Kementerian BUMN Bangga Raih Opini WTP dari BPK


BPK RI

Kementerian BUMN menyampaikan rasa bangganya memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian” terkait hasil audit Laporan Keuangan Kementerian BUMN tahun 2009 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan, hasil opini BPK ini tidak terlepas dari kinerja karyawan Kementerian BUMN.

“Karena itu kami bersyukur dan berterima kasih kepada karyawan kami semua. Prestasi ini mudah-mudahan bisa bertahan,” ungkap Mustafa saat ditemui wartawan, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (28/6/2010).

Menurut Mustafa, BPK yang kini telah bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) juga berharap bisa bekerja sama dengan sejumlah BUMN lainnya, seperti PT PLN (Persero) dan sejumlah bank BUMN. Dengan bekerja sama dengan BPK, maka menurutnya proses audit akan lebih efisien.

“Kalau PLN masuk ke BPK, BPK bisa menganalisa kinerjanya. Selain itu saya berharap misalnya Telkom, dan bank-bank (BUMN) bisa ikut juga (diaudit BPK) seperti Pertamina,” imbuhnya.

Selain itu, guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), Kementerian BUMN bahkan menurutnya berencana akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menurutnya dilakukan untuk mencegah pelanggaran dalam pembelanjaan anggaran perusahaan BUMN.

“Kami juga akan bekerja sama dengan KPK. Kami akan melakukan penandatanganan MoU (nota kesepahaman) dengan KPK untuk meningkatkan GCG kita dan untuk lebih meningkatkan pengawasan preventif, sehingga bisa mengurangi pelanggaran pengurangan di kalangan siapa yang membelanjakan anggaran perusahaan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, pada awal Juni lalu BPK melaporkan jumlah Kementerian/Lembaga (KL) yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK meningkat, dari tujuh pada 2006 menjadi 16 pada 2007, lalu 35 pada 2008, dan  meningkat menjadi 45 pada 2009.

Adapun sejumlah KL yang mengalami peningkatan opini dari sebelumnya pada 2008 Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian RI.

sumber : klik disini

Iklan
  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: