Lantik Pejabat, Menkeu : Jaga Governance!


Sumber : http://www.kemenkeu.go.id

Jakarta, 03/09/2015 Kemenkeu – Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro melantik satu orang pejabat eselon I dan sepuluh orang pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan pada Kamis (3/9) di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta.

Pejabat eselon I yang dilantik yaitu Astera Primanto Bhakti, yang dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Kementerian Keuangan. Sementara itu, sepuluh orang pejabat eselon II yang dilantik merupakan jajaran pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen Perbendaharaan), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

Di lingkungan Sekretariat Jenderal, Menkeu melantik Dr. Luky Alfirman sebagai Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan. Di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Menkeu melantik dua orang pejabat, yakni Adijanto sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan dan Taukhid sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu, empat orang pejabat yang dilantik di lingkungan DJKN yakni Purnama T. Sianturi sebagai Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain; Hady Purnomo sebagai Direktur Lelang, Lukman Effendi sebagai Kepala Kanwil DJKN Sumatera Utara; dan Tugas Agus Priyo Waluyo sebagai Kepala Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau.

Terakhir, di lingkungan BKF, ada tiga orang pejabat yang dilantik, masing-masing Arif Baharudin sebagai Sekretaris BKF, Parjiono sebagai Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, dan Irfa Ampri sebagai Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral.

Dalam sambutannya usai pelantikan, Menkeu berharap, rotasi dan promosi ini dapat memberikan penyegaran bagi tubuh organisasi. Selain itu, Menkeu juga meminta agar para pejabat yang dilantik mampu menjagagovernance dan kekompakan, agar dapat senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik.

“Jaga governance jaga kekompakan, dan yang lebih penting adalah buktikan Kementerian Keuangan adalah institusi birokrasi yang terkemuka, dengan tingkat pelayanan yang tentunya memuaskan kepada seluruh stakeholders-nya,” pungkasnya.(nv)

Meninggalkan komentar

Penerimaan Mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2015


Penerimaan STAN_2Kabar gembira bagi orang tua yang akan mendaftarkan putra/putrinya di Politeknik Keuangan Negara STAN, berdasarkan informasi dari web : www.stan.ac.id, Tahun 2015 ini akan segera melaksanakan Penerimaan Mahasiswa Baru. Berikut pengumuman pendaftaran STAN 2015 :

  1. Pengumuman pendaftaran STAN
  2. Tata cara pendaftaran

Semoga bermanfaat

,

Meninggalkan komentar

Update Aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan Juli 2015


sumber : http://www.kpknljember.djkn.or.id

SIMAK AkrualBerikut update Aplikasi SIMAK BMN Versi 15.1.0 tanggal 4 Juli 2015 dan update Aplikasi Persediaan Versi 15.0 tanggal 7 Juli 2015. Agar dibaca terlebih dahulu, petunjuk singkat dari masing-masing update aplikasi :

Aplikasi SIMAK BMN

  1. Petunjuk singkat
  2. Update Aplikasi SIMAK 15.1.0
  3. Update Referensi SIMAK 15.1.0

Aplikasi Persediaan

  1. Petunjuk singkat 
  2. Update Aplikasi Persediaan 15.0
  3. Update Referensi Persediaan 15.0

catatan beberapa error yang kemungkinan terjadi :

1. Gagal melakukan Kirim ke SIMAK BMN

kirim ke simak gagal

pada saat update referensi, rubah tujuan folder update menjadi seperti gambar berikut :

folder update referensi psedia

 

 

1 Komentar

Menkeu Lantik Tujuh Pejabat Eselon I di Lingkungan Kemenkeu


sumber : www.kemenkeu.go.id

Jakarta, 01/07/2015 Kemenkeu – Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro melantik tujuh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan pada Rabu (1/7) di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta.

Dari ketujuh pejabat tersebut, tiga di antaranya dilantik karena mutasi jabatan. Sementara, empat pejabat lainnya memperoleh promosi jabatan. Pelantikan ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Para pejabat yang mengalami mutasi jabatan tersebut pertama, Dr. Hadiyanto, S.H., LL.M., diberhentikan dengan hormat dari jabatan lamanya sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk kemudian diangkat menjadi Sekretaris Jenderal.

Kedua, Vincentius Sonny Loho, Ak., M.P.M., diberhentikan dengan hormat dari jabatan lamanya sebagai Inspektur Jenderal, untuk kemudian diangkat menjadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Terakhir, Drs. Kiagus Ahmad Badaruddin, M.Sc., diberhentikan dengan hormat dari jabatan lamanya sebagai Sekretaris Jenderal untuk kemudian diangkat menjadi Inspektur Jenderal.

Selanjutnya, pejabat yang mengalami promosi jabatan yaitu pertama, Heru Pambudi, S.E., LL.M., diangkat menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Kedua, Drs. Ken Dwijugiasteadi, Ak., M.Sc., diangkat sebagai Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak.

Ketiga, Suryo Utomo, S.E., Ak., MBT., diangkat sebagai Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak. Terakhir, Puspita Wulandari, S.E., M.M., DBA., diangkat sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak.

Dalam sambutannya usai acara pelantikan, Menkeu mengungkapkan, mutasi dan promosi jabatan ini merupakan hal yang biasa di lingkungan Kementerian Keuangan. “Sebagai satu organisasi besar, dengan struktur yang juga besar, di mana mutasi, promosi adalah hal yang biasa sebagai bagian dari dinamika organisasi,” jelasnya.(nv)

, ,

2 Komentar

Update Aplikasi SAIBA Versi 2.2 Untuk Rekonsiliasi Dengan SIMAK BMN


sumber : http://www.kpknljember.djkn.or.id

Untuk keperluan rekonsiliasi data BMN Semester I 2015 antara SIMAK BMN dengan SAIBA (sebelumnya SAKPA), terlebih dahulu dilakukan update Aplikasi SAIBA versi 2.2 sebagai berikut :

  1. Petunjuk update SAIBA versi 2.2
  2. Update Aplikasi SAIBA versi 2.2
  3. Update Referensi versi 2.2
  4. Update Transaksi versi 2.2

semoga bermanfaat.

Link Aplikasi SIMAN klik disini

, , ,

Meninggalkan komentar

Dibayarkan Juli, Gaji/Pensiun/Tunjangan Ke-13 Sebesar Penghasilan Bulan Juni


sumber : www.kemenkeu.go.id

Jakarta, 25/06/2015 Kemenkeu – Pemerintah akan membayarkan gaji/tunjangan/pensiun ke-13 tahun 2015 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), pejabat negara, dan penerima pensiun pada Bulan Juli nanti. Besarnya gaji/tunjangan/pensiun ke-13 tersebut adalah sebesar penghasilan Bulan Juni 2015.

Menteri Keuangan pun telah menetapkan petunjuk teknis pelaksanaanya melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117/PMK.05/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun. Peraturan ini telah ditetapkan pada 22 Juni 2015, dan mulai berlaku pada tanggal yang sama.

Menurut rencana, pembayarannya gaji/tunjangan/pensiun ke-13 ini akan dilakukan pada Bulan Juli 2015. Namun, jika tidak dapat dilakukan pada bulan tersebut, maka pembayaran akan dilakukan setelah Bulan Juli 2015.

Meninggalkan komentar

PELANTIKAN ESELON II DJKN


sumber : www.djkn.kemenkeu.go.id

Jakarta – Menteri Keuangan Bambang P. S. Brojonegoro meminta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menjaga aset negara dengan benar. Di masa lalu, banyak aset negara yang hilang tanpa disadari seperti rumah dinas pegawai negeri, tanah dan sebagainya. “Nah ini yang harus kita jaga benar, paling tidak dijaga jangan sampai lepas kemudian dicatat dengan benar,” tegasnya saat melantik 8 pejabat eselon II Kementerian Keuangan di Aula Mezzanine, Jum’at (29/5).

Bambang mengharapkan apa yang sudah dicapai selama ini harus ditingkatkan. Aset negara yang idleharus dimanfaatkan secara optimal. “Aset yang masih menganggur agar dimanfaatkan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Dengan tantangan yang semakin berat, Kantor Wilayah DJKN harus makin giat mendisiplinkan pencatatan aset yang ada di daerah. Termasuk di dalamnya proses penilaian aset-aset tersebut. Ini penting, selain berimbas terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), juga agar nilai kekayaan negara mendekati kenyataan dibanding dengan menggunakan nilai buku.

“Buatlah kehadiran Bapak Ibu di daerah memberikan nilai tambah, tidak hanya bagi individu, Kementerian Keuangan tetapi juga nilai tambah bagi daerah itu sendiri,” pesan Menkeu. Ia meminta pejabat yang lantik mampu mendorong pegawai yang dipimpin untuk bisa bekerja optimal dan dapat menjadi pembimbing pemerintah daerah. “Kepemimpinan dan manajemen dari Bapak Ibu diharapkan bisa mendorong aparat kanwil di daerah untuk bisa bekerja optimal dan bisa menjadi pembimbing/advicer pemerintah setempat,” lanjutnya.

Pejabat Eselon II yang dilantik merupakan pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dan DJKN. Empat pejabat DJKN yang dilantik yaitu Eka Sri Sukadana sebagai Kepala Kanwil DJKN Aceh, Nuning Sri Rejeki Wulandari sebagai Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat, Marhokom Sitompul sebagai  Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur dan Djoko Prihantosebagai Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah. (teks: johan dan fitri/Foto:Humas DJKN dan Biro KLI)

,

Meninggalkan komentar

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 1.139 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: