Menurut MK: Leasing Tak Bisa Lagi Asal Tarik Kendaraan, Harus Lewat Pengadilan


Ilustrasi foto: Debitor melihat kendaraan akan ditarik leasing

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan pasangan suami istri, Suri Agung Prabowo dan Aprilliani Dewi, terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia

Dalam putusan nomor 18/PUU-XVII/2019 itu, MK menyatakan kreditur (leasing) tidak bisa lagi secara sepihak mengeksekusi atau menarik objek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah, hanya berdasar sertifikat jaminan fidusia.

MK memutuskan yang ingin menarik kendaraan harus mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Tetapi eksekusi sepihak oleh kreditur tetap bisa dilakukan, asalkan debitur mengakui adanya cidera janji (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia.

Sehingga untuk melindungi debitor, MK menyatakan norma Pasal tersebut berlaku konstitusional bersyarat.

MK menyatakan Pasal 15 ayat (2), khususnya frasa ‘kekuatan eksekutorial’ dan ‘sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap’, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Sementara Pasal 15 ayat (3) khusus frasa ‘cidera janji’ tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji’.

Unduh Putusan MK selengkapnya: klik disini

Diolah dari berbagai sumber.

REFLEKSI AKHIR TAHUN 2019 – LELANG KANWIL DJKN JAWA TIMUR


REFLEKSI AKHIR TAHUN 2019

KEDISIPLINAN SUPERINTENDEN, HASILKAN CAPAIAN LELANG

KOMPETITIF SEBAGAI INSTRUMEN JUAL BELI MODERN

Oleh: Mohammad Eko Agus Yudianto – Kanwil DJKN Jawa Timur

A. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai organisasi yang dinamis, responsif dan adaptable, terus melakukan pembenahan, baik aspek organisasi, bisnis proses maupun sumber daya manusia (SDM). Dinamis merupakan akronim dari Digital dalam proses, Inovatif dalam berpikir, Militan dalam implementasi. Kantor Wilayah DJKN merupakan instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN Jawa Timur sebagai Pengawas Lelang (Superintenden) Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II sesuai Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.06/2019 tentang Pejabat Lelang Kelas I dan Pasal 50 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II berperan sangat penting dalam mencapai target yang ditetapkan dan dapat memberikan kontribusi secara signifikan dalam perekonomian di Jawa Timur.

Pada Tahun 2019 ini, Kanwil DJKN Jawa Timur mendapatkan target Pokok Lelang sebesar Rp2.733.393.670.000,- (dua triliun tujuh ratus tiga puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Bea Lelang sebesar Rp71.230.093.400,- (tujuh puluh satu milyar dua ratus tiga puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

Kanwil DJKN Jawa Timur dalam melaksanakan tugas fungsional sebagai pengawas lelang (superintenden) secara terstruktur dan disiplin telah membuat perencanaan pembinaan dan pengawasan pada awal tahun, dengan minimal 2 (dua) frekuensi ke Pejabat Lelang Kelas I dan minimal 1 (satu) kali ke Pejabat Lelang Kelas II. Pembinaan dan pengawasan kepada PL Kelas I dan PL Kelas II yang dilakukan oleh Kanwil DJKN Jawa Timur meliputi, namun tidak terbatas pada:

  1. Melakukan bimbingan teknis dan yuridis lelang;
  2. Melakukan pengawasan berupa Pemeriksaan Langsung atau Tidak Langsung dan melaporkan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
  3. Melakukan penilaian kinerja;
  4. Menjatuhkan sanksi peringatan tertulis;
  5. Melakukan pengawasan pelaksanaan lelang

B. Pendekatan strategis

Untuk dapat tercapai hasil pelaksanaan lelang kompetitif sebagai instrumen jual beli modern, Kanwil DJKN Jawa Timur selaku Pengawas Lelang (Superintenden) membuat 5 (lima) perencanaan strategis yaitu:

  1. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan pembinaan dan pengawasan.

Kanwil DJKN Jawa Timur yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Bidang Lelang, pada awal tahun Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Pelaksana di Bidang Lelang melaksanakan rapat perencanaan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan lelang selama 1 (satu) tahun. Dalam rapat ini ditetapkan jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ke Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II beserta pejabat/pegawai yang melaksanakannya. Masing-masing Pejabat/Pegawai yang dikelompokkan menjadi beberapa tim, menyusun langkah-langkah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, termasuk didalamnya pelaksanaan pemeriksaan kinerja PL Kelas I dan PL Kelas II.

  1. Memperjelas tugas dan fungsi masing-masing Pejabat/Pegawai pada Bidang Lelang

Setiap awal tahun, Kepala Bidang Lelang membuat Nota Dinas pembagian tugas/beban kerja di Bidang Lelang. Pembagian tugas tersebut diuraikan secara rinci dengan memperhatikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

  1. Menilai lingkungan eksternal (peluang dan ancaman)

Melakukan identifikasi risiko pelaksanaan lelang yang disebabkan oleh pihak luar, seperti: Banyaknya Lelang TAP (Tidak Ada Penawaran)

  1. Menilai lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan)

Melakukan identifikasi risiko pelaksanaan lelang yang disebabkan oleh pihak DJKN, seperti: jumlah Pejabat Lelang yang tidak memadai dengan frekuensi pelaksanaan lelang

  1. Implementasi dan pengendalian strategi

Proses pelaksanaan perencanaan yang telah disusun serta pengendalian strategi apabila terdapat pelaksanaan perencanaan yang tidak sesuai dan membuat solusi atas perubahan rencana.

C. Langkah-Langkah yang Dilakukan Kanwil DJKN Jawa Timur selaku Superintenden

Kanwil DJKN Jawa Timur selaku pengawas lelang (superintenden) di Jawa Timur, selain memberikan bimbingan kepada Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II, juga melaksanakan berbagai kegiatan publikasi tentang lelang dan mengusulkan perbaikan proses bisnis ke Kantor Pusat DJKN. Langkah-langkah yang telah dilakukan Kanwil DJKN Jawa Timur selaku superintenden antara lain:

  1. Expo Lelang.

Kanwil DJKN Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Expo Lelang 2019 dalam rangka memperingati Hari Oeang ke-73 di salah satu pusat perbelanjaan ternama di Surabaya, yakni Surabaya Plaza. Acara ini diselenggarakan mulai tanggal 30 Oktober 2019 s.d. 3 November 2019. Kegiatan ini diikuti oleh lembaga perbankan seperti: BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, Bank Jatim, BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, Permodalan Nasional Madani (PNM), beberapa Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II, serta perwakilan Bank Indonesia Surabaya.

Tujuan diselenggarakan Expo Lelang 2019 ini untuk lebih memperkenalkan lelang kepada masyarakat Jawa Timur, serta mengajak masyarakat Jawa Timur untuk investasi di bidang properti dengan menggunakan fasilitas lelang.

  1. Publikasi Petunjuk Lelang.

Kanwil DJKN Jawa Timur juga melakukan publikasi berupa petunjuk untuk membantu pihak internal maupun eksternal dalam pelaksanaan lelang, sebagai berikut:

  1. Petunjuk mengikuti lelang internet, dapat diakses pada link: http://bit.ly/YukIkutLelang (untuk internal maupun eksternal)
  2. Petunjuk pembuatan billing PNBP untuk Pejabat Lelang Kelas II, dapat diakses pada link: http://bit.ly/BeaLelangPLII (untuk internal PL II)
  3. Buku saku Verifikator Risalah Lelang, dapat diakses pada link: http://bit.ly/VerifikatorRL (untuk internal)Masukan Pengembangan Teknologi Informasi di Bidang Lelang.

3. Untuk perbaikan proses bisnis lelang dan modernisasi pelaksanaan lelang, Kanwil DJKN Jawa Timur menyampaikan masukan pengembangan teknologi informasi di bidang lelang terkait Portal lelang.go.id, Modul Risalah Lelang, Dropbox, Kertas Sekuriti kepada Direktur Lelang sesuai Nota Dinas Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur Nomor ND-795/WKN.10/2019

4. Penanganan Manajemen Risiko.

Kanwil DJKN Jawa Timur melakukan aksi penanganan prioritas risiko berupa Banyaknya Lelang TAP (Tidak Ada Penawaran) pada tahun 2019 dari target yang ditetapkan sebanyak 4 (empat), Kanwil DJKN Jawa Timur melaksanakan sebanyak 9 (sembilan) aksi atau 225% dari target yang ditetapkan.

 

D. Capaian Atas Pelaksanaan Lelang di Jawa Timur

Untuk mencapai hasil lelang yang kompetitif dan sebagai instrumen jual beli modern, Kanwil DJKN Jawa Timur selaku superintenden terus melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan lelang melalui internet (e-auction). Sampai dengan tanggal 26 Desember 2019, dari target frekuensi e-auction sebanyak 4.046, telah dilaksanakan lelang melalui internet sebanyak 4.964 atau 122% dari target Tahun 2019.

Sedangkan untuk pokok lelang sampai dengan tanggal 26 Desember 2019, dari target Pokok Lelang Tahun 2019 sebesar Rp2.733.393.670.000,- (dua triliun tujuh ratus tiga puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari target pokok lelang Pejabat Lelang Kelas I dan Pegadaian sebesar Rp1.729.965.565.000,- (satu triliun tujuh ratus dua puluh sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dan Pejabat Lelang Kelas II sebesar Rp1.003.428.105.000,- (satu triliun tiga milyar empat ratus dua puluh delapan juta seratus lima ribu rupiah), telah teralisasi sebesar Rp2.760.888.823.330,- (dua triliun tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) atau sebesar 101%.

Hal menarik dari realisasi capaian pokok lelang adalah 2 (dua) terbesar pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Surabaya dan KPKNL Madiun. KPKNL Surabaya melaksanakan Lelang Eksekusi Gadai pada tanggal 28 November 2019 dengan Pokok Lelang lebih dari setengah triliun, atau sebesar Rp638.385.375.500,- (enam ratus tiga puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah), sedangkan KPKNL Madiun melaksanakan Lelang Eksekusi Harta Pailit pada tanggal 29 November 2019 dengan Pokok Lelang sebesar Rp105.321.000.001,- (seratus lima milyar tiga ratus dua puluh satu juta satu rupiah).

Prestasi menggembirakan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Bea Lelang Tahun 2019, dari target sebesar Rp71.230.093.400,- (tujuh puluh satu milyar dua ratus tiga puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah), sampai dengan tanggal 26 Desember 2019 telah tercapai realisasi sebesar Rp82.048.744.285,- (delapan puluh dua milyar empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) atau sebesar 115%.

E. Dampak Atas Pelaksanaan Lelang di Jawa Timur

Berdasarkan data investasi Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada: http://bit.ly/InvestasiJatim, Invetasi di Jawa Timur sampai dengan Triwulan III 2019 adalah sebesar Rp14,8 triliun, sehingga nilai pokok lelang di Jawa Timur menyumbang nilai investasi sebesar 19% atau sebesar Rp2.760.888.823.330,- (dua triliun tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah). Hal ini tidak terlepas dari pelaksanaan publikasi dari Kanwil DJKN Jawa Timur selaku superintenden baik secara on air maupun off air.

Secara nasional, Kanwil DJKN Jawa Timur menyumbang 10% dari target Pokok Lelang Tahun 2019 yang ditetapkan sebesar Rp27.707 triliun. Selain itu, masyarakat semakin mengenal dan familiar dengan instrumen jual beli lelang, mengenal Kanwil DJKN Jawa Timur, serta mengenal 6 (enam) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang tersebar di seluruh Jawa Timur.

Bagi organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kanwil DJKN Jawa Timur selaku superintenden diantaranya membuat image DJKN semakin baik dan memberikan edukasi kepada masyarakat luas, bahwa lelang resmi hanya melalui KPKNL dan portal lelang.go.id, sehingga masyarakat tidak menjadi korban penipuan terkait lelang.

#DJKNJatimSAE

#AyoIkutLelang

Download refleksi akhir tahun 2019: disini

Verifikator Risalah Lelang


Kantor Wilayah DJKN selaku superintenden (pengawas lelang) yang diberi kewenangan oleh Menteri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pejabat Lelang. Salah satu tugasnya sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan DJKN, adalah Verifikasi Salinan Risalah Lelang Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II.

Verifikator dalam melaksanakan tugasnya memverifikasi Risalah Lelang harus memahami beberapa ketentuan terkait Risalah Lelang. Berikut buku saku bagi verifikator Risalah Lelang di Kanwil DJKN, ataupun dapat digunakan oleh Pejabat Lelang Kelas I dan Kelas II dalam membuat Risalah Lelang:

  1. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2017 tentang Risalah Lelang
  2. Syarat-syarat Pengumuman Lelang sesuai Bagian Kesembilan PMK 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
  3. Tarif Bea Lelang berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas PNBP yang Berlaku di Kementerian Keuangan
  4. Lampiran Minuta Risalah Lelang, sesuai Bab II Perdirjen KN 5/KN/2017 tentang Risalah Lelang

Semoga bermanfaat.

Usulkan Peningkatan PNBP PL II dan Upaya Pencegahan Fraud Lelang


SURABAYA – Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur (12/10). Isa menyampaikan beberapa arahan kepada jajaran Kanwil DJKN Surabaya terkait strategi kerja dalam meraih capaian yang optimal. Tahun 2019 target kinerja memang tinggi dengan tujuan supaya jajaran DJKN merubah cara bekerja, tanpa perubahan DJKN akan dilihat sebagai instansi yang biasa-biasa saja. DJKN harus menunjukkan dan melakukan perubahan kearah capaian yang luar biasa.

Pada kesempatan tanya jawab, Eko dari Bidang Lelang menyampaikan usulan terkait peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari pelaksanaan lelang. Pada target PNBP Tahun 2019 ini yang sekitar 71 Milyar, kurang lebih 8% dari Pejabat Lelang Kelas II atau sebesar 5,6 Milyar, Eko mengusulkan untuk peningkatan PNBP dari Pejabat Lelang Kelas II dapat dengan cara memberi kesempatan kepada PL Kelas II untuk melaksanakan lelang nya melalui portal lelang.go.id. Dimana saat ini portal lelang.go.id telah mendapatkan kepercayaan di masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam mengikuti lelang. Tentunya, Pejabat Lelang Kelas II dapat dikenakan PNBP apabila diperbolehkan melaksanakan lelangnya di lelang.go.id.

Selain itu, terkait informasi dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara bahwa Inspektorat Jenderal mulai membaca potensi fraud yang dilakukan oleh KPKNL, Eko mengusulkan agar Kanwil DJKN selaku superintenden diberi tools untuk mengawasi pelaksanaan lelang pada portal lelang.go.id.

sumber berita dan foto: klik disini

Petunjuk Mengikuti Lelang Melalui Internet


Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai Unit Eselon I di Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang lelang telah meluncurkan Portal Lelang Indonesia dengan domain lelang.go.id pada Kamis, 15 November 2018 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, beritanya klik disini.

 

Lelang melalui internet dapat digunakan untuk :

  1. Lelang eksekusi
  2. Lelang noneksekusi wajib
  3. Lelang noneksekusi sukarela

 

Penawaran lelang melalui internet terdiri dari :

  1. Penawaran tertutup (clossed bidding) : penawaran yang disampaikan peserta lelang yang hanya dapat diketahui oleh peserta lelang lainnya setelah daftar penawaran lelang dibuka oleh Pejabat Lelang.
  2. Penawaran terbuka (open bidding) : Penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang yang dapat diketahui oleh peserta lelang lainnya yang telah menyampaikan penawaran.

 

Berikut cara mengikuti lelang internet melalui Portal Lelang Indonesia dengan domain lelang.go.id, sebagai berikut :

 

Buka Portal Lelang Indonesia dengan domain lelang.go.id, bila belum memiliki akun, klik daftar pada menu Daftar pada bagian kanan atas.

Lelang_1

Silahkan lengkapi form pendaftaran pada halaman tersebut, input : nama, alamat email, nomor handphone, dan password untuk login.

Lelang_1a

Setelah melengkapi form pendaftaran, anda akan mendapat pemberitahuan berhasil melakukan pendaftaran. Selanjutnya buka email yang anda daftarkan untuk melakukan aktivasi.

Lelang_2

Selanjutnya lakukan aktivasi dengan klik : Aktivasi Akun Saya.

Lelang_3

Setelah proses aktivasi, lakukan login pada Portal Lelang Indonesia dengan domain lelang.go.id dengan email dan password yang telah di daftarkan.

Lelang_4

Setelah berhasil login, anda akan masuk ke halaman utama / beranda.

Lelang_5

Sebelum mengikuti proses lelang, anda diminta untuk melengkapi persyaratan lelang terlebih dahulu, antara lain : KTP, Rekening Bank dan NPWP.

Lelang_6

Lengkapi data KTP anda dengan mengisi formulir : Kantor Pemeriksa KTP (pilih KPKNL terdekat dengan kota anda) dan input data lainnya sesuai data berikut :

Lelang_8

Lakukan simpan dan upload file KTP milik anda yang telah di scan/foto.

Lelang_9

Berikutnya input rekening Bank yang anda miliki. Rekening ini nanti juga berguna untuk pengembalian uang jaminan lelang apabila anda tidak ditetapkan sebagai pemenang. Jadi pastikan tidak ada kesalahan nomor rekening yang anda daftarkan.

Lelang_11

Lakukan perekaman nomor NPWP dan upload file NPWP milik anda yang telah di scan / foto.

Lelang_12

Proses selanjutnya, anda menunggu proses verifikasi dari KPKNL atas KTP dan NPWP yang telah anda daftarkan dan upload.  Pantau status verifikasi KTP dan NPWP pada menu Persyaratan Lelang.

Lelang_15

Status KTP telah terverifikasi

Lelang_16

Status NPWP telah terverifikasi

Anda telah siap mengikuti proses lelang, dengan memilih kategori objek lelang yang anda butuhkan pada menu Kategori, antara lain : Tanah, Rumah, Ruko, Pabrik, Mobil, Motor dan kategori lainnya.

Lelang_17

Contoh proses mengikuti lelang Barang Milik Negara berupa kendaraan dinas Roda 4, Isuzu Panther Tahun 2004 Nopol : AB 1639 UA

Lelang_18

Pastikan membaca syarat dan tata cara pelelangan yang ada di bagian bawah halaman lelang, setelah memahami syarat dan tata caranya, proses selanjutnya adalah klik menu Ikuti Lelang

Lelang_19.jpg

Berikutnya masuk ke halaman konfirmasi Mengikuti Lelang. Pastikan data telah terisi dengan benar, terutama Rekening Pengembalian.

Lelang_20

Bila telah benar, centang menu : Saya berkehendak untuk mengikuti lelang serta telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan lelang ini. Klik tombol menu : Ikut Lelang Ini

Lelang_21

Langkah berikutnya, anda melakukan penyetoran uang jaminan menggunakan virtual account (VA). VA tersebut dapat anda setor melalui berbagai cara ke Bank, melalui : Teller, ATM maupun mobile banking.

Lelang_22

Pada halaman Status Lelang, pastikan anda memahami informasi Data Lot Lelang. Seperti : Cara Penawaran : Tanpa Kehadiran (closed bidding), Batas penerimaan uang jaminan dan batas akhir penawaran yang harus anda ikuti.

Perbedaan cara penawaran closed bidding dan open bidding adalah :

  • Closed bidding : anda dapat melakukan penawaran sejak uang jaminan telah terverifikasi sampai dengan batas akhir penawaran, dan dapat melakukan penawaran lebih dari sekali.
  • Open bidding : anda dapat melakukan penawaran setelah penawaran dibuka sampai dengan batas akhir penawaran. Penawaran dengan harga naik-naik sampai dengan batas akhir penawaran yang ditentukan.

Lelang_23

Selanjutnya apabila anda sebagai pemenang, maka di halaman Status Lelang, akan muncul pemberitahuan : SELESAI (Menang). Lakukan pelunasan dari harga lelang maksimal 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang.

Lelang_24

Setelah melakukan pelunasan, silahkan datang ke KPKNL pelaksana Lelang dengan membawa bukti identitas, bukti pelunasan serta bukti lainnya yang dipersyaratkan untuk meminta Kutipan Risalah Lelang untuk keperluan proses balik nama maupun proses selanjutnya sesuai kebutuhan anda.

Selain melalui web, anda dapat mengikuti proses lelang melalui android dengan terlebih dahulu install aplikasi di smartphone pada alamat : https://play.google.com/store/apps/details?id=go.id.lelang
Petunjuk Ikut Lelang Internet dapat di unduh di : http://bit.ly/IkutLelang

Semoga bermanfaat

M. Eko Agus Y.

 

Petunjuk Pembuatan Billing PNBP untuk Pejabat Lelang Kelas II


Berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas PNBP Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175 Tahun 2010 dan perubahannya PMK Nomor 159 Tahun 2013 tentang Pejabat Lelang Kelas II. Pejabat Lelang Kelas II mempunyai kewajiban untuk menyetorkan bea lelang yang dilaksanakan atas permintaan penjual/pemilik barang.

Untuk melaksanakan penyetoran PNBP Bea Lelang Pembeli, diperlukan billing atau bukti pembuatan tagihan PNBP. Petunjuk pembuatan tagihan PNBP menggunakan SIMPONI (Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online) sebagai berikut :

  1. Daftar di laman : simponi.kemenkeu.go.id Input data pribadi anda sesuai kolom yang dimintaSimponi_1
  2. Input data Kementerian/Lembaga : Kementerian Keuangan, Ditjen Kekayaan Negara dan Kanwil DJKN Jawa Timur (sesuaikan dengan lokasi Kanwil DJKN dimana Pejabat Lelang Kelas II berada). Serta input username dan password yang akan digunakan untuk login pada simponi.kemenkeu.go.idSimponi_2
  3. Setelah melakukan pendaftaran dan mendapatkan email aktivasi registrasi, klik URL yang tercantum pada emailSimponi_13
  4. Login pada laman : simponi.kemenkeu.go.id dengan menggunakan user dan password yang telah anda daftarkan sebelumnya.Simponi_3
  5. Setelah berhasil login, akan muncul halaman utama seperti gambar berikut. Klik menu Billingsimponi_4.jpg
  6. Selanjutnya pilih menu Kementerian/Lembagasimponi_5.jpg
  7. Sampai dengan muncul halaman Pembuatan Billing K/L sebagai berikut :Simponi_6Simponi_7
  8. Selanjutnya pilih Kelompok PNBP : Fungsional, mata uang : IDR. Pada kolom detil pembayaran, klik pada kolom jenis penerimaan muncul jenis penerimaan pada Kementerian Keuangan. Pilih : Jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Keuangan dengan klik tanda (+) pada menu dimaksud, selanjutnya klik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, klik Bea Lelang Pembeli, klik Lelang Non Eksekusi Sukarela yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II di luar kawasan Berikat/Gudang Berikat, pilih objek lelang : barang tidak bergerak atau barang bergerak, seperti gambar berikut :Simponi_8
  9. Input nama wajib bayar (silahkan isi nama penjual/pemilik barang), input jumlah rupiah bea lelang yang akan disetor dan berikan keterangan (misal : Bea Lelang Pembeli lelang tanggal 14 Juni 2019) seperti gambar berikut :simponi_9.jpg
  10. Setelah semua data dipastikan benar, klik simpan sampai dengan muncul pesan : Apakah Pembuatan Data Pembayaran ini akan diproses ? Klik : YaSimponi_10
  11. Pastikan data pembayaran telah berhasi disimpanSimponi_11
  1. Selanjutnya klik cetak untuk menampilkan Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti contoh berikut :BILLING_KL_3_001
  2. Bawa Kode Biliing tersebut ke bank terdekat yang dapat melakukan penyetoran PNBP sesuai kode billing yang telah didapat melalui SIMPONI.

Petunjuk Pembuatan Billing PNBP dapat di unduh di : http://bit.ly/PetunjukSimponi

Semoga bermanfaat

M. Eko Agus Y.