar yang ke-7, bertempat di Ruang Tamu Wakil Wali Kota, Selasa (01/11/2022).
Tugas dan peran Kementerian Keuangan RI mengelola keuangan Negara dan menjaga ekonomi negeri terus diperkenalkan kepada masyarakat luas, terlebih khusus kepada para pelajar. Yakni dengan sasaran pada jenjang SD, SMP dan SMA/SMK untuk diberikan edukasi tentang fungsi-fungsi keuangan Negara, serta bagaimana mengurus keuangan Negara dengan baik.
Program Mengajar yang diselenggarakan oleh Kemenkeu RI ini sudah dimulai sejak tahun 2015 silam. Sedangkan untuk pada tahun 2022 kali ini, hadir untuk yang pertama kali di Kota Banjarbaru sekaligus memperingati Hari Uang.
Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono usai pertemuan menyampaikan, kedatangan perwakilan dari Kementerian Keuangan RI ingin mengadakan kegiatan Program Mengajar yang berkaitan dengan keuangan.
“Kegiatan ini akan diselenggarakan pada tanggal 28 November 2022, dengan sasaran 3 sekolah yang ada di Kota Banjarbaru. Yakni SD Negeri Cempaka, SMP Negeri 1 Banjarbaru dan SMK Negeri 2 Banjarbaru,” ujarnya.
Wartono melanjutkan, dengan berkaitan kegiatan tersebut pihak perwakilan Kementerian Keuangan RI mengharapkan dari Pemerintah Kota Banjarbaru tupoksi SD dan SMP untuk bisa berhadir.
“Program Kemenkeu Mengajar ini sudah yang ke-7, tentu apa yang diajarkan semua itu berkaitan dengan keuangan sesuai jenjang tingkatan sekolah,” ucapnya.
Dalam pertemuan ini pihak perwakilan Kementerian Keuangan RI berharap kepada siswa SD, SMP dan SMA/SMK ini bisa lebih mengenal Kementerian Keuangan. Dan kedepannya generasi muda dari Kota Banjarbaru ini bisa bergabung bersama Kementerian Keuangan RI.
Diinformasikan, Program Kemenkeu Mengajar ini merupakan sebuah kegiatan mengajar selama satu hari di sekolah, yang dilaksanakan oleh pegawai Kementerian Keuangan yang mendaftar sebagai relawan. (Yds/MedCenBJB).
Sumber: djkn.kemenkeu.go.id
Oleh:
Mohammad Eko Agus Yudianto / 198107032000121003
Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur
Abstrak:
Lelang merupakan penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) telah mengembangkan sistem lelang online melalui lelang.go.id dan Aplikasi Lelang Indonesia (dapat diunduh melalui playstore). Lelang.go.id merupakan platform milik pemerintah untuk melakukan proses lelang secara online tanpa memerlukan kehadiran peserta lelang. Peserta Lelang yang telah mendaftar dan menyetorkan Uang Jaminan Lelang (UJL) melakukan penawaran melalui internet darimanapun dan kapanpun.
Aplikasi Lelang Indonesia telah diunduh lebih dari 100.000 (seratus ribu) pada aplikasi playstore. Berdasarkan data dari Halo DJKN, akun yang terdaftar pada lelang.go.id sebanyak 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu), sedangkan untuk di Provinsi Jawa Timur terdaftar sebanyak 15.038 (lima belas ribu tiga puluh delapan) akun.
Pelaksanaan Lelang yang dilaksanakan oleh DJKN melalui Aplikasi Lelang Indonesia / lelang.go.id diperlukan transformasi dengan berbagai kemudahan bagi para pengguna akun lelang (baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli). Apabila transformasi Lelang dilaksanakan dengan berbagai kemudahan yang diberikan kepada penjual maupun pembeli, maka lelang.go.id akan menjadi pesaing berat bagi marketplace yang telah ada sebelumnya
Kata Kunci:
Lelang, Transformasi Lelang, Aplikasi Lelang Indonesia, Marketplace.
Latar Belakang
Pada Tahun 2021 ini, DJKN menghadirkan Kompetisi dan Inovasi Lelang Sukarela Produk UMKM (KEDAI Lelang UMKM) yang mengusung semangat sosial guna membantu pemulihan ekonomi nasional melalui kerja sama dengan para pengusaha UMKM dalam memasarkan produknya, dengan tema Inovasi Lelang sebagai Instrumen Penjualan Produk UMKM yang lebih baik, guna penguatan ekonomi masyarakat.
Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang paling terdampak Covid-19, karena UMKM tidak bisa berusaha dikarenakan penutupan pasar-pasar, penutupan mall yang berdampak serius pada kemampuan pengusaha kecil dan mikro untuk bertahan, salah satunya kesulitan mendapatkan modal kerja dan kemampuan untuk melakukan pembayaran kewajiban/utang meraka (pokok dan bunga). Untuk itu program PEN bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama Pandemi Covid-19. Untuk UMKM, program PEN diharapkan dapat ‘memperpanjang nafas’ UMKM dan meningkatkan kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia.
DJKN dapat mengambil peran penting dalam Pemulihan Ekonomi Nasional, karena telah memiliki sarana untuk membantu pelaku UMKM yaitu dengan lelang.go.id, merupakan sarana jual beli melalui lelang secara daring yang dapat dijangkau diseluruh Indonesia.
Portal lelang.go.id dan Aplikasi Lelang Indonesia memiliki modal yang sangat baik untuk membantu pemasaran produk dari pelaku UMKM, karena menurut data dari Direktorat Hukum dan Humas DJKN (Halo DJKN), Aplikasi Lelang Indonesia telah digunakan lebih dari 330 ribu orang, dengan pengunjung rutin bulanan pada portal lelang.go.id sebanyak 150 ribu. Modal tersebut juga didukung oleh infrastruktur yang tersebar di seluruh Indonesia melalui 71 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan sumberdaya manusia yang terdiri dari 141 Pejabat Fungsional Pelelang, dan 129 Pejabat Lelang Kelas I, 96 Balai Lelang (badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan lelang noneksekusi) serta 160 Pejabat Lelang Kelas II.
Jenis Lelang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah: Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib dan Lelang Noneksekusi Sukarela.
A. Lelang Eksekusi terdiri dari:
1. Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
2. Lelang Eksekusi pengadilan;
3. Lelang Eksekusi pajak;
4. Lelang Eksekusi harta pailit;
5. Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT);
6. Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
7. Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
9. Lelang Eksekusi barang rampasan;
10. Lelang Eksekusi jaminan fidusia;
11. Lelang Eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara eks kepabeanan dan cukai;
12. Lelang Eksekusi barang temuan;
13. Lelang Eksekusi gadai;
14. Lelang Eksekusi barang rampasan yang berasal dari benda sitaan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
15. Lelang Eksekusi barang bukti tindak pidana kehutanan sesuai Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kehutanan;
16. Lelang Eksekusi benda sitaan sesuai Pasal 47A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; dan
17. Lelang Eksekusi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
B. Lelang Noneksekusi Wajib
1. Lelang Barang Milik Negara/Daerah;
2. Lelang barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah berbentuk nonpersero;
3. Lelang aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. Lelang Barang Milik Negara yang berasal dari tegahan kepabeanan dan cukai;
5. Lelang barang gratifikasi;
6. Lelang bongkaran Barang Milik Negara/Daerah karena perbaikan;
7. Lelang Barang Milik Negara berupa Barang Habis Pakai eks Pemilihan Umum;
8. Lelang aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL);
9. Lelang aset settlement obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Akta Pengakuan Utang (APU);
10. Lelang aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional/kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset;
11. Lelang Balai Harta Peninggalan atas harta peninggalan tidak terurus dan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir;
12. Lelang Benda Berharga Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT);
13. Lelang aset Bank Indonesia;
14. Lelang Barang Milik Negara/Daerah berupa eks barang hadiah/undian yang tidak diambil atau tidak tertebak;
15. Lelang barang habis pakai sisa/limbah proyek yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah;
16. Lelang barang dalam penguasaan kejaksaan yang berasal dari barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak diambil oleh pemilik/yang berhak karena pemilik/yang berhak tidak ditemukan atau menolak menerima; dan
17. Lelang Noneksekusi Wajib lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
C. Lelang Noneksekusi Sukarela
Dengan luasnya pelaksanaan Lelang tersebut, Lelang dapat menjadi pilihan masyarakat dalam mencari berbagai macam kebutuhan. Serta merubah image dari masyarakat yang masih mengidentikkan Lelang dengan Eksekusi. Untuk menjadikan Lelang primadona bagi masyarakat, diperlukan kemudahan layanan untuk Lelang Sukarela. Ruang untuk menjadi lebih berkembang tersebut berada pada Lelang Sukarela barang milik perorangan atau badan hukum/usaha swasta dengan cara membantu pemasaran produk dari pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Pembahasan
Pemasaran produk dari pelaku UMKM melalui penjualan secara lelang, dalam istilah lelang merupakan kategori Lelang Noneksekusi Sukarela yaitu lelang atas barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela. Para pelaku UMKM harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala KPKNL dengan dilengkapi dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum dan khusus.
Dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum dan khusus untuk Lelang Noneksekusi Sukarela Barang Milik Perorangan, terdiri dari:
1. Daftar barang yang akan dilelang;
2. Informasi tertulis yang diperlukan untuk penyerahan /penyerahan hasil bersih lelang (HBL);
3. Surat keterangan dari penjual mengenai syarat lelang tambahan (apabila ada), seperti:
a. Jangka waktu bagi peserta lelang untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan dilelang;
b. Jangka waktu pengambilan barang oleh pembeli;
4. Surat penetapan nilai limit;
5. Surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual, bahwa objek lelang dalam penguasaan Penjual;
6. Foto objek lelang untuk ditayangkan pada portal lelang.go.id.
7. Surat pernyataan dari pemilik barang bahwa barang tidak dalam sengketa;
Fasilitas lelang.go.id
Untuk permohonan lelang oleh pelaku UMKM kepada KPKNL, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) telah memberikan fasilitas permohonan secara online sesuai Nota Dinas Direktur Lelang Nomor ND-1283 /KN.7/2019 tanggal 21 Agustus 2019 hal Implementasi Fitur Permohonan Lelang Online. Portal Lelang Indonesia Modul Permohonan Online merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk memfasilitasi pemohon lelang dalam mengajukan permohonan lelang secara digital.
Permohonan Lelang Online dapat diakses menggunakan seluruh perangkat yang memiliki web browser dan tersambung internet melalui alamat lelang.go.id. Untuk dapat mengajukan permohonan lelang online, para pelaku UMKM, sebelumnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Terdaftar sebagai pengguna para portal lelang.go.id atau Lelang Indonesia;
2. Mengunggah scan/foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), kegiatan ini hanya dilakukan sekali pada saat awal pendaftaran atau jika terdapat perubahan data;
3. Merekam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang akan diverifikasi secara otomatis oleh server Direktorat Jenderal Pajak (DJP);
4. Merekam nomor rekening yang akan digunakan untuk penyetoran hasil bersih lelang jika lelang laku.
Dengan adanya permohonan lelang online ini, para pelaku UMKM sangat terbantu dikarenakan lebih banyak menghemat waktu dan biaya. Untuk pelaku UMKM yang tidak sekota dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), misalnya pelaku UMKM di Kabupaten Lumajang, mengajukan permohonan lelang kepada Kepala KPKNL Malang yang berjarak 162 km dan membutuhkan waktu tempuh selama kurang lebih 3 jam perjalanan darat, maka waktu dan biaya dapat dihemat oleh pelaku UMKM dan hanya datang ke KPKNL pada saat pelaksanaan lelang, atau bahkan pelaku UMKM dapat menghadiri lelang yang dilaksanakan melalui internet di KPKNL secara daring menggunakan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya dengan terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala KPKNL paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang berdasarkan Bagian Ketiga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Aplikasi Lelang Indonesia vs Marketplace
Di tengah situasi pandemi, aplikasi belanja online (marketplace) semakin laris di-install oleh masyarakat Indonesia, terutama mereka yang memiliki ponsel berbasis Android. Bahkan, Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara dengan pengguna aplikasi marketplace terbesar di dunia. Hal ini terungkap dalam laporan bertajuk “The state of e-commerce app marketing 2021” dari perusahaan pelacakan aplikasi, AppsFlyer. Dalam laporan tersebut, jumlah pemasangan aplikasi marketplace di ponsel Android dilaporkan naik sebesar 70 persen pada periode Januari 2020 hingga Juli 2021. Dengan kenaikan yang signifikan tersebut jumlah pengguna aplikasi jual beli online Android asal Indonesia, berkontribusi sebesar 8 persen dari total pemasangan aplikasi marketplace berbasis Android secara global.
Menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pengguna aplikasi marketplace Android ketiga terbesar di dunia setelah Brasil (19 persen) dan India (17 persen). Sementara itu, negara seperti Amerika Serikat, Brasil, dan Rusia dilaporkan menjadi tiga negara dengan pengguna aplikasi e-commerce di ponsel berbasis iOS terbesar di dunia. Sayangnya, laporan ini tidak menjelaskan secara spesifik, tepatnya ada berapa juta jiwa pengguna aplikasi marketplace di iOS dan Android untuk masing-masing negara, termasuk di Indonesia.
Saat ini semakin banyak pebisnis yang berjualan di e-commerce dan marketplace. Bukan hanya oleh pelaku UMKM saja, bahkan brand–brand besar pun ikut masuk dan berjualan di marketplace online. Hal ini terbukti dari angka pertumbuhan marketplace di Indonesia yang terus meningkat secara pesat, khususnya di masa pandemi. Dari top 10 marketplace di Indonesia saja, jumlah pengunjung per bulannya apabila dijumlahkan mencapai lebih dari 300 juta pengguna.
Tokopedia
Berdasarkan jumlah pengunjung per bulannya pada kuartal pertama 2021, Tokopedia saat ini menjadi marketplace nomor satu di Indonesia yakni sebesar 135 juta. Menurut survei ecommerceIQ, salah satu alasan banyak konsumen memilih Tokopedia adalah karena beragamnya pilihan produk yang tersedia. Di Tokopedia sendiri, kategori produk yang paling banyak dicari adalah produk elektronik, diikuti dengan fashion dan bahan makanan.
Dari sisi penjual, jumlah merchant di Tokopedia sendiri didominasi oleh UMKM. Untuk mendukung merchant yang berjualan di marketplace, Tokopedia memiliki beberapa fitur yakni fitur promosi, broadcast chat, statistik toko, hingga keuangan dimana pebisnis bisa meminjam modal untuk mengembangkan usahanya.
Pertama kali berdiri di Singapura, Shopee menjadi marketplace kedua dengan pengunjung terbanyak yaitu sebanyak 127 juta. Survei menunjukkan, alasan utama banyak konsumen memilih Shopee adalah karena harga produknya yang terjangkau. Kategori produk yang paling populer di Shopee di antaranya, kecantikan, peralatan rumah tangga, dan fashion khususnya fashion muslim. Beberapa fitur yang dapat digunakan pebisnis yang berjualan di marketplace Shopee di antaranya ShopeeLIVE, asisten penjual, chat bot, dan banyak lagi.
Marketplace online ketiga yang paling banyak dikunjungi adalah Bukalapak dengan jumlah 34 juta. Berdiri pada 2010, awalnya Bukalapak ditujukan sebagai lapak online bagi pelaku UMKM. Kini Bukalapak memiliki sekitar 6 juta merchant yang menjual berbagai macam produk. Serupa dengan Tokopedia dan Shopee, alasan konsumen berbelanja di Bukalapak adalah harganya yang murah dan pilihan produk yang beragam. Kategori produk yang paling banyak dicari di Bukalapak di antaranya produk elektronik, fashion, dan hobi & gaya hidup. Beberapa fitur Bukalapak yang dapat digunakan pebisnis yang berjualan di e-commerce di antaranya inventaris barang, pantau saingan, dan sebagainya.
Aplikasi Lelang Indonesia
Aplikasi Lelang Indonesia yang juga dapat diakses melalui portal lelang.go.id merupakan media penjualan barang yang terbuka untuk umum, resmi milik Pemerintah Republik Indonesia, secara rutin setiap bulan dikunjungi lebih dari 150.000 orang dengan 330.000 pengguna aktif. Aplikasi Lelang Indonesia saat ini memang belum dikenal secara luas oleh masyarakat, dikarenakan image Lelang masih identik dengan Lelang Eksekusi. Padahal, lelang.go.id saat ini telah tersedia fitur produk lokal (UMKM).
Fitur UMKM pada lelang.go.id
Transformasi Lelang agar lebih dicintai masyarakat
Menurut Anthony Antoniades,1990. Transformasi adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap ultimate, perubahan dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui proses menggandakan secara berulang-ulang atau melipatgandakan.
Anthony Antoniades menggambarkan tiga strategi transformasi arsitektur:
1. Strategi Tradisional: evolusi progresif dari sebuah bentuk melalui penyesuaian langkah demi langkah terhadap batasan-batasan;
· Eksternal: site, view, orientasi, arah angin, kriteria lingkungan
· Internal: fungsi, program ruang, kriteria structural
· Artistik: kemampuan, kemauan dan sikap arsitek untuk memanipulasi bentuk, berdampingan dengan sikap terhadap dana dan kriteria pragmatis lainnya
2. Strategi Peminjaman (borrowing): meminjam dasar bentuk dari lukisan, patung, obyek benda-benda lainnya, mempelajari properti dua dan tiga dimensinya sambil terus menerus mencari kedalaman interpretasinya dengan memperhatikan kelayakan aplikasi dan validitasnya. Tranformasi pinjaman ini adalah ‘pictorial transferring’ (pemindahan rupa) dan dapat pula diklasifikasi sebagai ‘pictorial metaphora’ (metafora rupa).
3. Dekonstruksi atau dekomposisi: sebuah proses dimana sebuah susunan yang ada dipisahkan untuk dicari cara baru dalam kombinasinya dan menimbulkan sebuah kesatuan baru dan tatanan baru dengan strategi struktural dalam komposisi yang berbeda.
Beberapa langkah transformasi yang dapat diterapkan, agar lebih dicintai masyarakat, baik oleh penjual (pengusaha UMKM) maupun oleh pembeli produk-produk UMKM, antara lain sebagai berikut:
A. Bagi Penjual
1. Permohonan lelang online bagi pelaku UMKM dan penjadwalan pelaksanaan lelang secara khusus dan serentak seluruh Indonesia setiap minggunya. Misalnya: penetapan jadwal lelang UMKM pada hari rabu setiap minggunya atau dapat disebut UMKM day.
2. Penjual (pelaku UMKM) yang lokasi usaha berbeda dengan KPKNL, dapat menghadiri lelang yang dilaksanakan melalui internet di KPKNL secara daring menggunakan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya dengan terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala KPKNL paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. Hal ini dapat menghemat biaya yang dikeluarkan oleh pelaku UMKM.
3. simplifikasi atas penerbitan Risalah Lelang bagi pelaku UMKM, cukup 1 (satu) lembar halaman untuk Risalah Lelang bagi pelaku UMKM.
4. Relaksasi tarif bea lelang bagi penjual (pelaku UMKM), diusulkan sebesar -1,5%, sehingga untuk tarif bea lelang bagi penjual (pelaku UMKM) adalah sebesar 0%.
5. Pembaruan/update pada portal lelang.go.id dan Aplikasi Lelang Indonesia yang mencantumkan biaya ongkos kirim barang UMKM, DJKN dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang layanan pos, yaitu PT. Pos Indonesia (Persero).
B. Bagi Pembeli
1. Manual Book (Buku Petunjuk) ataupun Video Tutorial bagi masyarakat, cara mengikuti Lelang pada portal lelang.go.id maupun Aplikasi Lelang Indonesia;
2. Relaksasi tarif bea lelang bagi pembeli barang UMKM, diusulkan sebesar -1,5%, sehingga untuk tarif bea lelang bagi pembeli barang UMKM tarifnya adalah sebesar 0,5%.
3. Diskon ongkos kirim. DJKN dapat bekerjasama dengan BUMN yang bergerak dibidang layanan pos, yaitu PT. Pos Indonesia (Persero).
4. Countdown batas waktu penawaran open bidding pada layar peserta Lelang;
Kesimpulan dan Rekomendasi
Di tengah situasi pandemi, aplikasi belanja online (marketplace) semakin laris di-install oleh masyarakat Indonesia, terutama mereka yang memiliki ponsel berbasis Android. Dengan perubahan pola belanja yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia tersebut, merupakan peluang bagi Aplikasi Lelang Indonesia untuk ikut dalam periuk penjualan online, sehingga Aplikasi Lelang Indonesia dapat terus meningkatkan kontribusinya bagi negara melalui PNBP Bea Lelang.
Penggunaan marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, BliBli, JD.ID, dan OLX yang sangat user friendly dapat menjadi referensi bagi lelang.go.id dan Lelang Indonesia untuk melakukan pembaruan pada aplikasi, khususnya terkait Lelang Noneksekusi Sukarela yang diajukan oleh pelaku UMKM.
DJKN juga dapat terus berkontribusi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat pelaku UMKM. Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh DJKN dalam mendampingi pelaku UMKM dalam proses pemasaran produknya. Pelaku UMKM diberikan pemahaman strategi pemasaran, diantaranya:
1. Produk yang menarik, pikirkan produk yang menarik dan juga dapat dipasarkan dengan mudah. Tidak Cuma menarik, produk juga harus unik dan bermanfaat bagi pembeli.
2. Kemasan yang unik, konsumen biasa tertarik pada tampilan kemasan, maka sangat penting untuk mengemas produk secara baik dan mendokumentasikan produk yang menarik minta konsumen pada saat ditampilkan di portal lelang.go.id atau Aplikasi Lelang Indonesia.
3. Tonjolkan kelebihan produk, disampaikan melalui deskripsi produk sehingga menarik minat dari konsumen.
4. Manfaatkan Teknologi, menggunakan portal lelang.go.id dan Aplikasi Lelang Indonesia yang dapat diakses dari seluruh Indonesia dengan dukungan sumberdaya lelang yaitu 71 KPKNL, 141 Pejabat Fungsional Pelelang dan 129 Pejabat Lelang Kelas I.
Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh DJKN, dapat mereplikasi inovasi dari Kanwil DJKN Jawa Timur melalui Tim Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat (TPPM). Tim Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat (TPPM), merupakan tim dari Kanwil DJKN Jatim termasuk KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Jatim, yang mendampingi masyarakat, baik sebagai individu maupun badan usaha untuk UMKM, agar dapat berpartisipasi sebagai penjual pada aplikasi lelang.go.id, memiliki arti penting antara lain:
1. Wujud pengabdian para Pejabat/Pegawai Kanwil DJKN Jawa Timur kepada masyarakat;
2. Pendampingan kepada pengusaha UMKM dari pegawai DJKN, mulai dari pra lelang, pelaksanaan lelang sampai dengan pasca lelang, sehingga pengusaha UMKM dapat memasarkan produk UMKM nya melalui lelang.go.id;
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukaan kesempatan kerja dengan pendampingan kepada UMKM.
Pemberdayaan masyarakat, khususnya yang bergerak pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan memanfaatkan tata kelola Lelang baik melalui KPKNL (lelang.go.id) maupun melalui Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II, diharapkan dapat membantu Pemulihan Ekonomi Nasional melalui penjualan barang/jasa milik para pengusaha UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dengan berbagai transformasi di atas, Lelang akan semakin dicintai masyarakat dan menjadi sarana jual beli yang mudah, aman digunakan bagi masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
“Program Pemulihan Ekonomi Nasional”. www.kemenkeu.go.id. 9 Mei 2020. <https://www.kemenkeu.go.id/media/15149/program-pemulihan-ekonomi-nasional.pdf>
“Jumlah Pengguna Aplikasi Marketplace Indonesia Terbesar Ketiga di Dunia”.
“TRANSFORMASI SEBAGAI STRATEGI DESAIN”
ekolumajangdotcom 
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.