KILAT.COM – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI saat ini tengah disorot karena para pegawainya yang dinilai menyelewengkan kekuasaan.
Para pegawai Kemenkeu belakangan ini mendapat berbagai kritikan karena kerap memamerkan harta kekayaan yang dianggap tak wajar.
Sebut saja eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo, Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, dan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono.
Mereka mampu membeli mobil seharga miliaran rupiah, rumah megah, hingga outfit dari brand fashion terkenal dunia untuk anak dan istri.
Menanggapi keresahan publik yang mulai luntur kepercayaannya terhadap Kemenkeu, salah satu pegawai di instansi itu akhirnya buka suara.
Lewat akun Twitter @okeaja39, pegawai Kemenkeu yang diketahui bernama Eko Lumajang ini membuat surat terbuka yang menyatakan tidak semua pegawai Kemenkeu kaya raya.
“SURAT TERBUKA DARI pegawai [THREAD] Dear Netizen Indonesia. tidak semua pegawai di Kemenkeu (sebanyak 80 ribu pegawai) itu..,” tulisnya pada Minggu, 26 Maret 2023.
Dia kemudian menandai akun Menkopolhukam Mahfud MD, Stafsus Prastowo Yustinus, serta akun Twitter yang kerap membongkar kebobrokan di instansi negara.
Dalam penjelasannya, Eko Lumajang mengatakan banyak pegawai Kemenkeu yang hidup sederhana.
Bahkan, tak sedikit dari mereka yang memiliki utang. Hal ini dapat dilihat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) yang minus.
“Hidup bermewah-mewahan… banyak yang hidup sederhana, bahkan ada juga yang Laporan Harta Kekayaannnya minus (lebih banyak utang),” ujarnya.
Tak hanya itu, Kemenkeu juga memiliki komunitas antikorupsi di mana tugas mereka adalah menyerukan semangat antikorupsi di lingkungan Kemenku.
“PAKSI-DR ini memiliki anggota kurleb 400an orang yang tersebar di kantor² Vertikal Kemenkeu. Anggota PAKSI-DR rutin mengkampanyekan Antikorupsi baik di lingkungan @KemenkeuRI maupun ke masyarakat umum,” tuturnya.
“Oh ya… di Kemenkeu ada komunitas Antikorupsi, namanya Penyuluh Antikorupsi Dana Rakca (PAKSI-DR). Yg terus menyampaikan semangat Antikorupsi di lingkungan
@KemenkeuRI,” sambungnya.
Menurut Eko Lumajang, Sri Mulyani juga telah meresmikan forum PAKSI-DR tersebut sejak tahun 2022.
“Forum ini dikukuhkan bu Menkeu pada tanggal 12 Desember 2022 melalui KMK Nomor 490/KMK.09/2022. Nama Forumnya: Forum Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangunan Integritas Dana Rakca Kementerian Keuangan,” ungkapnya.
Dia kemudian menegaskan bahwa saat ini Kemenkeu telah menerapkan pola kerja yang terdigitalisasi.
“Pola kerja di @KemenkeuRI sekarang juga sudah terdigitalisasi, hingga meminimalisir terjadinya fraud. Digitalisasi gunakan https://satu.Kemenkeu.go.id, juga gunakan Collaboration Tools office365 @Microsoft @MicrosoftID,” ungkapnya.
“Yuk dukung @KemenkeuRI semakin baik kedepannya. Masih banyak koq orang baik di Indonesia kita cintai ini… #KemenkeuBaik
#KemenkeuLebihBaik #KemenkeuTepercaya,” pungkas Eko Lumajang.
Pengakuan Eko Lumajang ini langsung mendapat berbagai respon. Ada yang percaya, dan ada juga yang semakin mengkritik.
“Saya percaya kok.Kakak ku lulusan STAN sering tugas di kabupaten. Barang barang nya sederhana. Hidupnya juga sederhana. Bahkan buat DP beli rumah belum kesampean sampai hari ini. Kami sudah yatim piatu, dari kecil kakak yg biayai hidup dan sekolahku,” cuit netizen.
“400 orang dari 80ribu pegawai? Belum terlalu banyak ya pak… bukankah seharusnya semestinya (sesuai TUPOKSI ?) yg 80 ribu pegawai itu anti korupsi semua?? Atau memang yg lain belum terpanggil utk bergabung?” timpal yang lain.
“Di awal disebutkan: “banyak yg hidup sederhana, bahkan… minus”. Tapi penjelasannya normatif semua, ga ada buktinya. Ini gmn masyarakat mau percaya???” sahut sebuah akun.
“400:80.000 = 0,5% Ternyata “oknum” nya 99,5% kah?” tutur wargaent. (*)
sumber: klik disini
ekolumajangdotcom 