Menkeu Lantik Tujuh Pejabat Eselon I di Lingkungan Kemenkeu


sumber : www.kemenkeu.go.id

Jakarta, 01/07/2015 Kemenkeu – Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro melantik tujuh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan pada Rabu (1/7) di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta.

Dari ketujuh pejabat tersebut, tiga di antaranya dilantik karena mutasi jabatan. Sementara, empat pejabat lainnya memperoleh promosi jabatan. Pelantikan ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Para pejabat yang mengalami mutasi jabatan tersebut pertama, Dr. Hadiyanto, S.H., LL.M., diberhentikan dengan hormat dari jabatan lamanya sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk kemudian diangkat menjadi Sekretaris Jenderal.

Kedua, Vincentius Sonny Loho, Ak., M.P.M., diberhentikan dengan hormat dari jabatan lamanya sebagai Inspektur Jenderal, untuk kemudian diangkat menjadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Terakhir, Drs. Kiagus Ahmad Badaruddin, M.Sc., diberhentikan dengan hormat dari jabatan lamanya sebagai Sekretaris Jenderal untuk kemudian diangkat menjadi Inspektur Jenderal.

Selanjutnya, pejabat yang mengalami promosi jabatan yaitu pertama, Heru Pambudi, S.E., LL.M., diangkat menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Kedua, Drs. Ken Dwijugiasteadi, Ak., M.Sc., diangkat sebagai Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak.

Ketiga, Suryo Utomo, S.E., Ak., MBT., diangkat sebagai Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak. Terakhir, Puspita Wulandari, S.E., M.M., DBA., diangkat sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak.

Dalam sambutannya usai acara pelantikan, Menkeu mengungkapkan, mutasi dan promosi jabatan ini merupakan hal yang biasa di lingkungan Kementerian Keuangan. “Sebagai satu organisasi besar, dengan struktur yang juga besar, di mana mutasi, promosi adalah hal yang biasa sebagai bagian dari dinamika organisasi,” jelasnya.(nv)

, ,

2 Komentar

Update Aplikasi SAIBA Versi 2.2 Untuk Rekonsiliasi Dengan SIMAK BMN


sumber : http://www.kpknljember.djkn.or.id

Untuk keperluan rekonsiliasi data BMN Semester I 2015 antara SIMAK BMN dengan SAIBA (sebelumnya SAKPA), terlebih dahulu dilakukan update Aplikasi SAIBA versi 2.2 sebagai berikut :

  1. Petunjuk update SAIBA versi 2.2
  2. Update Aplikasi SAIBA versi 2.2
  3. Update Referensi versi 2.2
  4. Update Transaksi versi 2.2

semoga bermanfaat.

Link Aplikasi SIMAN klik disini

, , ,

Meninggalkan komentar

Dibayarkan Juli, Gaji/Pensiun/Tunjangan Ke-13 Sebesar Penghasilan Bulan Juni


sumber : www.kemenkeu.go.id

Jakarta, 25/06/2015 Kemenkeu – Pemerintah akan membayarkan gaji/tunjangan/pensiun ke-13 tahun 2015 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), pejabat negara, dan penerima pensiun pada Bulan Juli nanti. Besarnya gaji/tunjangan/pensiun ke-13 tersebut adalah sebesar penghasilan Bulan Juni 2015.

Menteri Keuangan pun telah menetapkan petunjuk teknis pelaksanaanya melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117/PMK.05/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun. Peraturan ini telah ditetapkan pada 22 Juni 2015, dan mulai berlaku pada tanggal yang sama.

Menurut rencana, pembayarannya gaji/tunjangan/pensiun ke-13 ini akan dilakukan pada Bulan Juli 2015. Namun, jika tidak dapat dilakukan pada bulan tersebut, maka pembayaran akan dilakukan setelah Bulan Juli 2015.

Meninggalkan komentar

PELANTIKAN ESELON II DJKN


sumber : www.djkn.kemenkeu.go.id

Jakarta – Menteri Keuangan Bambang P. S. Brojonegoro meminta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menjaga aset negara dengan benar. Di masa lalu, banyak aset negara yang hilang tanpa disadari seperti rumah dinas pegawai negeri, tanah dan sebagainya. “Nah ini yang harus kita jaga benar, paling tidak dijaga jangan sampai lepas kemudian dicatat dengan benar,” tegasnya saat melantik 8 pejabat eselon II Kementerian Keuangan di Aula Mezzanine, Jum’at (29/5).

Bambang mengharapkan apa yang sudah dicapai selama ini harus ditingkatkan. Aset negara yang idleharus dimanfaatkan secara optimal. “Aset yang masih menganggur agar dimanfaatkan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Dengan tantangan yang semakin berat, Kantor Wilayah DJKN harus makin giat mendisiplinkan pencatatan aset yang ada di daerah. Termasuk di dalamnya proses penilaian aset-aset tersebut. Ini penting, selain berimbas terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), juga agar nilai kekayaan negara mendekati kenyataan dibanding dengan menggunakan nilai buku.

“Buatlah kehadiran Bapak Ibu di daerah memberikan nilai tambah, tidak hanya bagi individu, Kementerian Keuangan tetapi juga nilai tambah bagi daerah itu sendiri,” pesan Menkeu. Ia meminta pejabat yang lantik mampu mendorong pegawai yang dipimpin untuk bisa bekerja optimal dan dapat menjadi pembimbing pemerintah daerah. “Kepemimpinan dan manajemen dari Bapak Ibu diharapkan bisa mendorong aparat kanwil di daerah untuk bisa bekerja optimal dan bisa menjadi pembimbing/advicer pemerintah setempat,” lanjutnya.

Pejabat Eselon II yang dilantik merupakan pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dan DJKN. Empat pejabat DJKN yang dilantik yaitu Eka Sri Sukadana sebagai Kepala Kanwil DJKN Aceh, Nuning Sri Rejeki Wulandari sebagai Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat, Marhokom Sitompul sebagai  Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur dan Djoko Prihantosebagai Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah. (teks: johan dan fitri/Foto:Humas DJKN dan Biro KLI)

,

Meninggalkan komentar

Pengajar Favorit Nan Cantik Di Diklat TEP II (IBT)


sumber : http://www.bppk.kemenkeu.go.id

P1040807[Jakarta] 25 Mei 2015.  “Tantangan terbesar bagi para peserta adalah untuk meraih dan memelihara kembali pengetahuan yang pernah didapat ketika di pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi”, ucap pengajar dari Premier Languages Services, Juliani Octavia, yang disampaikan dalam bahasa Inggris ketika membuka Diklat Test of English Proficiency (TEP) II Internet Based Test (IBT) Angkatan I di Pusdiklat Keuangan Umum (KU). Selama 3 tahun lamanya, Juliani turut berperan di diklat-diklat berbahasa Inggris di Pusdiklat Keuangan Umum dan dikenal baik sebagai native speaker karena keahlian dan penampilannya dalam mengajar.

Diklat TEP II (IBT) Angkatan I diselenggarakan di Ruang 701 Pusdiklat KU. Diklat ini diikuti oleh 24 orang yang berasal dari 6 unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Diklat ini ini diselenggarakan mulai tanggal 25 Mei sampai dengan 22 Juni 2015 dengan difasilitasi oleh para pengajar yang berasal dari Premier Languages Services dan praktisi bahasa Inggris independen lain serta Widyaiswara Pusdiklat KU.

Pusdiklat KU merancang Diklat TEP II (IBT) untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dalam menggunakan Bahasa Inggris khususnya kemampuan dalam menghadapi TEP (Test Of English Proficiency) II (IBT). (dly)

Meninggalkan komentar

Pendelegasian Sebagian Wewenang Menkeu Sebagai Pengguna Barang


pendelegasianSetelah berganti tiga kali Menteri Keuangan, akhirnya peraturan tentang pendelegasian sebagian wewenang Menteri Keuangan selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Struktural dan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 520/KMK.01/2015 tanggal 22 April 2015.

Pendelegasian wewenang ini sangat mempercepat proses Pengelolaan BMN, dimana sebelumnya seluruh proses Pengelolaan BMN bermuara di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Biro Perlengkapan, sehingga pelaksanaan Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan menjadi terhambat. Setelah berlakunya pendelegasian ini, Kuasa Pengguna Barang (KPB) dapat langsung mengajukan usulan untuk, diantaranya :

  1. penetapan status penggunaan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,-
  2. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMN pada tingkat KPB;
  3. menandatangani surat permohonan penilaian terkait pelaksanaan sewa BMN;
  4. dst.

Untuk lebih lengkapnya, silahkan download peraturan : 
KMK 520 2015 Pendelegasian Wewenang Menkeu Sbg Pengguna Barang

, ,

Meninggalkan komentar

Mutasi Eselon III DJKN Maret 2015


DJKNsumber : http://www.djkn.depkeu.go.id

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 208/KM.1/UP.11/2015 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan, berikut informasi selengkapnya : (Hanya untuk kalangan terbatas, file kami kirim via email)

, ,

1 Komentar

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 1.110 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: