M. Eko Agus Y.

sumber : www.djkn.kemenkeu.go.id/pmo

13 Juni 2016 – 08:53 oleh M. Eko Agus Y.

Awal Maret 2016, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Sonny Loho, menetapkan Duta Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2016 dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Keputusan Dirjen KN) Nomor 122/KN/2016 tanggal 8 Maret 2016. Pada Keputusan Dirjen KN tersebut disebutkan bahwa Duta Kekayaan Negara (Duta KN) memiliki tugas antara lain :

1. Mengoordinasikan dan menyampaikan hasil-hasil program Transformasi Kelembagaan termasuk mengidentifikasi saluran-saluran komunikasi utama dan dampaknya, dan melakukan manajemen Stakeholder kepada pejabat dan pegawai di lingkungan Duta Kekayaan Negara;
2. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam rangka internalisasi dan sosialisasi program Transformasi Kelembagaan;
3. Menyampaikan aspirasi serta feedback atas kegiatan-kegiatan Transformasi Kelembagaan di lingkungan Duta Kekayaan Negara.

Eko menyampaikan mini projectnya kepada kurang lebih 40 (empat puluh) peserta FGD Bagian Umum yang terdiri dari: Kepala Bagian Umum Kanwil DJKN Jatim, para Kasubbag di Bagian Umum Kanwil DJKN Jatim, Para Kasubbag Umum KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Jatim dan beberapa pelaksana terkait.Setelah mengikuti Leading Change Training pertengan Mei 2016 lalu, M. Eko Agus Y, Duta KN Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur (Kanwil DJKN Jatim) mendapat kesempatan untuk knowledge sharing dan menyampaikan Mini Project Transformasi Kelembagaan pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Bagian Umum di lingkungan Kanwil DJKN Jatim pada tanggal 01 s.d. 03 Juni di KPKNL Pamekasan. Mini Project Transformasi Kelembagaan yang dibuat oleh Eko dengan mentor dari Kepala Bagian Umum Kanwil DJKN Jatim, Muriyanto, diberi judul “BONEK DJKN MANDIRI” (Bersama PMO DJKN Sukseskan Transformasi  Kelembagaan menuju DJKN Mandiri). Istilah Bonek pada mini project tersebut merupakan akronim dari bahasa jawa yaitu bondho nekat (modal nekat). Eko, sebagai Duta KN di Kanwil DJKN Jatim berharap dengan adanya Transformasi Kelembagaan di Kementerian Keuangan, DJKN dengan berbagai tugas yang diembannya serta banyaknya stakeholer yang dilayani dapat menjadi Unit Eselon I mandiri yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Mini project Duta KN tersebut terdiri dari:

1.	Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi (Tusi) DJKN.
	Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 77/PUU-IX/2011, pengurusan Piutang Negara BUMN/D khususnya perbankan sudah tidak dilakukan PUPN melainkan pengurusannya diserahkan kepada BUMN/D masing-masing. Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi (Tusi) yang kami maksud adalah dengan cara melakukan optimalisasi pegawai di Bidang Piutang Negara (PN)/Seksi PN, atau apabila dimungkinkan dilakukan reorganisasi DJKN khususnya pada kantor daerah (kantor wilayah dan kantor operasional) dengan menambah Tusi Pengelolaan Kekayaan Negara sebagaimana fungsi dari Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain (PNKNL). Reorganisasi tersebut dapat membagi sebagian fungsi Pengelolaan Kekayaan Negara sehingga bidang/seksi tersebut dapat diberi nama Bidang/Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara II. Fungsi tersebut antara lain meliputi pengelolaan aset Eks. PPA dan aset BDL, sehingga Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara I lebih berfokus dengan Tusi Penatausahaan BMN dan Pengelolaan BMN Kementerian/Lembaga. Reorganisasi ini tentunya harus dilakukan kajian secara mendalam, terutama dari Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal. Penguatan Tusi ini diharapkan meningkatkan prestasi DJKN di antara unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan ke depan diharap dapat menjawab harapan Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang ingin menjadikan DJKN sebagai revenue center dan sebagai asset manager yang memberikan sumbangan penerimaan negara bukan pajak melalui pengelolaan kekayaan negara.
2.  Memperluas pelayanan bersama (co-location).
	Pelayanan bersama (co-location) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Transformasi Kelembagaan Kemenkeu yang berupaya untuk menyediakan one point of contact bagi para stakeholder atas layanan rekonsiliasi SIMAK BMN dan SAIBA serta layanan fungsi perbendaharaan lainnya. Implementasi co-locationdilakukan secara bertahap dimana pada tahun 2015 telah diterapkan pada 8 Kanwil DJKN dan 12 KPKNL. Mini project dan inovasi dari Duta KN Kanwil DJKN Jatim adalah memperluas pelayanan bersama di KPKNL yang belum ditunjuk sebagai lokasi pelaksanaan layanan bersama (co-location). Saat ini terdapat dua KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Jatim yang telah ditetapkan sebagai lokasi co-location sedangkan empat KPKNL lainnya belum ditunjuk yakni: KPKNL Sidoarjo; KPKNL Jember; KPKNL Pamekasan; dan KPKNL Madiun.
3.  Membangun sinergi antar bidang/seksi dan antara Kanwil dengan KPKNL menyongsong Transformasi Kelembagaan di Kemenkeu.
	Bentuk sinergi guna menyukseskan Transformasi Kelembagaan di lingkungan Kanwil DJKN Jatim adalah dengan meminta kepada KPKNL untuk menunjuk salah satu pegawai yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, aktif di media sosial, dan energik, untuk menjadi Person In Charge (PIC) Transformasi Kelembagaan di KPKNL yang berperan sebagai kepanjangan tangan dari Project Management Office (PMO) DJKN dan Duta KN. Guna menyukseskan sinergi tersebut Duta KN Kanwil DJKN Jatim akan membentuk channel khusus menggunakan media sosial WhatsApp (WA). Grup WA yang beranggotakan  Mentor Duta KN Kanwil DJKN Jatim (Kepala Bagian Umum), Duta KN Kanwil DJKN Jatim, Kepala KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Jatim, dan PIC Transformasi Kelembagaan di masing-masing KPKNL.
4.  Inovasi pada Bagian Umum
	Penerapan SIMAGNUM (Sistem Informasi Management Umum) sebagai bentuk pemanfaatan teknologi dan informasi guna meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh Sub Bagian Umum kepada stakeholder (kepala kantor, para pejabat, para pegawai, pegawai tidak tetap) yang meliputi 3 (tiga) layanan pokok yakni:
	1. Keuangan : Dengan adanya kartu pengawasan realisasi anggaran yang real time, Tim Pengelola Anggaran (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pengadaan) dapat mengambil langkah-langkah untuk mencapai target realisasi anggaran yang berakibat pada peningkatan layanan kepada para pegawai. Beberapa perbaikan adalah : Pembayaran belanja pegawai (gaji, tunjangan, dan uang makan) tepat waktu/di awal bulan, pembayaran biaya perjalanan dinas maksimal 5 (lima) hari sejak dinyatakan lengkap, pembayaran honor pegawai tidak tetap dihari pertama hari kerja setiap bulan, dan operasional kantor berjalan dengan lancar berdasarkan data real time realisasi anggaran tersebut. 2. Kepegawaian : pembuatan data base kepegawaian menggunakan SIMAGNUM untuk menghindari keterlambatan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan manajemen cuti pegawai memastikan hak pegawai diterima dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. TU/RT : Manajemen penggunaan kendaraan dinas harian, pemeliharaan kendaraan dinas (ganti oli / servis rutin), reminder pembayaran pajak kendaraan dinas dan penerbitan izin penggunaan harian kendaraan dinas memberikan rasa tenang dan nyaman bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas.

Menanggapi materi Transformasi Kelembagaan yang dibawakan oleh Duta KN tersebut, Kepala Bagian Umum Kanwil DJKN Jatim, Muriyanto, juga menyampaikan pentingnya motivasi dan disiplin kerja untuk meningkatkan kinerja. Pada kesempatan tersebut peserta juga diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan Duta KN. Salah satu pertanyaan dilontarkan oleh Kasubbag Keuangan Kanwil DJKN Jatim, Jamiatun, “apa sih yang akan terjadi dengan pelaksanaan Transformasi Kelembagaan dan bagaimana cara kita menghadapinya?”. Eko, Duta KN Kanwil DJKN Jatim, dengan runut menjelaskan bahwa Transformasi Kelembagaan tidak hanya penggabungan, tetapi lebih dari itu, Transformasi Kelembagaan adalah tentang mengubah proses sehingga hasilnya menjadi optimal, seperti halnya proses transformasi DJKN dari asset administrator menjadi asset manager dengan optimalisasi aset dan menjadikan aset sebagai sumber pendapatan dan menekan belanja negara. Sebagai pegawai DJKN, sikap terbaik dalam menghadapi Transformasi Kelembagaan  adalah dengan terus meningkatkan kinerja dan disiplin dalam melaksanakan tugas, serta tidak bersikap resisten terhadap Transformasi Kelembagaan.

Dalam kesempatan yang sama, Muriyanto, Kabag Umum Kanwil DJKN Jatim juga memberikan pesan, pelaksanaan Transformasi Kelembagaan merupakan suatu hal yang tidak dapat kita hindari, Untuk menghadapi proses Transformasi Kelembagaan Kemenkeu ini, kita sebagai pegawai sebaiknya melaksanakan 5 (lima) budaya kerja Kemenkeu yaitu: satu informasi setiap hari; dua menit sebelum jadwal; tiga salam setiap hari; rencanakan, kerjakan, monitor dan tindak lanjuti; serta ringkas, rapi, resik, rawat, rajin.

Foto Terkait Berita:

PENGUMUMAN SELEKSI TAHAP 1 STAN 2016

Berikut link pengumuman kelulusan tes tulis PKN STAN Tahun 2016, langsung ke GDrive, karena web STAN tidak bisa dibuka.

Jakarta
https://drive.google.com/file/d/0B1yOf4FpAUvFaHVzRVhUT29PZ3c/view

Banda Aceh
https://drive.google.com/file/d/0B1yOf4FpAUvFbEVaeHg5TWYyeXM/view

Medan
https://drive.google.com/file/d/0B1yOf4FpAUvFWk1MWTdENVNPY3c/view

Padang
https://drive.google.com/file/d/0B1yOf4FpAUvFbkNORWE1bjVfeTA/view

Pekanbaru
https://drive.google.com/file/d/0B1yOf4FpAUvFS1I2X2dXTThPbnM/view

Batam
https://drive.google.com/file/d/0B1yOf4FpAUvFSTFnUVVOaFY4U28/view

Jambi
https://drive.google.com/file/d/0B1yOf4FpAUvFOFpJZFVfT0VwOGs/view

Bengkulu
https://drive.google.com/file/d/0B1yOf4FpAUvFekNzNkMxaTQxZ0E/view

Palembang
https://drive.google.com/file/d/0B1yOf4FpAUvFVlgtdGtxVnVJOVk/view

Bandar Lampung
https://drive.google.com/file/d/0B1yOf4FpAUvFZ0pjNHNkSTZOTVk/view

Cimahi
https://drive.google.com/file/d/0B1yOf4FpAUvFQXRCLUpCSjhMaHc/view

Semarang
https://drive.google.com/file/d/0B1yOf4FpAUvFNXlHTUstaWdEYnc/view

Yogyakarta
https://drive.google.com/file/d/0B1yOf4FpAUvFSFZTakFHUFFVLXM/view

Surabaya
https://drive.google.com/file/d/0B1yOf4FpAUvFa0ppV3RaTmk4cXc/view

Malang
https://drive.google.com/file/d/0B1yOf4FpAUvFQlZNWW11bmhsZTQ/view

Denpasar
https://drive.google.com/file/d/0B1yOf4FpAUvFUlo5STRxXy1rUHc/view

Mataram
https://drive.google.com/file/d/0B1yOf4FpAUvFRmczakdBUUZNNjQ/view

Kupang
https://drive.google.com/file/d/0B1yOf4FpAUvFb0RqSnllZUUxc3c/view

Pontianak
https://drive.google.com/file/d/0B1yOf4FpAUvFS0NaaXNrZmtUYlE/view

Banjarmasin
https://drive.google.com/file/d/0B1yOf4FpAUvFajVSRzV4b3d3bmc/view

Balikpapan
https://drive.google.com/file/d/0B1yOf4FpAUvFUHpTUU1Nd1V1ODQ/view

Manado
https://drive.google.com/file/d/0B1yOf4FpAUvFOV9mQ3NHbGE0dEE/view

Palu
https://drive.google.com/file/d/0B1yOf4FpAUvFN3pnRml0UWlUeVE/view

Makassar
https://drive.google.com/file/d/0B1yOf4FpAUvFdUpYMWxOakVxVms/view

Ambon
https://drive.google.com/file/d/0B1yOf4FpAUvFZ3pOUVVfTW01LUE/view

Sorong
https://drive.google.com/file/d/0B1yOf4FpAUvFYV9rU194NzhCcG8/view

Jayapura
https://drive.google.com/file/d/0B1yOf4FpAUvFNlhuU1RxcEhhUFU/view

sumber : www.kemenkeu.go.id

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro memerikan keterangan pada awak media terkait rangkaian kegiatan Menkeu pada IMF-World Bank Spring Meetings di Jakarta (11/4)

Jakarta, 11/05/2016 Kemenkeu – Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro akan memimpin Delegasi Republik Indonesia untuk menghadiri rangkaian pertemuan musim semi Bank Dunia/Dana Moneter Internasional (the IMF-World Bank Spring Meetings) di Washington D.C., Amerika Serikat. Spring Meetings merupakan ajang pertemuan Dewan Gubernur yang umumnya dijabat oleh Menteri Keuangan/Menteri Ekonomi dan Gubernur Bank Sentral negara-negara anggota IMF dan Bank Dunia. Selain itu, berbagai lembaga dan organisasi keuangan internasional lain, media massa, serta organisasi-organisasi non-pemerintah, akademisi dan sektor swasta juga turut hadir.

“Pertemuan ini adalah (kegiatan) Wold Bank dan IMF. Kalau IMF, Gubernur IMF untuk Indonesia adalah Bank Indonesia. Saya (Menkeu) adalahalternate governor-nya. Kalau untuk World Bank saya (Menkeu) governor-nya”, jelas Menkeu dalam konferensi pers terkait rangkaian kegiatan Menkeu pada IMF-World Bank Spring Meetings di Jakarta pada Senin (11/05).

Agenda utama pada kegiatan tersebut adalah pertemuan Development Committee (DC) yang diketuai oleh Menteri Keuangan dan pertemuanInternational Monetary and Financial Committee (IFMC). Selain itu, diselenggarakan pula pertemuan tingkat menteri lainnya, seperti pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral G20, pertemuan negara-negara G24, pertemuan bilateral berbagai negara, seminar/konferensi, regionalbriefings, dan kegiatan lainnya yang mengambil fokus pada ekonomi global, pembangunan internasional dan pasar keuangan dunia.

Pada kesempatan kali ini, Indonesia melalui Menteri Keuangan berhasil mengukir sejarah dengan menduduki posisi Ketua DC untuk pertama kalinya yang berasal dari Warga Negara Indonesia. Posisi Ketua DC ini dipilih berdasarkan kapasitas individual secara sangat selektif dari banyak kandidat negara-negara anggota.

“Untuk saya, Spring Meetings ini menjadi penting dalam kapasitas saya sebagai ketua Development Committee World Bank”, kata Menkeu.

Sebagai informasi bahwa DC merupakan komite dari World Bank yang beranggotakan seluruh Gubernur dari negara anggota World Bank di seluruh dunia. Masa jabatan untuk posisi Ketua DC paling sedikit dua tahun dengan kemungkinan diperpanjang menjadi tiga tahun berdasarkan persetujuan Dewan Gubernur dari negara-neagra anggota. (ab)

sumber : www.kemenkeu.go.id

Calon peserta ujian yang dinyatakan berhak mengikuti verifikasi berkas dan pengambilan BPU adalah :

1. Calon peserta yang telah menyelesaikan proses e-registrasi dan telah berhasil melakukan penguncian data dan mencetak Bukti Pendaftaran Online (BPO)
2. Telah melakukan pembayaran sesuai dengan kode MVA
3. Verifikasi berkas dan pengambilan BPU dilaksanakan pada pukul 08:00 s.d. 17:00
4. Tidak dapat diwakilkan.

untuk lebih lengkapnya, silahkan download PENG_29

Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2017. Beberapa perubahan pada SBM adalah :

• Tarif hotel yang sama antara Golongan I/II dan Pejabat Eselon IV / Golongan III.
• Terdapat satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur bagi pegawai non PNS, untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti
• Kenaikan honorarium untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti.

silahkan download peraturan : PMK 33 2016 SBM 2017

sumber : http://www.kemenkeu.go.id/

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Hadiyanto didampingi Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik Dini Kusumawati dan Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur Harry Z. Soeratin meluncurkan spirit PRIME Sekretariat Jenderal (Setjen) di Jakarta (1/3)

Jakarta, 01/03/2016 Kemenkeu – Sekretaris Jenderal (Sesjen) Hadiyanto meluncurkan spirit Sekretariat Jenderal (Setjen) yaitu PRIME yang merupakan turunan dari nilai-nilai serta program budaya Kementerian Keuangan. Setjen sebagai salah satu unit di bawah Kementerian Keuangan, berusaha menjadi Prime Mover untuk mendukung segala tugas dan fungsi organisasi. “Kemenkeu adalah satu institusi yang harus leading di Indonesia. Akan kita tingkatkan di level regional dan internasional,” katanya.

Dalam paparannya, Sesjen menjabarkan berbagai kunci sukses PRIME yang terdiri dari Professional, Responsive, Innovative, Modern danEnthusiastic. “Pertama Professional kunci suksesnya, menjadi ahli di bidangnya dengan keunikan masing-masing pribadi, kerja tuntas dan akurat penuh tanggung jawab dan komitmen, asah kemampuan dan pengetahuan, serta manajemen waktu dan bekerja dengan hati,” jelasnya.

Kedua, Responsive yaitu bagaimana merespon terhadap perubahan yang ada. “Memberikan layanan tepat waktu dan transparan, Inisiatif menggali kebutuhan layanan, Cekatan dalam menyekesaikan masalah, serta Proaktif untuk meningkatkan kualitas layanan,” papar Sesjen.

Ketiga yaitu Innovative, dimana kunci suksesnya antara lain membuat terobosan baru, berani kemukakan pendapat positif dan bernilai tambah, partisipasi aktif, mengapresiasi kreativitas, serta kenali perubahan kebutuhan pemangku kepentingan.

Menurut Sesjen, Modern berarti adanya penggunaan alat teknologi untuk meningkatkan kualitas kerja, serta mendorong perubahan gaya hidup. “Menggunakan metode dan alat terkini agar memberikan hasil yang lebih baik, cepat menguasai teknologi terkini, serta menggunakan teknologi yang digunakan pemangku kepentingan (penggunaan gadget, media sosial),” tambahnya.

Terakhir adalah Enthusiastic, yang ditunjukkan dengan antusiasme dan semangat kerja yang tinggi, penuh tanggung jawab, serta inisiatif menggali kebutuhan layanan. (as)

Menkeu: Lari Kencang Untuk Memenuhi Target

sumber : www.djkn.kemenkeu.go.id

Jakarta – “Sejak nanti Bapak/Ibu resmi menjabat, setelah serah terima jabatan dengan pejabat sebelumnya, Bapak/Ibu harus langsung lari kencang”, demikianlah sepenggal harapan yang diucapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P.S. Brodjonegoro, saat melantik para pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (18/2) di Aula Gedung Dhanapala. “Lari kencang untuk dapat  memenuhi target yang sudah dibebankan kepada kita. Terkait APBN, Transformasi Kelembagaan, maupun terkait tugas dan pelayanan Bapak/Ibu semua,” imbuhnya.

Dalam sambutannya,  Menkeu juga menyatakan bahwa pelantikan yang dilaksanakan pada hari ini merupakan momen yang penting bagi Kemenkeu, karena ini merupakan pertama kalinya ia melantik pejabat eselon 2 yang terpilih melalui proses seleksi sesuai dengan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Menkeu berharap bahwa perbaikan proses rekruitmen dalam UU ASN ini dapat memperbaiki kinerja birokrasi, meningkatkan produktivitas dan kontribusi kemenkeu untuk bangsa dan negara ini.

Lebih lanjut, Ia berharap dari proses seleksi tersebut, jabatan di Kemenkeu diisi oleh orang-orang terbaik, yang mampu mewujudkan harapan yang ditumpahkan kepada mereka  dalam wujud prestrasi/kinerja terbaik untuk unit masing-masing dan untuk Kemenkeu secara menyeluruh. “Mereka harus dapatt menunjukkan bahwa pejabat yg melalui proses seleksi, memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan yang lainnya,” ujar Menkeu.

Dalam pelantikan pejabat eselon 2 di lingkungan Kemenkeu kali ini, Menkeu melantik 47 orang pejabat eselon II, baik yang mutasi maupun promosi berdasarkan lelang jabatan, yang terdiri dari tujuh pejabat dari Direktorat jenderal Pajak, dua puluh pejabat dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, lima pejabat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sebelas pejabat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dua pejabat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, satu pejabat dari Sekretariat Jenderal, dan satu pejabat dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Kepada para pejabat DJKN, Menkeu berpesan agar dapat membawa DJKN untuk membangun paradigma sebagai direktorat jenderal yangRevenue generating, yaitu menjadi unit yang bisa menghasilkan penerimaan negara yang signifikan. Ia berharap DJKN mulai membangun tradisi agar pengelolaan aset dapat berperan dalam penerimaan negara antara lain dengan mengoptimalkan hasil yang diperoleh melalui lelang, meningkatkan penerimaan negara melalui kerja sama pemanfaatan dan mengantisipasi berbagai Kementerian Lembaga yang berpotensi menyebabkan Baramg Milik Negara underutilized. (Penulis/fotografer:dini/johan)

Berikut ini adalah para pejabat eselon II DJKN yang dilantik pada siang hari ini.

1. Dr. Indra Surya, S.H., L.L.M. sebagai Direktur Pengelolaan kekayaan Negara dan Sistem Informasi;
2. Lukman Effendi, S.E., M.M. sebagai Direktur Lelang;
3. Hady Purnomo, S.H. sebagai Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat;
4. Sudarsono, S.H., L.L.M. sebagai sebagai Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan;
5. Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, S.H., M.Hum. sebagai Tenaga Pengkaji Optimalisasi Kekayaan Negara Sekretariat Direktorat Jenderal;
6. Mahmudsyah, S.H., M.M. sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara;
7. Encep Sudarwan, S.E., M.A. sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta;
8. Tavianto Noegroho, S.H. M.H. sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Surya Hadi, S.H. sebagai  Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur;
10. Ferdinand Lengkong, S.H. sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah Gorontalo dan Maluku Utara;
11. Arik Haryono, SP.I., M.Si. sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua dan Maluku.