Reward And Punishment Pengelolaan BMN


REWARD AND PUNISHMENT PENGELOLAAN BMN

Ditulis Oleh :

M. Eko Agus Yudianto

NIP 060101024

Pegawai KPKNL Jember

P

enatausahaan BMN merupakan bagian paling penting dari 10 kegiatan Pengelolaan BMN, yakni rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN. Satuan Kerja baik K/L maupun perangkat daerah merupakan elemen penting pelaksana dari penatausahaan BMN. Data Satuan Kerja wilayah kerja KPKNL Jember terdiri dari 162 Satker K/L dan 98 Satker Perangkat Daerah (SKPD). Pelaporan BMN yang merupakan bagian dari Penatausahaan BMN dilakukan oleh Satker setiap Semester dan Tahunan yang disampaikan ke Unit Akuntansi Pengguna Barang Wilayah (UAPB-W) dan dilaksanakan rekonsiliasi dengan UAKPA (SAKPA) serta dengan KPKNL Jember.

Pada Semester I 2009, pelaksanaan pemutakhiran data dan rekonsiliasi data BMN antara Satker dengan KPKNL Jember dilaksanakan bertahap sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 102/PMK.05/2009 dan sesuai dengan surat dari KPKNL Jember Nomor : S-940/WKN.10/KNL.04/2009 tgl. 8 Juni 2009 hal Penyampaian Laporan BMN Semester I 2009. Rekonsiliasi dilaksanakan terlebih dahulu dengan Satker K/L (SKPD dilaksanakan bertahap), dimana yang telah melaksanakan pemutakhiran data sebanyak 120 Satker atau 74% dari 162 Satker K/L dengan telah di terbitkan Berita Acara Pemutakhiran Data dan Rekonsiliasi Data BMN (contoh terlampir). Satker K/L yang terbanyak berasal dari Departemen Agama dengan jumlah 66 Satker dengan nilai BMN yang dilakukan pemutakhiran terdiri dari Persediaan dengan nilai akhir sebesar Rp 30.103.642. Aset Tetap dengan saldo awal Rp 92.163.067.893, mutasi bertambah Rp 3.502.879.525, mutasi berkurang Rp 657.364.752 dan saldo akhir Rp 95.008.582.666. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 30 Juni 2009 sebesar Rp 1.508.450.100. Serta Aset Lain-Lain yang terdiri dari Aset Tidak Berwujud dan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah dengan nilai NIHIL.

IMG_3385

Tampak Depan Gedung STAIN Jember (Dept. Agama)

IMG_4412

Campus Centre Universitas Jember

REWARD AND PUNISHMENT

Sesuai dengan prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik (Good Governance) yakni Transparansi dan Akuntabilitas, KPKNL Jember memberikan penghargaan dan sanksi (reward and punishment) terhadap Satuan Kerja yang telah dan belum melaksanakan pemutakhiran data dan rekonsiliasi data BMN dengan KPKNL Jember.

Bapak Khosim, Kepala KPKNL Jember menyampaikan bahwa : penghargaan yang diberikan diharapkan memberi motivasi tambah kepada Satker untuk lebih meningkatkan kualitas Laporan BMN yang merupakan bagian dari penyusunan LKPP. Sedangkan sanksi bukan bertujuan menghukum, namun lebih bersifat seperti “rasa sayang orang tua kepada anaknya”, yakni mengingatkan apabila ada kesalahan.

Pemberian penghargaan dan sanksi yang diprakarsai oleh M. Eko Agus Yudianto, pelaksana pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara dan didukung sepenuhya oleh Widodo Sunarko, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Jember. Selain itu juga digunakan sebagai media monitoring terhadap Satuan Kerja yang menyampaikan Laporan Semesteran kepada KPKNL Jember.

IMG_2169

Tampak Depan Gedung KPKNL Jember

IMG_2168

Personil Seksi PKN : Eko, Nanik, Widodo, Sigit, Antok

Penghargaan diberikan kepada Satuan Kerja yang menempati peringkat sepuluh besar pada sistem penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya, kriteria penilaian tersebut yaitu : a. Ketepatan Waktu dengan bobot nilai 30%, b. Kelengkapan Data dengan bobot nilai 40%, c. Letak Geografis dengan bobot nilai 10%, d. Beban Kerja dengan bobot nilai 20%.

Berdasarkan kriteria penilaian tersebut, diperoleh 10 Satuan Kerja yang berhak mendapatkan penghargaan dari KPKNL Jember, sebagai berikut :

  1. KPP Pratama Probolinggo dengan nilai 98,00;
  2. Madrasah Tsanawiyah Negeri Umbulsari Kab. Jember dengan nilai 97,70;
  3. Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi dengan nilai 95,20;
  4. Badan Pusat Statistik Kab. Probolinggo dengan nilai 94,30;
  5. Balai Taman Nasional Meru Betiri Kab. Jember dengan nilai 94,10;
  6. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Paiton dengan nilai 94,00;
  7. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paiton Kab. Probolinggo dengan nilai 94,00;
  8. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mojosari Kab. Situbondo dengan nilai 93,90;
  9. Madrasah Tsanawiyah Kencong Kab. Jember dengan nilai 93,70;

10.  Lembaga Pemasyarakatan Bondowoso dengan nilai 93,40.

Sedangkan sanksi yang diberikan kepada Satker yang tidak melaksanakan pemutakhiran data dan rekonsiliasi data BMN disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku diantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 jo PP Nomor 38 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007, PMK Nomor 171/PMK.05/2007 dan PMK Nomor 102/PMK.05/2009, sebagai berikut :

  1. Penundaan penyelesaian atas usulan pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang;
  2. Permintaan penundaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada KPPN untuk SPM-UP/TUP dan SPM-LS (kepada Bendahara) yang diajukan oleh Satker yang belum melaksanakan pemutakhiran data dan rekonsiliasi data BMN.

Penghargaan dan sanksi tersebut merupakan pelaksanaan dari misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yaitu : “Mewujudkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Kekayaan Negara”, demikian pernyataan dari Bapak Khosim, Kepala KPKNL Jember. Selain dengan Satuan Kerja K/L, Widodo, Kepala Seksi PKN juga menyampaikan “KPKNL Jember telah berusaha agar SKPD penerima dana DK/TP juga melaksanakan pemutakhiran data dan rekonsiliasi data BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Daerah setempat”.

Ditulis oleh M. Eko Agus Y. untuk keperluan Media DJKN di http://www.djkn.depkeu.go.id/djkn.

Iklan
  1. #1 by denmasfajar on 2 Oktober 2009 - 4:52 am

    Salut buat usaha yang keras untuk menuju pengelolaan BMN yang baik, mudah-mudahan sistem punishment yg diterapkan tidak dianggap menjadi penghalang untuk realisasi anggaran yang berdampak pada pelaporan kinerja satker.

  2. #2 by ekolmj on 2 Oktober 2009 - 6:22 am

    Terima kasih atas perhatiannya. punishment bukan untuk menghalangi kinerja satker pak. namun untuk meluruskan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. masukan dari mas fajar sangat berguna sebelum punishment benar2 diterapkan. Terima kasih

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: