Kementerian BUMN menyampaikan rasa bangganya memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian” terkait hasil audit Laporan Keuangan Kementerian BUMN tahun 2009 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan, hasil opini BPK ini tidak terlepas dari kinerja karyawan Kementerian BUMN.
“Karena itu kami bersyukur dan berterima kasih kepada karyawan kami semua. Prestasi ini mudah-mudahan bisa bertahan,” ungkap Mustafa saat ditemui wartawan, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (28/6/2010).
Menurut Mustafa, BPK yang kini telah bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) juga berharap bisa bekerja sama dengan sejumlah BUMN lainnya, seperti PT PLN (Persero) dan sejumlah bank BUMN. Dengan bekerja sama dengan BPK, maka menurutnya proses audit akan lebih efisien.
“Kalau PLN masuk ke BPK, BPK bisa menganalisa kinerjanya. Selain itu saya berharap misalnya Telkom, dan bank-bank (BUMN) bisa ikut juga (diaudit BPK) seperti Pertamina,” imbuhnya.
Selain itu, guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), Kementerian BUMN bahkan menurutnya berencana akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menurutnya dilakukan untuk mencegah pelanggaran dalam pembelanjaan anggaran perusahaan BUMN.
“Kami juga akan bekerja sama dengan KPK. Kami akan melakukan penandatanganan MoU (nota kesepahaman) dengan KPK untuk meningkatkan GCG kita dan untuk lebih meningkatkan pengawasan preventif, sehingga bisa mengurangi pelanggaran pengurangan di kalangan siapa yang membelanjakan anggaran perusahaan,” pungkasnya.
Seperti diketahui, pada awal Juni lalu BPK melaporkan jumlah Kementerian/Lembaga (KL) yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK meningkat, dari tujuh pada 2006 menjadi 16 pada 2007, lalu 35 pada 2008, dan meningkat menjadi 45 pada 2009.
Adapun sejumlah KL yang mengalami peningkatan opini dari sebelumnya pada 2008 Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian RI.
sumber : klik disini
ekolumajangdotcom 