Membuat Orang Tersenyum
share dari berita-berita umum
Kabar gembira bagi orang tua yang akan mendaftarkan putra/putrinya di Politeknik Keuangan Negara STAN, berdasarkan informasi dari web : www.stan.ac.id, Tahun 2015 ini akan segera melaksanakan Penerimaan Mahasiswa Baru. Berikut pengumuman pendaftaran STAN 2015 :
Semoga bermanfaat
sumber : www.kemenkeu.go.id
Jakarta, 01/07/2015 Kemenkeu – Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro melantik tujuh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan pada Rabu (1/7) di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta.
Dari ketujuh pejabat tersebut, tiga di antaranya dilantik karena mutasi jabatan. Sementara, empat pejabat lainnya memperoleh promosi jabatan. Pelantikan ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan.
Para pejabat yang mengalami mutasi jabatan tersebut pertama, Dr. Hadiyanto, S.H., LL.M., diberhentikan dengan hormat dari jabatan lamanya sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk kemudian diangkat menjadi Sekretaris Jenderal.
Kedua, Vincentius Sonny Loho, Ak., M.P.M., diberhentikan dengan hormat dari jabatan lamanya sebagai Inspektur Jenderal, untuk kemudian diangkat menjadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Terakhir, Drs. Kiagus Ahmad Badaruddin, M.Sc., diberhentikan dengan hormat dari jabatan lamanya sebagai Sekretaris Jenderal untuk kemudian diangkat menjadi Inspektur Jenderal.
Selanjutnya, pejabat yang mengalami promosi jabatan yaitu pertama, Heru Pambudi, S.E., LL.M., diangkat menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Kedua, Drs. Ken Dwijugiasteadi, Ak., M.Sc., diangkat sebagai Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak.
Ketiga, Suryo Utomo, S.E., Ak., MBT., diangkat sebagai Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak. Terakhir, Puspita Wulandari, S.E., M.M., DBA., diangkat sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak.
Dalam sambutannya usai acara pelantikan, Menkeu mengungkapkan, mutasi dan promosi jabatan ini merupakan hal yang biasa di lingkungan Kementerian Keuangan. “Sebagai satu organisasi besar, dengan struktur yang juga besar, di mana mutasi, promosi adalah hal yang biasa sebagai bagian dari dinamika organisasi,” jelasnya.(nv)
sumber : www.kemenkeu.go.id
Jakarta, 25/06/2015 Kemenkeu – Pemerintah akan membayarkan gaji/tunjangan/pensiun ke-13 tahun 2015 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), pejabat negara, dan penerima pensiun pada Bulan Juli nanti. Besarnya gaji/tunjangan/pensiun ke-13 tersebut adalah sebesar penghasilan Bulan Juni 2015.
Menteri Keuangan pun telah menetapkan petunjuk teknis pelaksanaanya melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117/PMK.05/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun. Peraturan ini telah ditetapkan pada 22 Juni 2015, dan mulai berlaku pada tanggal yang sama.
Menurut rencana, pembayarannya gaji/tunjangan/pensiun ke-13 ini akan dilakukan pada Bulan Juli 2015. Namun, jika tidak dapat dilakukan pada bulan tersebut, maka pembayaran akan dilakukan setelah Bulan Juli 2015.
sumber : www.djkn.kemenkeu.go.id
Jakarta – Menteri Keuangan Bambang P. S. Brojonegoro meminta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menjaga aset negara dengan benar. Di masa lalu, banyak aset negara yang hilang tanpa disadari seperti rumah dinas pegawai negeri, tanah dan sebagainya. “Nah ini yang harus kita jaga benar, paling tidak dijaga jangan sampai lepas kemudian dicatat dengan benar,” tegasnya saat melantik 8 pejabat eselon II Kementerian Keuangan di Aula Mezzanine, Jum’at (29/5).
Bambang mengharapkan apa yang sudah dicapai selama ini harus ditingkatkan. Aset negara yang idleharus dimanfaatkan secara optimal. “Aset yang masih menganggur agar dimanfaatkan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Dengan tantangan yang semakin berat, Kantor Wilayah DJKN harus makin giat mendisiplinkan pencatatan aset yang ada di daerah. Termasuk di dalamnya proses penilaian aset-aset tersebut. Ini penting, selain berimbas terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), juga agar nilai kekayaan negara mendekati kenyataan dibanding dengan menggunakan nilai buku.
“Buatlah kehadiran Bapak Ibu di daerah memberikan nilai tambah, tidak hanya bagi individu, Kementerian Keuangan tetapi juga nilai tambah bagi daerah itu sendiri,” pesan Menkeu. Ia meminta pejabat yang lantik mampu mendorong pegawai yang dipimpin untuk bisa bekerja optimal dan dapat menjadi pembimbing pemerintah daerah. “Kepemimpinan dan manajemen dari Bapak Ibu diharapkan bisa mendorong aparat kanwil di daerah untuk bisa bekerja optimal dan bisa menjadi pembimbing/advicer pemerintah setempat,” lanjutnya.
Pejabat Eselon II yang dilantik merupakan pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dan DJKN. Empat pejabat DJKN yang dilantik yaitu Eka Sri Sukadana sebagai Kepala Kanwil DJKN Aceh, Nuning Sri Rejeki Wulandari sebagai Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat, Marhokom Sitompul sebagai Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur dan Djoko Prihantosebagai Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah. (teks: johan dan fitri/Foto:Humas DJKN dan Biro KLI)
sumber : http://www.bppk.kemenkeu.go.id
[Jakarta] 25 Mei 2015. “Tantangan terbesar bagi para peserta adalah untuk meraih dan memelihara kembali pengetahuan yang pernah didapat ketika di pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi”, ucap pengajar dari Premier Languages Services, Juliani Octavia, yang disampaikan dalam bahasa Inggris ketika membuka Diklat Test of English Proficiency (TEP) II Internet Based Test (IBT) Angkatan I di Pusdiklat Keuangan Umum (KU). Selama 3 tahun lamanya, Juliani turut berperan di diklat-diklat berbahasa Inggris di Pusdiklat Keuangan Umum dan dikenal baik sebagai native speaker karena keahlian dan penampilannya dalam mengajar.
Diklat TEP II (IBT) Angkatan I diselenggarakan di Ruang 701 Pusdiklat KU. Diklat ini diikuti oleh 24 orang yang berasal dari 6 unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Diklat ini ini diselenggarakan mulai tanggal 25 Mei sampai dengan 22 Juni 2015 dengan difasilitasi oleh para pengajar yang berasal dari Premier Languages Services dan praktisi bahasa Inggris independen lain serta Widyaiswara Pusdiklat KU.
Pusdiklat KU merancang Diklat TEP II (IBT) untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dalam menggunakan Bahasa Inggris khususnya kemampuan dalam menghadapi TEP (Test Of English Proficiency) II (IBT). (dly)
sumber : http://www.djkn.depkeu.go.id
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 208/KM.1/UP.11/2015 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan, berikut informasi selengkapnya : (Hanya untuk kalangan terbatas, file kami kirim via email)
Asisten statistik WordPress.com menyiapkan laporan tahunan 2014 untuk blog ini.
Berikut ini kutipannya:
Aula konser di Sydney Opera House menampung 2.700 orang. Blog ini telah dilihat sekitar 54.000 kali di 2014. Jika itu adalah konser di Sydney Opera House, dibutuhkan sekitar 20 penampilan terlaris bagi orang sebanyak itu untuk menontonnya.
sumber : www.djkn.depkeu.go.id
Denpasar- Masih dalam rangka penegakan hukum khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar akan melelang barang sitaan berupa tanah kosong yang berlokasi di Bali. Kali ini yang akan dilelang adalah aset Angelina Patricia Pingkan Sondakh, terpidana korupsi yang saat ini sedang menjalani proses hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Seperti diberitakan sebelumnya, aset Angelina Patricia Pingkan Sondakh berupa tanah kosong seluas 1.000 m2 yang berlokasi di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali disita oleh KPK dan telah dilakukan penilaian oleh KPKNL Denpasar. Hasil penjualan lelang terhadap tanah yang terletak di kawasan wisata dan lingkungan villa tersebut, seluruhnya disetor ke kas negara sebagai uang pengganti kerugian negara.
Pelaksanaaan lelang dijadwalkan pada Selasa, 23 Desember 2014 pukul 10.00 WITA, bertempat di KPKNL Denpasar. Lelang dilaksanakan melalui mekanisme penawaran secara tertulis dengan mengisi surat penawaran yang telah disediakan dalam amplop tertutup dan dikirim ke KOTAK POS 8888 Denpasar 80000. Surat penawaran sudah harus diterima oleh Kantor Pos paling lambat satu hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. Sebagai syarat untuk mengikuti lelang, para peminat wajib terlebih dahulu menyetor uang jaminan yang besarnya telah ditentukan ke rekening penampungan lelang KPKNL Denpasar.
Bagi peserta yang ditunjuk sebagai pemenang, wajib melunasi harga pembelian lelang paling lambat lima hari kerja dan kepada peserta yang tidak ditunjuk sebagai pemenang, uang jaminan lelang dikembalikan sepenuhnya tanpa potongan biaya apapun. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Panitia Lelang Barang Sitaan/Rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi Telp.(021) 25578300 atau KPKNL Denpasar, Gedung Keuangan Negara I Denpasar, Jalan DR.Kusuma Atmaja, Denpasar, Bali Telp. (0361) 229151 atau dapat mengakses http://www.djkn.kemenkeu.go.id/info-lelang . Sedangkan formulir surat penawaran dapat diambil di KPKNL Denpasar pada hari dan jam kerja atau dapat diunduh melaluihttps://www.djkn.kemenkeu.go.id/files/uploads/ralatsuratpenawaran.zip (dengan kehadiran peserta).
Foto-Foto terkait berita :
sumber : www.kpknljember.djkn.or.id
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada tanggal 9-11 Desember 2014 di Graha Sabha Pramana Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Barang yang dilelang merupakan, barang gratifikasi hasil sitaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), barang gratifikasi tersebut terdiri dari Ipod Shufle, Baju Batik, Ballpoint mahal berbagai merk, Jam Tangan, Sepeda, Sabuk, Dompet, Dasi dan masih banyak barang lainnya.
Open house dilaksanakan pada tanggal 9-11 Desember 2014 di Graha Sabha Pramana Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Pelaksanaan lelang dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu : melalui lelang email dengan mengakses web : https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/lelang/kpknl/kpknl-yogyakarta dengan batas akhir penawaran pada tanggal 10 Desember 2014 pukul : 13:30 WIB. Sedangkan lelang secara lisan dilaksanakan di Gedung Universitas Gajah Mada pada hari Kamis, 11 Desember 2014 sekira pukul 12:00 WIB.
Keseluruhan pelaksanaan lelang, dilaksanakan terbuka untuk umum, transparan, kompetitif, cepat dan aman. Bagi anda yang berminat, silahkan mengikuti kegiatan lelang dalam rangka Festival Anti Korupsi 2014.
Humas KPKNL Jember
Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan kabinet pemerintahannya di Istana Negara, Jakarta, Ahad, 26 Oktober 2014. Dalam kabinet yang dinamai Kabinet Kerja itu, ada 34 nama yang dipilih.
“Pengumuman ini lebih cepat delapan hari dari batas maksimal yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kementerian Negara,” kata Jokowi sebelum membacakan nama-nama menteri itu.
LSM Nelayan Tak Soal Menteri Susi Lulusan SMP
Berita lainnya terkait Menteri Kelautan dan Perikanan : Pengurus Himpunan Nelayan DI Yogyakarta tidak mempermasalahkan latar belakang pendidikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang hanya tamat sekolah menengah pertama.
“Wong yang profesor saja selama ini juga kerja tak becus,” kata Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Gunung Kidul Rujimanto kepada Tempo, Senin, 27 Oktober 2014.
Himpunan nelayan menilai indikator utama seseorang layak menjadi menteri untuk era kini orang berpengalaman, jujur, dan berani. Bukan soal ijazah dan gelar yang utama.
“Yang penting orang itu mau turun ke bawah, tahu persoalan nelayan di lapangan mulai harga ikan sampai sarananya.”
Himpunan nelayan Gunung Kidul mengaku tidak begitu mengetahui siapa sosok Susi, yang selama ini disebut sebagai bos PT ASI Pudjiastuti Aviation, yang disingkat Susi Air itu. Meski namanya melambung sebagai pengusaha dan pengepul ikan, nelayan Gunung Kidul tidak pernah berinteraksi langsung dengan Susi.
“Kami berharap dia segera bekerja saja sambil mengenal para nelayan di daerah dan tahu kendala yang dihadapi,” kata Rujimanto.
Rujimanto mengatakan selama ini nelayan dihadapkan pada persoalan pelik ibarat terjebak lingkaran setan. Misalnya rendahnya harga tangkapan akibat masih dikuasainya pasar ikan oleh satu dua pengepul saja.
“Nelayan tak bisa menentukan harga ikannya sendiri,” kata dia. Sedangkan untuk mencari pembeli atau pasar lebih layak, nelayan pesisir selatan terkendala sarana penyimpanan yang tradisional.
“Hanya diawetkan dengan es, bukan cold storage, jadi waktu simpannya terbatas sekali. Waktu pulang melaut buru-buru dijual meski rendah harganya,” kata dia.
ekolumajangdotcom 
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.