Museum Pendidikan Surabaya, Ada Peran DJKN lho…


Peta Museum Pendidikan Surabaya

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini November 2019 lalu baru saja meresmikan Museum Pendidikan Surabaya di Jalan Genteng Kali Nomor 10, Surabaya, Jawa Timur, bertepatan dengan momentum peringatan Hari Guru, Senin (25/11/2019) pagi. Risma menyampaikan, gedung eks Taman Siswa itu tak ada satu pun yang diubah dari bentuk aslinya, yang dilakukan Pemkot Surabaya hanya memperbaiki.

Museum Pendidikan yang berada di Jalan Genteng Kali No. 10 Surabaya ini dahulu merupakan bangunan eks Sekolah Taman Siswa dengan seluas 1.452 meter persegi.

Bangunan yang berdiri megah dengan arsitektur kuno ini, menyimpan 860 koleksi dari berbagai peninggalan masa lampau hingga sekarang. Menariknya, benda sejarah peninggalan Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro juga tersimpan di dalam museum ini.

Peran DJKN

Tanah dan bangunan yang sekarang menjadi Museum Pendidikan Surabaya tersebut, sebelumnya merupakan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam hal ini Kanwil DJKN Jawa Timur. Pada bulan Mei 2019 lalu, Kanwil DJKN Jawa Timur menyerahkan ke Walikota Surabaya untuk menjadi Barang Milik Daerah (BMD).

Pada saat itu, atas nama Menteri Keuangan, Etto Sunaryanto, Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur, selaku Ketua Tim Asistensi Daerah (TAD) Kanwil DJKN Jawa Timur menyerahkan aset berupa ABMA/T SMP/SMA Taman Siswa dengan luas tanah 1.452 m2 di Jalan Genteng Kali Kota Surabaya.

Penyerahan ABMA/T ini adalah pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.06/2015 tentang Penyelesaian Aset bekas Milik Asing/Tionghoa dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/KM.6/2019 tentang Penyelesaian Status Kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa SMP/SMA Taman Siswa luas tanah 1.452m2 di Jalan Genteng Kali Nomor 10, Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah.

Berita lengkap serah terima dapat dilihat disini.

Foto-Foto Museum Pendidikan Surabaya

Diolah dari berbagai sumber

Menurut MK: Leasing Tak Bisa Lagi Asal Tarik Kendaraan, Harus Lewat Pengadilan


Ilustrasi foto: Debitor melihat kendaraan akan ditarik leasing

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan pasangan suami istri, Suri Agung Prabowo dan Aprilliani Dewi, terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia

Dalam putusan nomor 18/PUU-XVII/2019 itu, MK menyatakan kreditur (leasing) tidak bisa lagi secara sepihak mengeksekusi atau menarik objek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah, hanya berdasar sertifikat jaminan fidusia.

MK memutuskan yang ingin menarik kendaraan harus mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Tetapi eksekusi sepihak oleh kreditur tetap bisa dilakukan, asalkan debitur mengakui adanya cidera janji (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia.

Sehingga untuk melindungi debitor, MK menyatakan norma Pasal tersebut berlaku konstitusional bersyarat.

MK menyatakan Pasal 15 ayat (2), khususnya frasa ‘kekuatan eksekutorial’ dan ‘sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap’, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Sementara Pasal 15 ayat (3) khusus frasa ‘cidera janji’ tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji’.

Unduh Putusan MK selengkapnya: klik disini

Diolah dari berbagai sumber.

Berikut Keterampilan yang Wajib Kamu Kuasai di Dunia Kerja


Tanpa keterampilan bahasa, si Pintar tampak dungu. Sebaliknya, si Dungu tampak pintar dengan bermodal lidah yang fasih atau pena yang tajam.

Ketika memasuki dunia kerja, seseorang harus dapat mengungkapkan gagasannya dengan efektif. Dari empat keterampilan bahasa dasar (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis), ada empat keterampilan bahasa praktis yang perlu dikuasai oleh seorang pekerja profesional, yakni membuat surat, menyusun laporan, menyajikan presentasi, dan melaksanakan rapat.

Gambar Empat Keterampilan Bahasa Praktis di Dunia Kerja

Membuat Surat

Tugas pertama yang galib diberikan kepada seorang karyawan baru adalah membuat surat resmi. Sinonim untuk surat-menyurat adalah korespondensi. Surat memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan, atau gagasan. Selain itu, surat juga dapat berfungsi sebagai bukti tertulis (misalnya surat perjanjian) atau pedoman kerja (misalnya surat keputusan).

Jenis surat dapat dilihat dari berbagai segi, seperti segi pemakaian, wujud, keamanan, urgensi, penerima, dan tujuan. Pada dasarnya, ada dua bentuk surat yang berbeda tajam, yaitu bentuk lurus (block style) dan bentuk lekuk (indented style).

Bagian surat bergantung pada jenis surat. Surat resmi secara umum dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri atas (1) kepala surat, (2) tanggal surat, (3) keterangan surat, dan (4) alamat surat. Keterangan surat umumnya terdiri atas nomor, lampiran, dan perihal surat. Bagian isi terdiri atas (1) salam pembuka, (2) isi surat, dan (3) salam penutup. Bagian akhir terdiri atas (1) penanggung jawab surat, (2) tembusan, dan (3) inisial pembuat surat.

Menyusun Laporan

Setelah membuat surat, tugas berikutnya yang diberikan kepada karyawan adalah membuat laporan. Laporan menyajikan informasi untuk tujuan dan audiens tertentu secara sistematis. Ada banyak cara untuk menyusun sistematika laporan bisnis yang efektif sesuai dengan jenis laporan. Jenis laporan dapat dikelompokkan berdasarkan pada sifat, formalitas, panjang, arah, waktu, fungsi, dan bentuk. Berdasarkan sifat, misalnya, laporan dapat dikelompokkan menjadi laporan laporan informasi, analisis, dan proposal.

Salah satu sistematika laporan yang lazim digunakan ialah dengan membagi laporan menjadi tiga bagian, yaitu (1) bagian awal, (2) bagian isi, dan (3) bagian akhir. Bagian awal laporan berisi informasi pendahuluan yang menjadi dasar pertimbangan pembaca untuk meneruskan membaca laporan. Bagian isi laporan berisi teks inti laporan yang umumnya dibagi menjadi tiga subbagian, yaitu (a) pendahuluan, (b) pembahasan, dan (c) penutup. Bagian akhir laporan berisi informasi tambahan bagi pembaca yang memerlukan detail lebih lanjut, seperti lampiran dan bibliografi.

Menyajikan Presentasi

Laporan yang telah dibuat perlu dipresentasikan. Presentasi bisnis adalah penyajian suatu topik bisnis, seperti usulan proyek, produk baru, dan perluasan pasar, kepada audiens tertentu dengan tujuan tertentu. Penguasaan terhadap audiens diawali analisis terhadap enam pertanyaan dasar siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana atau yang dikenal dengan akronim asdikamba atau singkatan 5W1H (who, what, where, when, why, dan how). Secara umum, ada empat tujuan utama presentasi bisnis, yaitu berbagi informasi, memberi hiburan, menyentuh emosi, dan memotivasi tindakan.

Ada lima aspek yang perlu dikuasai di dalam presentasi bisnis, yaitu penyaji, bahan, alat, tempat, dan audiens. Penyaji (orang yang menyajikan presentasi) mesti menguasai diri agar tampak meyakinkan ketika memberikan presentasi. Penguasaan bahan yang dipresentasikan merupakan salah satu faktor penumbuh kepercayaan diri pada penyaji. Penyaji juga perlu menguasai alat bantu presentasi dan mengenali tempat presentasi untuk memudahkan pelaksanaan presentasi. Terakhir, penyaji perlu menguasai audiens: siapa mereka dan apa yang mereka harapkan.

Melaksanakan Rapat

Rapat bisnis adalah pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan tujuan bisnis. Rapat sering membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya, tetapi tidak efektif mencapai hasil yang diharapkan. Agar efektif, rapat perlu disiapkan, dilaksanakan, dan diselesaikan dengan baik.

Lima aspek yang perlu disiapkan sebelum rapat dilangsungkan adalah tujuan, partisipan, agenda, bahan, dan fasilitas rapat. Setelah itu, rapat dilaksanakan dengan memperhatikan kepemimpinan, partisipasi, aturan, dan dokumentasi rapat. Setelah rapat, dokumentasi rapat didistribusikan kepada partisipan dan pihak berkepentingan lainnya. Jika ada, penugasan tindak lanjut harus ditentukan dan dikomunikasikan dengan jelas. Tindak lanjut tersebut selanjutnya perlu dipantau pelaksanaannya antara lain untuk bahan diskusi pada rapat berikutnya.

Penutup

Keempat keterampilan bahasa praktis yang diuraikan pada tulisan ini perlu dikuasai untuk memperlancar karier. Seperti disampaikan pada paragraf pembuka, kepintaran seseorang acap tenggelam hanya karena dia tidak mampu menyampaikan dengan baik.

Sumber: klik disini

Lupa Jumlah Rakaat Sholat


Duhhh… sekarang rakaat keberapa ya?

Lupa merupakan sifat yang tidak dapat dilepaskan dari diri manusia. Sifat ini sudah menempel semenjak manusia pertama berada di bumi ini. Bahkan, seorang Nabi pun tidak dapat menghindar dari kelupaan. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW menyatakan, terkadang aku lupa supaya menjadi pelajaran bagi kalian (HR Malik).

Maksudnya, dengan lupanya Nabi SAW para sahabat bisa mengambil pelajaran dan tahu apa yang harus dilakukan ketika ingat atau sadar. Terutama kelupaan yang berkaitan dengan ibadah.
Di antara bentuk kealpaan yang sering terjadi ialah lupa rakaat shalat. Acap kali pikiran kita melayang dan mengkhayal entah ke mana sehingga shalat pun tidak fokus. Ketika kalimat salam terucap dari mulut sang Imam, barulah kita sadar bahwa kita sedang mengerjakan shalat. Parahnya, setelah salam dan diam sejenak baru kita menyadari ada satu atau dua rakaat yang tidak ditunaikan.

Apabila kondisi ini menimpa seseorang, ada beberapa hal yang dapat dilakukan berdasarkan penjelasan al-Qaffal dalam kitabnya Hilyatul Ulama fi Ma’rifatil Madzahibil Fuqaha.

Berikut kutipannya:

وإن نسي ركعة من ركعات الصلاة وذكرها بعد السلام فإن لم يتطاول الفصل أتى بها وبنى على صلاته وإن تطاول الفصل استأنفها وفي حد التطاول أوجه أحدها قال أبو إسحاق إن مضى قدر ركعة فهو تطاول وقد نص عليه الشافعي رحمه الله في البويطي والثاني أنه يرجع فيه إلى العرف والعادة فإن مضى ما يعد تطاولا استأنف وإن مضى ما لايعد تطاولا بنى والثالث قال أبو علي بن أبي هريرة إن مضى قدر الصلاة التى نسي فيها استأنف وإن كان دون ذلك بنى

Jika lupa sebagian raka’at shalat dan baru ingat setelah salam, kita boleh menambahkan rakaat yang dilupakan secara langsung bila selang waktunya tidak terlalu lama. Apabila jeda keduanya terlalu lama, kita wajib mengulang shalat secara keseluruhan. Ulama berbeda pendapat perihal seberapa lama selang waktunya. Menurut Abu Ishaq, jeda keduanya hanya kisaran durasi satu rakaat. Jika jedanya kurang dari durasi satu rakaat, dia boleh menambahkan bilangan rakaat yang terlupakan.

Tetapi bila melebihi kadar satu rakaat shalat, ia diwajibkan mengulang shalat. Pendapat ini merupakan pandangan Imam asy-Syafi’i sebagaimana dikutip al-Buwaiti. Pendapat kedua mengatakan, takaran jeda keduanya didasarkan pada kebiasaan atau tradisi masyarkat setempat.

Bila menurut kebiasaan masyarakat, durasi jeda sudah terlalu lama, ia harus mengulang shalat. Tetapi jika durasi jedanya sebentar, ia hanya diwajibkan menambah raka‘at yang dilupakan.

Sementara menurut pendapat ketiga sebagaimana dikatakan Abu ‘Ali Ibnu Abu Hurairah, durasi jeda antara lupa dan menyempurnakan kekurangan raka’at diukur berdasarkan ukuran lamanya rakaat shalat yang dilupakan.

Apabila jedanya kelewat lama, ia mesti mengulang dari awal. Kalau hanya sebentar, ia cukup menyempurnakan kekurangan raka’at yang terlupa. Praktisnya, apabila kita mengerjakan shalat dzuhur, kemudian setelah salam baru ingat bahwa ada beberapa rakaat yang terlupa, kita diperbolehkan untuk langsung berdiri menyempurnakan rakaat yang tertinggal.

Namun jika selang waktunya terlalu lama, kita diwajibkan untuk mengulang shalat dzuhur dari awal sebanyak empat rakaat. Terkait berapa lama selang waktunya, para ulama berbeda pendapat sebagaimana yang disebutkan di atas. Wallahu a‘lam. (Hengki Ferdiansyah)

Sumber: klik disini

Kok Tidak Ada Guling di Kamar Hotel?


Bila Anda bermalam di hotel, guling menjadi perlengkapan tidur yang jarang dijumpai. Anda yang terbiasa tidur dengan guling harus puas memeluk bolster atau bantal yang berukuran lebih panjang. Lantas, mengapa tidak ada guling di kamar hotel?

Sebelum membahas mengapa jarang dijumpai guling di hotel. Mari kita ulik asal muasal guling. Guling yang biasa ditemui di Indonesia merupakan hasil dari perpaduan budaya Belanda, Indonesia, dan China yang lahir pada abad 18-19. Kala itu, orang-orang Belanda yang datang ke Indonesia tak membawa serta istri atau pun pasangannya. Sebagai pemenuh hasrat sexualnya, mereka membayar gundik. Namun, konon, orang-orang Belanda ini terkenal sebagai sosok yang pelit.

Sehingga, alih-alih menggundik, mereka memilih membuat guling yang setia menemani sepanjang malam. Dan, tentunya tanpa upah atau bayaran sepeser pun. Munculnya ide penggunaan guling sebagai teman tidur orang Belanda ini pun dipengaruhi budaya Asia Timur seperti China dan Jepang yang masuk ke wilayah Nusantara. Di China, guling disebut dengan nama ‘zhufuren’. Di Korea, guling dikenal dengan nama ‘jukbuin’. Lalu, di Jepang, guling bernama ‘chikufujin’.

Semuanya mengacu pada guling dengan bentuk memanjang hanya saja terbuat dari bambu. Orang-orang Belanda tak menyebutnya dengan guling, tapi diberinama “Dutch Wife”. Menariknya, istilah tersebut dicetuskan oleh Letnan Gubernur Jenderal Inggris, Raffles. Sebutan “Dutch Wife” ini pun lebih pada sebuah ejekan dari Inggris yang tak suka pada Belanda. Apalagi kata “Dutch” sering diidentikkan dengan sesuatu yang bernada ejekan dan merendahkan. Dalam kamus Oxford English Dictionary yang disusun dari tahun 1879 hingga 1927, istilah “Dutch Wife” punya definisi sendiri, yaitu sebuah kerangka berlubang-lubang dari rotan yang digunakan di Hindia Belanda dan lain-lain untuk sandaran anggota badan di tempat tidur.

Sejak saat itu, guling pun akhirnya menjadi gaya hidup golongan-golongan atas–orang Belanda, saudagar kaya. Lalu, kaum-kaum priyayi pribumi hanya ikut-ikutan dengan gaya hidup Belanda. Seperti yang dituliskan Pramoedya Ananta Toer dalam novel berjudul ‘Jejak Langkah’. “Mereka hanya meniru-niru orang Belanda. Yang datang dari Belanda serta-merta ditiru orang, terutama para priyayi berkepala kapuk itu. Inggris mengetawakan kebiasaan berguling.” Bagi orang Indonesia, guling semacam teman tidur yang wajib ada di kasur, termasuk kasur hotel sekalipun. Guling itu nyaman untuk dipeluk (meksipun jomblo, hiks) juga bisa meningkatkan kualitas tidur.

Manfaat lain bisa melancarkan peredaran darah serta bikin tidur lebih sehat. Lalu kenapa sih nggak ada guling di kamar hotel. Berikut beberapa alasannya, silakan kamu pilih alasan mana yang paling logis. Oke yuk kita bahas.

  1. Kiblat hotel adalah gaya hidup western. Jadi dalam pelayanan hotel ala barat tidak dikenal istilah guling.
  2. Guling bisa jadi sangat tidak higienis karena dipeluk oleh tamu-tamu sebelumnya. Banyak tamu yang jijik dengan guling karena dianggap kotor.
  3. Orientasi tamu hotel adalah turis. Turis asing tidak mengenal istilah guling bahkan tidak tau ada benda seperti itu
  4. Tamu yang menginap di hotel biasanya membawa pasangan. Hal itu yang bikin guling tidak terlalu bermanfaat lagi.
  5. Di beberapa hotel ada, tapi memang tidak disediakan di kamar. Kalau kamu minta biasanya akan diberikan kok

Nah… sudah paham kan kenapa alasannya… Jadi kamu enggak penasaran lagi…. Selamat beristirahat. Diolah dari berbagai sumber

 

REFLEKSI AKHIR TAHUN 2019 – LELANG KANWIL DJKN JAWA TIMUR


REFLEKSI AKHIR TAHUN 2019

KEDISIPLINAN SUPERINTENDEN, HASILKAN CAPAIAN LELANG

KOMPETITIF SEBAGAI INSTRUMEN JUAL BELI MODERN

Oleh: Mohammad Eko Agus Yudianto – Kanwil DJKN Jawa Timur

A. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai organisasi yang dinamis, responsif dan adaptable, terus melakukan pembenahan, baik aspek organisasi, bisnis proses maupun sumber daya manusia (SDM). Dinamis merupakan akronim dari Digital dalam proses, Inovatif dalam berpikir, Militan dalam implementasi. Kantor Wilayah DJKN merupakan instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN Jawa Timur sebagai Pengawas Lelang (Superintenden) Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II sesuai Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.06/2019 tentang Pejabat Lelang Kelas I dan Pasal 50 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II berperan sangat penting dalam mencapai target yang ditetapkan dan dapat memberikan kontribusi secara signifikan dalam perekonomian di Jawa Timur.

Pada Tahun 2019 ini, Kanwil DJKN Jawa Timur mendapatkan target Pokok Lelang sebesar Rp2.733.393.670.000,- (dua triliun tujuh ratus tiga puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Bea Lelang sebesar Rp71.230.093.400,- (tujuh puluh satu milyar dua ratus tiga puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

Kanwil DJKN Jawa Timur dalam melaksanakan tugas fungsional sebagai pengawas lelang (superintenden) secara terstruktur dan disiplin telah membuat perencanaan pembinaan dan pengawasan pada awal tahun, dengan minimal 2 (dua) frekuensi ke Pejabat Lelang Kelas I dan minimal 1 (satu) kali ke Pejabat Lelang Kelas II. Pembinaan dan pengawasan kepada PL Kelas I dan PL Kelas II yang dilakukan oleh Kanwil DJKN Jawa Timur meliputi, namun tidak terbatas pada:

  1. Melakukan bimbingan teknis dan yuridis lelang;
  2. Melakukan pengawasan berupa Pemeriksaan Langsung atau Tidak Langsung dan melaporkan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
  3. Melakukan penilaian kinerja;
  4. Menjatuhkan sanksi peringatan tertulis;
  5. Melakukan pengawasan pelaksanaan lelang

B. Pendekatan strategis

Untuk dapat tercapai hasil pelaksanaan lelang kompetitif sebagai instrumen jual beli modern, Kanwil DJKN Jawa Timur selaku Pengawas Lelang (Superintenden) membuat 5 (lima) perencanaan strategis yaitu:

  1. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan pembinaan dan pengawasan.

Kanwil DJKN Jawa Timur yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Bidang Lelang, pada awal tahun Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Pelaksana di Bidang Lelang melaksanakan rapat perencanaan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan lelang selama 1 (satu) tahun. Dalam rapat ini ditetapkan jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ke Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II beserta pejabat/pegawai yang melaksanakannya. Masing-masing Pejabat/Pegawai yang dikelompokkan menjadi beberapa tim, menyusun langkah-langkah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, termasuk didalamnya pelaksanaan pemeriksaan kinerja PL Kelas I dan PL Kelas II.

  1. Memperjelas tugas dan fungsi masing-masing Pejabat/Pegawai pada Bidang Lelang

Setiap awal tahun, Kepala Bidang Lelang membuat Nota Dinas pembagian tugas/beban kerja di Bidang Lelang. Pembagian tugas tersebut diuraikan secara rinci dengan memperhatikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

  1. Menilai lingkungan eksternal (peluang dan ancaman)

Melakukan identifikasi risiko pelaksanaan lelang yang disebabkan oleh pihak luar, seperti: Banyaknya Lelang TAP (Tidak Ada Penawaran)

  1. Menilai lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan)

Melakukan identifikasi risiko pelaksanaan lelang yang disebabkan oleh pihak DJKN, seperti: jumlah Pejabat Lelang yang tidak memadai dengan frekuensi pelaksanaan lelang

  1. Implementasi dan pengendalian strategi

Proses pelaksanaan perencanaan yang telah disusun serta pengendalian strategi apabila terdapat pelaksanaan perencanaan yang tidak sesuai dan membuat solusi atas perubahan rencana.

C. Langkah-Langkah yang Dilakukan Kanwil DJKN Jawa Timur selaku Superintenden

Kanwil DJKN Jawa Timur selaku pengawas lelang (superintenden) di Jawa Timur, selain memberikan bimbingan kepada Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II, juga melaksanakan berbagai kegiatan publikasi tentang lelang dan mengusulkan perbaikan proses bisnis ke Kantor Pusat DJKN. Langkah-langkah yang telah dilakukan Kanwil DJKN Jawa Timur selaku superintenden antara lain:

  1. Expo Lelang.

Kanwil DJKN Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Expo Lelang 2019 dalam rangka memperingati Hari Oeang ke-73 di salah satu pusat perbelanjaan ternama di Surabaya, yakni Surabaya Plaza. Acara ini diselenggarakan mulai tanggal 30 Oktober 2019 s.d. 3 November 2019. Kegiatan ini diikuti oleh lembaga perbankan seperti: BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, Bank Jatim, BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, Permodalan Nasional Madani (PNM), beberapa Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II, serta perwakilan Bank Indonesia Surabaya.

Tujuan diselenggarakan Expo Lelang 2019 ini untuk lebih memperkenalkan lelang kepada masyarakat Jawa Timur, serta mengajak masyarakat Jawa Timur untuk investasi di bidang properti dengan menggunakan fasilitas lelang.

  1. Publikasi Petunjuk Lelang.

Kanwil DJKN Jawa Timur juga melakukan publikasi berupa petunjuk untuk membantu pihak internal maupun eksternal dalam pelaksanaan lelang, sebagai berikut:

  1. Petunjuk mengikuti lelang internet, dapat diakses pada link: http://bit.ly/YukIkutLelang (untuk internal maupun eksternal)
  2. Petunjuk pembuatan billing PNBP untuk Pejabat Lelang Kelas II, dapat diakses pada link: http://bit.ly/BeaLelangPLII (untuk internal PL II)
  3. Buku saku Verifikator Risalah Lelang, dapat diakses pada link: http://bit.ly/VerifikatorRL (untuk internal)Masukan Pengembangan Teknologi Informasi di Bidang Lelang.

3. Untuk perbaikan proses bisnis lelang dan modernisasi pelaksanaan lelang, Kanwil DJKN Jawa Timur menyampaikan masukan pengembangan teknologi informasi di bidang lelang terkait Portal lelang.go.id, Modul Risalah Lelang, Dropbox, Kertas Sekuriti kepada Direktur Lelang sesuai Nota Dinas Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur Nomor ND-795/WKN.10/2019

4. Penanganan Manajemen Risiko.

Kanwil DJKN Jawa Timur melakukan aksi penanganan prioritas risiko berupa Banyaknya Lelang TAP (Tidak Ada Penawaran) pada tahun 2019 dari target yang ditetapkan sebanyak 4 (empat), Kanwil DJKN Jawa Timur melaksanakan sebanyak 9 (sembilan) aksi atau 225% dari target yang ditetapkan.

 

D. Capaian Atas Pelaksanaan Lelang di Jawa Timur

Untuk mencapai hasil lelang yang kompetitif dan sebagai instrumen jual beli modern, Kanwil DJKN Jawa Timur selaku superintenden terus melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan lelang melalui internet (e-auction). Sampai dengan tanggal 26 Desember 2019, dari target frekuensi e-auction sebanyak 4.046, telah dilaksanakan lelang melalui internet sebanyak 4.964 atau 122% dari target Tahun 2019.

Sedangkan untuk pokok lelang sampai dengan tanggal 26 Desember 2019, dari target Pokok Lelang Tahun 2019 sebesar Rp2.733.393.670.000,- (dua triliun tujuh ratus tiga puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari target pokok lelang Pejabat Lelang Kelas I dan Pegadaian sebesar Rp1.729.965.565.000,- (satu triliun tujuh ratus dua puluh sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dan Pejabat Lelang Kelas II sebesar Rp1.003.428.105.000,- (satu triliun tiga milyar empat ratus dua puluh delapan juta seratus lima ribu rupiah), telah teralisasi sebesar Rp2.760.888.823.330,- (dua triliun tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) atau sebesar 101%.

Hal menarik dari realisasi capaian pokok lelang adalah 2 (dua) terbesar pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Surabaya dan KPKNL Madiun. KPKNL Surabaya melaksanakan Lelang Eksekusi Gadai pada tanggal 28 November 2019 dengan Pokok Lelang lebih dari setengah triliun, atau sebesar Rp638.385.375.500,- (enam ratus tiga puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah), sedangkan KPKNL Madiun melaksanakan Lelang Eksekusi Harta Pailit pada tanggal 29 November 2019 dengan Pokok Lelang sebesar Rp105.321.000.001,- (seratus lima milyar tiga ratus dua puluh satu juta satu rupiah).

Prestasi menggembirakan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Bea Lelang Tahun 2019, dari target sebesar Rp71.230.093.400,- (tujuh puluh satu milyar dua ratus tiga puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah), sampai dengan tanggal 26 Desember 2019 telah tercapai realisasi sebesar Rp82.048.744.285,- (delapan puluh dua milyar empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) atau sebesar 115%.

E. Dampak Atas Pelaksanaan Lelang di Jawa Timur

Berdasarkan data investasi Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada: http://bit.ly/InvestasiJatim, Invetasi di Jawa Timur sampai dengan Triwulan III 2019 adalah sebesar Rp14,8 triliun, sehingga nilai pokok lelang di Jawa Timur menyumbang nilai investasi sebesar 19% atau sebesar Rp2.760.888.823.330,- (dua triliun tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah). Hal ini tidak terlepas dari pelaksanaan publikasi dari Kanwil DJKN Jawa Timur selaku superintenden baik secara on air maupun off air.

Secara nasional, Kanwil DJKN Jawa Timur menyumbang 10% dari target Pokok Lelang Tahun 2019 yang ditetapkan sebesar Rp27.707 triliun. Selain itu, masyarakat semakin mengenal dan familiar dengan instrumen jual beli lelang, mengenal Kanwil DJKN Jawa Timur, serta mengenal 6 (enam) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang tersebar di seluruh Jawa Timur.

Bagi organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kanwil DJKN Jawa Timur selaku superintenden diantaranya membuat image DJKN semakin baik dan memberikan edukasi kepada masyarakat luas, bahwa lelang resmi hanya melalui KPKNL dan portal lelang.go.id, sehingga masyarakat tidak menjadi korban penipuan terkait lelang.

#DJKNJatimSAE

#AyoIkutLelang

Download refleksi akhir tahun 2019: disini

Apa Yang Harus Dilakukan Link Aja, Kejar Gopay dan OVO?


Perusahaan teknologi finansial (fintech) pembayaran seperti GoPay, OVO, DANA dan Link Aja semakin familiar digunakan oleh masyarakat. Disamping penggunaan nya yang mudah, banyak promo yang diberikan oleh mereka menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menggunakannya. Empat fintech tersebut, rata-rata terinstal di smartphone kita, tergantung fintech mana yang memberikan promosi paling besar, maka itulah yang digunakan oleh customer.

Namun demikian, promo bukan satu-satunya pemilihan kita menggunakan fintech 4 besar tersebut, yang utama adalah kemudahan akses penggunaan. Seperti GoPay, dompet digital milik Gojek ini selain digunakan untuk keperluan transportasi layanan Gojek seperti Go Ride, Go Car juga banyak digunakan untuk Go Food.

Selanjutnya aplikasi e-wallet milik Lippo Group, OVO digunakan untuk semua layanan pada Grab, Tokopedia hingga beberapa maskapai penerbangan. Berikutnya dompet digital besutan Alipay, DANA menjadi aplikasi fintech ketiga yang paling sering digunakan, DANA memudahkan customer untuk membeli tiket bioskop tanpa antri melalui TIX ID.

 

Namun Link Aja yang merupakan layanan keuangan digital besutan beberapa BUMN masih berada di posisi keempat, dikarenakan akses penggunaan masih sulit dilakukan.  Jadi kesimpulannya, bila Link Aja ingin bersaing dengan fintech GoPay, OVO dan DANA, maka Link Aja harus mempermudah akses penggunaan, karena selama ini Link Aja masih belum terlalu dikenal. Salah satu cara paling mudah untuk memperkenalkan Link Aja, adalah dengan menggandeng perusahaan ojek online seperti daftar ini. Serta memberikan promo-promo merchant yang sering menjadi jujukan orang.

 

 

 

 

 

Diolah dari berbagai sumber