Arsip untuk Agustus 5th, 2016

Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan BMN Tahun 2016


Logo DJKNUntuk mendukung program Revenue Center Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dari Pengelolaan BMN, Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 229/KM.6/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Dirjen KN. Kepada Pejabat di Lingkungan DJKN Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan, mendelegasikan kewenangannya terkait Pengelolaan BMN.

Perbedaan pendelegasian pada KMK 229 Tahun 2016 dengan KMK 218 Tahun 2013, antara lain sebagai berikut :

Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara

No. Uraian KMK 218/2013 (Rp) KMK 229/2016 (Rp)

KEPALA KANWIL DJKN

1 PSP BMN

a.   Tanah dan/atau bangunan

b.   Selain tanah dan/atau bangunan

 

>2,5 M – 5 M

>2,5 M – 5 M

 

>10 M – 50 M

>5 M – 25 M

2 Pemanfaatan BMN

Sewa/Pinjam Pakai/KSP

a.   Tanah dan/atau bangunan

b.   Selain tanah dan/atau bangunan

 

 

>1 M – 5 M

>500jt – 2,5 M

 

 

>5 M – 10 M

>2,5 M – 5 M

3 Penghapusan BMN

a.   Tanah dan/atau bangunan

b.   Selain tanah dan/atau bangunan

 

>1 M – 5 M

>500jt – 2,5 M

 

>5 M – 10 M

>1 M – 2,5 M

4 Pemindahtanganan BMN

a.   Tanah dan/atau bangunan

b.   Selain tanah dan/atau bangunan

 

>1 M – 2,5 M

>500jt – 1 M

 

>1 M – 2,5 M

>1 M – 2,5 M

KEPALA KPKNL

1 PSP BMN

a.   Tanah dan/atau bangunan

b.   Selain tanah dan/atau bangunan

c.   Selain T/B non dokumen kepemilikan

 

sampai dengan 2,5 M

sampai dengan 2,5 M

tidak diatur

 

sampai dengan 10 M

sampai dengan 5 M

>100jt – 5 M

2 Pemanfaatan BMN

Sewa/Pinjam Pakai/KSP

a.   Tanah dan/atau bangunan

b.   Selain tanah dan/atau bangunan

 

 

sampai dengan 1 M

sampai dengan 500jt

 

 

sampai dengan 5 M

sampai dengan 2,5 M

3 Penghapusan BMN

a.   Tanah dan/atau bangunan

b.   Selain tanah dan/atau bangunan

 

sampai dengan 1 M

sampai dengan 500jt

tidak diatur

 

sampai dengan  5 M

sampai dengan 1 M

>100jt – 1 M

4 Pemindahtanganan BMN

a.   Tanah dan/atau bangunan

b.   Selain tanah dan/atau bangunan

c.   Selain T/B non dokumen kepemilikan

 

sampai dengan 1 M

sampai dengan 500jt

tidak diatur

 

sampai dengan 1 M

sampai dengan 1 M

>100jt – 1 M

Hal yang baru dari KMK 229 Tahun 2016, apabila pejabat yang memperoleh pelimpahan kewenangan berhalangan sementara, maka Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) diberi kewenangan menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan. Peraturan ini mulai berlaku mulai tanggal 1 September 2016.

Untuk lebih lengkapnya, download peraturan disini

Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: