Sinergi Merah Putih – M. Eko Agus Yudianto


sumber : http://www.djkn.kemenkeu.go.id/transformasi

Ketua PMO Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui surat nomor : S-6/KN.PMO/2016 tanggal 4 Agustus 2016 hal Lomba Wefie Sinergi Merah Putih meminta kepada Para Duta Kekayaan Negara untuk mengikuti Lomba Wefie yang diibaratkan simbol sinergi / semangat bersama dan kebersamaan dalam mengabdi kepada negara. Selain itu Duta Kekayaan Negara diharapkan semakin berperan menjalankan fungsi sebagai agen perubahan demi mendorong suksesnya Transformasi Kelembagaan DJKN dan Kementerian Keuangan.

Duta Kekayaan Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur, M. Eko Agus Y. turut berperan serta secara aktif mengikuti lomba wefie dimaksud. Dengan jadwal yang telah ditetapkan Panitia Lomba Wefie yang memberi batas akhir tanggal 14 Agustus 2016, dan bersamaan dengan pelaksanaan uji petik penilaian Sumber Daya Alam di Balai Taman Nasional Baluran, Situbondo Jawa Timur, maka Eko, Duta Kekayaan Negara Kanwil DJKN Jawa Timur mengambil foto wefie di lokasi uji petik penilaian SDA.

GROUP SELFIE_MOHAMMAD EKO AGUS Y

Tempat Pengambilan Foto   :  Padang Savana Bekol, Balai Taman Nasional Baluran

Tanggal Pengambilan Foto  :  Rabu, 10 Agustus 2016

Caption                                     :  Uji Petik Penilaian SDA sinergi Bidang Penilaian, Bagian Umum dan KPKNL di Wilker Kanwil DJKN Jawa Timur

Untuk mensukseskan kegiatan lomba wefie tersebut, pembaca setia ekolumajang.com dapat memberikan like pada link berikut : http://bit.ly/WefieKanwilJatim

 

Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan BMN Tahun 2016


Logo DJKNUntuk mendukung program Revenue Center Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dari Pengelolaan BMN, Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 229/KM.6/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Dirjen KN. Kepada Pejabat di Lingkungan DJKN Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan, mendelegasikan kewenangannya terkait Pengelolaan BMN.

Perbedaan pendelegasian pada KMK 229 Tahun 2016 dengan KMK 218 Tahun 2013, antara lain sebagai berikut :

Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara

No. Uraian KMK 218/2013 (Rp) KMK 229/2016 (Rp)

KEPALA KANWIL DJKN

1 PSP BMN

a.   Tanah dan/atau bangunan

b.   Selain tanah dan/atau bangunan

 

>2,5 M – 5 M

>2,5 M – 5 M

 

>10 M – 50 M

>5 M – 25 M

2 Pemanfaatan BMN

Sewa/Pinjam Pakai/KSP

a.   Tanah dan/atau bangunan

b.   Selain tanah dan/atau bangunan

 

 

>1 M – 5 M

>500jt – 2,5 M

 

 

>5 M – 10 M

>2,5 M – 5 M

3 Penghapusan BMN

a.   Tanah dan/atau bangunan

b.   Selain tanah dan/atau bangunan

 

>1 M – 5 M

>500jt – 2,5 M

 

>5 M – 10 M

>1 M – 2,5 M

4 Pemindahtanganan BMN

a.   Tanah dan/atau bangunan

b.   Selain tanah dan/atau bangunan

 

>1 M – 2,5 M

>500jt – 1 M

 

>1 M – 2,5 M

>1 M – 2,5 M

KEPALA KPKNL

1 PSP BMN

a.   Tanah dan/atau bangunan

b.   Selain tanah dan/atau bangunan

c.   Selain T/B non dokumen kepemilikan

 

sampai dengan 2,5 M

sampai dengan 2,5 M

tidak diatur

 

sampai dengan 10 M

sampai dengan 5 M

>100jt – 5 M

2 Pemanfaatan BMN

Sewa/Pinjam Pakai/KSP

a.   Tanah dan/atau bangunan

b.   Selain tanah dan/atau bangunan

 

 

sampai dengan 1 M

sampai dengan 500jt

 

 

sampai dengan 5 M

sampai dengan 2,5 M

3 Penghapusan BMN

a.   Tanah dan/atau bangunan

b.   Selain tanah dan/atau bangunan

 

sampai dengan 1 M

sampai dengan 500jt

tidak diatur

 

sampai dengan  5 M

sampai dengan 1 M

>100jt – 1 M

4 Pemindahtanganan BMN

a.   Tanah dan/atau bangunan

b.   Selain tanah dan/atau bangunan

c.   Selain T/B non dokumen kepemilikan

 

sampai dengan 1 M

sampai dengan 500jt

tidak diatur

 

sampai dengan 1 M

sampai dengan 1 M

>100jt – 1 M

Hal yang baru dari KMK 229 Tahun 2016, apabila pejabat yang memperoleh pelimpahan kewenangan berhalangan sementara, maka Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) diberi kewenangan menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan. Peraturan ini mulai berlaku mulai tanggal 1 September 2016.

Untuk lebih lengkapnya, download peraturan disini