Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil 2017

Posted by ekolumajang in Berita Umum on 5 September 2017


Beberapa Kementerian/Lembaga melaksanakan kegiatan rekrutmen calon pegawai negeri sipil, diantaranya rekrutmen di :

  1. Kementerian Keuangan : pengumuman klik Pengumuman Rekrutmen Kemenkeu 2017_update
  2. Kementerian Luar Negeri : pengumuman klik Rekrutmen CPNS Kementerian Luar Negeri TA 2017

Halaman ini akan selalu di update apabila ada pengumuman rekrutmen dari K/L lainnya.

Semoga bermanfaat

Tinggalkan komentar

Menkeu Lantik 39 Pejabat Eselon II dan 2 Pejabat LMAN

Posted by ekolumajang in Berita Umum on 3 Maret 2017


sumber : www.kemenkeu.go.id
Menkeu Lantik 39 Pejabat Eselon II dan 2 Pejabat LMAN

smi-pelantikanJakarta, 03/02/2017 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik 39 Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan dan 2 Pejabat Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Acara ini berlangsung di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta pada Jumat (03/03).

Sebagai informasi, pelantikan 39 pejabat Kemenkeu kali ini terdiri dari 14 orang pejabat eselon II pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 15 orang pejabat eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBn), 1 orang pejabat eselon II pada Inspektorat Jenderal dan 9 orang pejabat eselon II pada DIrektorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Pelantikan para pejabat ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163/KMK.01/UP.11/2017 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon II di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Sedangkan untuk pelantikan pejabat LMAN ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/KMK.01/2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Lembaga Manajemen Aset Negara. (rsa/rsa)

Download: Daftar Nama Pejabat Yang dilantik

Tinggalkan komentar

PENGUMUMAN PMB PKN STAN 2017

Posted by ekolumajang in Berita Umum on 2 Maret 2017


stanPENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI DIPLOMA I, DIPLOMA III, DAN DIPLOMA IV POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN TAHUN 2017

Kementerian Keuangan Republik Indonesia akan menerima putra putri Warga Negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan pada Politeknik Keuangan Negara STAN dengan pilihan program studi sebagai berikut:

  1. Program Studi Diploma I Kebendaharaan Negara;
  2. Program Studi Diploma I Kepabeanan dan Cukai;
  3. Program Studi Diploma I Pajak;
  4. Program Studi Diploma III Akuntansi;
  5. Program Studi Diploma III Kebendaharaan Negara;
  6. Program Studi Diploma III Kepabeanan dan Cukai;
  7. Program Studi Diploma III Manajemen Aset;
  8. Program Studi Diploma III Pajak;
  9. Program Studi Diploma III Pajak Bumi dan Bangunan/Penilai; dan
  10. Program Studi Diploma IV Akuntansi.

……

Pengumuman selengkapnya dapat diunduh pada tautan berikut :

LINK PENGUMUMAN
link 1
link 2
link 3

1 Komentar

SOP Kantor Wilayah DJKN

Posted by ekolumajang in Berita Umum on 24 Januari 2017


banner-logo-djknDirektur Jenderal Kekayaan Negara telah menetapkan Standard Operating Procedures (SOP) di lingkungan Kantor Wilayah DJKN melalui KEP Dirjen KN nomor : 163/KN/2014 tanggal 23 Desember 2014. Untuk lebih lengkapnya, silahkan download Kep Dirjen tersebut :

  1. Kep Dirjen KN Nomor : 163/KN/2014
  2. SOP Bagian Umum
  3. SOP Bidang PKN
  4. SOP Bidang Penilaian
  5. SOP Bidang Piutang Negara
  6. SOP Bidang Lelang
  7. SOP Bidang KIHI

Semoga bermanfaat.

Tinggalkan komentar

Standardisasi Identitas Instansi di Lingkungan DJKN

Posted by ekolumajang in Berita Umum on 19 Januari 2017


20161130_121405Sebagai salah satu kantor vertikal yang telah melaksanakan SE-1/KN/2016 tentang Standardisasi Identitas Instansi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kanwil DJKN Jawa Timur dijadikan percontohan oleh Kantor Pusat DJKN melalui surat Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara nomor : S-36/KN.1/20017 tanggal 9 Januari 2017. Untuk rekan-rekan in-charge di kegiatan ini, terutama yang kantor nya menempati GKN, dapat mengunduh contoh surat permohonan renovasi ke KPTIK BMN setempat.

Semoga bermanfaat….

Tinggalkan komentar

Sinergi Merah Putih – M. Eko Agus Yudianto

Posted by ekolumajang in Berita Umum on 16 Agustus 2016


sumber : http://www.djkn.kemenkeu.go.id/transformasi

Ketua PMO Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui surat nomor : S-6/KN.PMO/2016 tanggal 4 Agustus 2016 hal Lomba Wefie Sinergi Merah Putih meminta kepada Para Duta Kekayaan Negara untuk mengikuti Lomba Wefie yang diibaratkan simbol sinergi / semangat bersama dan kebersamaan dalam mengabdi kepada negara. Selain itu Duta Kekayaan Negara diharapkan semakin berperan menjalankan fungsi sebagai agen perubahan demi mendorong suksesnya Transformasi Kelembagaan DJKN dan Kementerian Keuangan.

Duta Kekayaan Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur, M. Eko Agus Y. turut berperan serta secara aktif mengikuti lomba wefie dimaksud. Dengan jadwal yang telah ditetapkan Panitia Lomba Wefie yang memberi batas akhir tanggal 14 Agustus 2016, dan bersamaan dengan pelaksanaan uji petik penilaian Sumber Daya Alam di Balai Taman Nasional Baluran, Situbondo Jawa Timur, maka Eko, Duta Kekayaan Negara Kanwil DJKN Jawa Timur mengambil foto wefie di lokasi uji petik penilaian SDA.

GROUP SELFIE_MOHAMMAD EKO AGUS Y

Tempat Pengambilan Foto   :  Padang Savana Bekol, Balai Taman Nasional Baluran

Tanggal Pengambilan Foto  :  Rabu, 10 Agustus 2016

Caption                                     :  Uji Petik Penilaian SDA sinergi Bidang Penilaian, Bagian Umum dan KPKNL di Wilker Kanwil DJKN Jawa Timur

Untuk mensukseskan kegiatan lomba wefie tersebut, pembaca setia ekolumajang.com dapat memberikan like pada link berikut : http://bit.ly/WefieKanwilJatim

 

Tinggalkan komentar

Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan BMN Tahun 2016

Posted by ekolumajang in Pengelolaan BMN on 5 Agustus 2016


Logo DJKNUntuk mendukung program Revenue Center Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dari Pengelolaan BMN, Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 229/KM.6/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Dirjen KN. Kepada Pejabat di Lingkungan DJKN Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan, mendelegasikan kewenangannya terkait Pengelolaan BMN.

Perbedaan pendelegasian pada KMK 229 Tahun 2016 dengan KMK 218 Tahun 2013, antara lain sebagai berikut :

Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara

No. Uraian KMK 218/2013 (Rp) KMK 229/2016 (Rp)

KEPALA KANWIL DJKN
1 PSP BMN

a.   Tanah dan/atau bangunan

b.   Selain tanah dan/atau bangunan

  

>2,5 M – 5 M

>2,5 M – 5 M

  

>10 M – 50 M

>5 M – 25 M
2 Pemanfaatan BMN

Sewa/Pinjam Pakai/KSP

a.   Tanah dan/atau bangunan

b.   Selain tanah dan/atau bangunan

  

 

>1 M – 5 M

>500jt – 2,5 M

  

 

>5 M – 10 M

>2,5 M – 5 M
3 Penghapusan BMN

a.   Tanah dan/atau bangunan

b.   Selain tanah dan/atau bangunan

  

>1 M – 5 M

>500jt – 2,5 M

  

>5 M – 10 M

>1 M – 2,5 M
4 Pemindahtanganan BMN

a.   Tanah dan/atau bangunan

b.   Selain tanah dan/atau bangunan

  

>1 M – 2,5 M

>500jt – 1 M

  

>1 M – 2,5 M

>1 M – 2,5 M

KEPALA KPKNL
1 PSP BMN

a.   Tanah dan/atau bangunan

b.   Selain tanah dan/atau bangunan

c.   Selain T/B non dokumen kepemilikan

  

sampai dengan 2,5 M

sampai dengan 2,5 M

tidak diatur

  

sampai dengan 10 M

sampai dengan 5 M

>100jt – 5 M
2 Pemanfaatan BMN

Sewa/Pinjam Pakai/KSP

a.   Tanah dan/atau bangunan

b.   Selain tanah dan/atau bangunan

  

 

sampai dengan 1 M

sampai dengan 500jt

  

 

sampai dengan 5 M

sampai dengan 2,5 M
3 Penghapusan BMN

a.   Tanah dan/atau bangunan

b.   Selain tanah dan/atau bangunan

  

sampai dengan 1 M

sampai dengan 500jt

tidak diatur

  

sampai dengan  5 M

sampai dengan 1 M

>100jt – 1 M
4 Pemindahtanganan BMN

a.   Tanah dan/atau bangunan

b.   Selain tanah dan/atau bangunan

c.   Selain T/B non dokumen kepemilikan

  

sampai dengan 1 M

sampai dengan 500jt

tidak diatur

  

sampai dengan 1 M

sampai dengan 1 M

>100jt – 1 M

Hal yang baru dari KMK 229 Tahun 2016, apabila pejabat yang memperoleh pelimpahan kewenangan berhalangan sementara, maka Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) diberi kewenangan menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan. Peraturan ini mulai berlaku mulai tanggal 1 September 2016.

Untuk lebih lengkapnya, download peraturan disini

Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: