Bulan: Maret 2023

Yustinus Prastowo tanggapi curhatan Staff Kemenkeu. (Twitter @okeaja39)

KILAT.COM – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi salah satu instansi pemerintahan yang kini masih jadi sorotan publik.

Berawal dari kemunculan kasus penganiayaan Mario Dandy Satriyo ke David Ozora, yang kemudian diketahui bahwa ia adalah putra dari eks pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo.

Dan menjalar dari kasus itu pula, tercium keberadaan harta tak wajar milik Rafael Alun Trisambodo, yang berujung pemecatan dari Kemenkeu.

Belum lagi istrinya, Ernie Meike Torondek, yang kerap pamer tas branded di media sosial.

Hingga Rafael Alun Trisambodo sekarang masih jadi sasaran KPK untuk ditelisik aset-asetnya, serta Ernie Meike Torondek tak luput dari subjek yang diperiksa.

Setelah Rafael Alun Trisambodo, Kemenkeu seolah terus diterpa dengan terbongkarnya kelakuan stafnya yang pamer harta dan kekayaan.

Gerah dengan segala pemberitaan yang ada, salah satu netizen yang mengatasnamakan dirinya pegawai Kemenkeu, menuliskan keluh kesah via Twitter.

Dikutip Kilat.com pada 27 Maret 2023, akun Twitter atas nama ‘Eko Lumajang’ via username @okeaja39, membuat sebuah utas pada 26 Maret 2023, yang berisi tentang sisi lain Kemenkeu.

Menurut penelusuran Kilat.com yang dilansir dari situs DJKN Kemenkeu, pemilik akun @okeaja39 adalah Mohammad Agus Eko Yudianto.

Ketika berita ini ditulis, Eko diketahui merupakan staf dari Seksi Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kanwil Jawa Timur.

Pada utasnya, Eko mengawali dengan memberi judul, ‘Surat Terbuka dari Pegawai.’

“Dear Netizen Indonesia. tidak semua pegawai di Kemenkeu (sebanyak 80 ribu pegawai) itu hidup bermewah-mewahan,” tulis Eko.

Seolah melengkapi kalimat tersebut, Eko melanjutkan dengan menyampaikan bahwa ada pegawai Kemenkeu yang hidup biasa saja, bahkan LHKPN-nya minus.

“Banyak (staf Kemenkeu) yang hidup sederhana, bahkan ada juga yang Laporan Harta Kekayaannya (LHKPN) minus (lebih banyak utang),” lanjut Eko.

Meski tidak menyebutkan pegawai mana yang dimaksud, Eko meneruskan utasnya dengan memberitahukan ke warga jagat maya, bahwa Kemenkeu punya sisi lain.

Yaitu, dibentuknya komunitas antikorupsi, dan telah diakui keabsahannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Oh ya, forum ini dikukuhkan Bu Menkeu (Sri Mulyani) pada tanggal 12 Desember 2022 melalui KMK Nomor 490/KMK.09/2022. Nama forumnya: Forum Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangunan Integritas Dana Rakca Kementerian Keuangan,” ungkapnya.

Kemudian, ia juga menjelaskan bahwa sistem kerja di Kemenkeu saat ini telah serba digital.

Melalui utas Twitter tersebut, Eko ingin agar publik tahu bahwa Kemenkeu tak melulu soal pejabat kaya, pamer harta, dan hidup mewah.

Ia juga berharap agar instansi tempatnya bernaung bisa menjadi lebih baik.

“Yuk dukung @KemenkeuRI semakin baik kedepannya. Masih banyak kok orang baik di Indonesia (yang) kita cintai ini,” ujar Eko.

Menanggapi adanya opini netizen yang juga staf Kemenkeu tersebut, Stafsus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengapresiasi.

Menurut Pras, utas tersebut seolah jadi hal yang tersembunyi di tengah viralnya kasus yang menyeret eks pegawai Kemenkeu.

“Suara lain yang hampir tenggelam di tengah gegap gempita,” tulis Pras, yang dikutip Kilat.com via akun Twitter @prastow pada 27 Maret 2023.

Pras juga menyebut bahwa curhatan Eko layak didengarkan, tanpa memberikan prasangka.

“(Opini Eko) sangat layak didengarkan tanpa prasangka. Suara jernih dari hati yang bening,” lanjutnya.

Di akhir cuitannya, Pras turut memberikan semangat.

“Panjang umur perjuangan (emoji salam dan bendera Merah Putih),” tutupnya. (*)

sumber: klik disini

 Eko Lumajang selaku pagawai Kemenkeu sampaikan tak semua pegawai memiliki harta tak wajar hingga adanya komunitas Antikorupsi.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang dalam sorotan publik yang tinggi akibat ulah para pegawainya.

Pasalnya, diketahui para pegawai Kemenkeu di semua level memiliki harta yang tak wajar dan kerap bergaya hidup mewah.

Hal ini terbongkar oleh sorotan publik hingga pihak KPK menciumnya dan melakukan pemanggilan kepada para pegawai Kemenkeu.

Para pegawai Kemenkeu yang memiliki jabatan sudah memenuhi panggilan diantaranya Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono, Mantan Pejabat DJP Kanwil Jakarta Selatan, dan Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro.

Kedepannya diprediksi akan ada beberapa nama lagi yang terpanggil pihak KPK untuk menjelaskan sumber harta yang didapat.

Kepercayaan publik akan Kemenkeu saat menurun ketika para pegawai Kemenkeu kerap pamer harta mencuat, Sehingga dibutuhkan usaha keras guna mengembalikan kepercayaan tersebut.

Ternyata, Tak semua pegawai Kemenkeu memiliki harta tak wajar dan kerap bergaya hidup mewah. Hal ini diungkapkan Eko Lumajang melalui media sosial Twitter miliknya.

“Dear Netizen Indonesia, tidak semua pegawai di Kemenkeu (sebanyak 80 ribu pegawai) itu hidup bermewah-mewah,” tulisnya.

Dari jumlah total 80 ribu pegawai Kemenkeu, tak semua hidup dalam kemewahan, ada pegawai yang hidup sederhana.

Bahkan, Eko menyampaikan bahwa ada yang memiliki utang.

“Bahkan ada juga yang Laporan harta Kekayaan Minus (lebih banyak utang),” terusnya.

Terkait dugaan korupsi dalam lingkungan Kemenkeu atas kekayaan yang tak wajar milik beberapa pegawai Kemenkeu.

Eko menjelaskan bahwa adanya sebuah gerakan Antikorupsi yang didirikan di Kemenkeu.

“Namanya Penyuluh Antikorupsi Dana Rakca (PAKSI-DR), yang terus sampaikan semangat Antikorupsi di lingkungan Kemenkeu,” jelasnya.

Anggota dari PAKSI-DR berjumlah 400 orang yang tersebar di kantor-kantor vertikal Kemenkeu.

Tak hanya menyampaikan kegiatan Antikorupsi di lingkungan Kemenkeu, PAKSI-DR juga terjun langsung ke masyarakat umum.

Eko juga menyampaikan PAKSI-DR dikukuhkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sebuah forum pada tanggal 12 Desember 2022 melalui KMK No 490/KMK.09/2022.

“Nama Forumnya: Forum Penyuluhan Antikorupsi dan Ahli Pembangunan Integritas Dana Rakca Kementerian Keuangan,” tulisnya.

PAKSI-DR juga aktif memerangi korupsi di Kemenkeu dengan didukung sistem pola kerja di Kemenkeu yang sudah terdigitalisasi sehingga menutup terjadinya fraud.

Dengan dilakukan pekerjaan secara digitalisasi maka akan berkurangnya tindak pidana korupsi di Kemenkeu.

Eko mengajak seluruh masyarakat Indonesia mendukung dan percaya Kemenkeu karena masih banyak orang baik di instansi tersebut.

“Yuk dukung Kemenkeu semakin baik kedepannya, masih banyak orang baik di Indonesia kita cintai ini,” ungkapnya.

Kemenkeu memang saat ini tak henti jadi sorotan publik atas selalu bermunculannya pegawainya yang kerap pamer harta.

Namun, para pegawai Kemenkeu lainnya juga berjuang demi menjaga nama baik instansi.(*)

sumber: klik disini

Pegawai Kemenkeu sebut masih ada orang baik di instansi tersebut. (Kemenkeu.go.id)

KILAT.COM – Pegawai Kementerian Keungan (Kemenkeu) buka suara soal kondisi di instansi negara tempatnya bekerja tersebut.

Lewat cuitan di akun Twitter @okeaja39, pria yang diketahui bernama Eko Lumajang ini membantah jika semua pegawai Kemenkeu bergaya hidup mewah.

Menurut Eko Lumajang, masih ada pegawai Kemenkeu yang baik hati dan menjalani hidup sehari-hari dengan sederhana.

“SURAT TERBUKA DARI PEGAWAI [THREAD] Dear Netizen Indonesia. tidak semua pegawai di Kemenkeu (sebanyak 80 ribu pegawai) itu..,” tulisnya pada Minggu, 26 Maret 2023.

Dia kemudian menandai akun Menkopolhukam Mahfud MD, Stafsus Menkeu Prastowo Yustinus, serta akun Twitter yang kerap membongkar kebobrokan di instansi negara.

Dalam penjelasannya, Eko Lumajang mengatakan banyak pegawai Kemenkeu yang memiliki utang.

Tak heran, Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHP) milik para pegawai itu tercatat minus.

“Hidup bermewah-mewahan… banyak yang hidup sederhana, bahkan ada juga yang Laporan Harta Kekayaannnya minus (lebih banyak utang),” ujarnya.

Tak hanya itu, Kemenkeu juga memiliki komunitas antikorupsi di mana tugas mereka adalah menyerukan semangat antikorupsi di tubuh Kemenkeu.

“PAKSI-DR ini memiliki anggota kurleb 400an orang yang tersebar di kantor² Vertikal Kemenkeu. Anggota PAKSI-DR rutin mengkampanyekan Antikorupsi baik di lingkungan @KemenkeuRI maupun ke masyarakat umum,” ujarnya.

“Oh ya… di Kemenkeu ada komunitas Antikorupsi, namanya Penyuluh Antikorupsi Dana Rakca (PAKSI-DR). Yg terus menyampaikan semangat Antikorupsi di lingkungan @KemenkeuRI,” sambungnya.

Dia kemudian menegaskan bahwa saat ini Kemenkeu telah menerapkan pola kerja yang lebih baik karena sudah terdigitalisasi.

“Pola kerja di @KemenkeuRI sekarang juga sudah terdigitalisasi, hingga meminimalisir terjadinya fraud. Digitalisasi gunakan http://satu.Kemenkeu.go.id, juga gunakan Collaboration Tools office365 @Microsoft @MicrosoftID,” ungkapnya.

Di akhir pernyataannya, Eko Lumajang meminta publik untuk terus mendukung pekerjaan Kemenkeu.

Meski begitu, netizen ramai-ramai menanggapinya dengan rasa heran dan tidak percaya.

Ada yang mempertanyakan kenapa Eko Lumajang tidak melampirkan data soal pegawai Kemenkeu yang terlibat penyimpangan dan tidak dalam bekerja.

“Boleh tau, berapa banyak teman2 yg kalian laporkan jika terjadi / dicurigai ada penyimpangan dalam pekerjaan? Mention nya kenapa ke orang2 tsb?,” kata netizen.

“Teman anak saya di djp, muda dan bawahan Alun. Sebelum seluruhnya terbongkar dia masih percaya diri menceritakan kejujuran Alun, kebaikannya dan lain2. Menceritakan bahwa isterinya memang pengusaha kaya raya dll,” shaut yang lain.

“400an yang anti korupsi, berarti ada 79.600 an pegawe yang tidak anti korupsi gitu?,trus kapan korupsinya berhenti?,” ungkap warganet. (*)

sumber: klik disini

KILAT.COM – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI saat ini tengah disorot karena para pegawainya yang dinilai menyelewengkan kekuasaan.

Para pegawai Kemenkeu belakangan ini mendapat berbagai kritikan karena kerap memamerkan harta kekayaan yang dianggap tak wajar.

Sebut saja eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo, Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, dan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono.

Mereka mampu membeli mobil seharga miliaran rupiah, rumah megah, hingga outfit dari brand fashion terkenal dunia untuk anak dan istri.

Menanggapi keresahan publik yang mulai luntur kepercayaannya terhadap Kemenkeu, salah satu pegawai di instansi itu akhirnya buka suara.

Lewat akun Twitter @okeaja39, pegawai Kemenkeu yang diketahui bernama Eko Lumajang ini membuat surat terbuka yang menyatakan tidak semua pegawai Kemenkeu kaya raya.

“SURAT TERBUKA DARI pegawai [THREAD] Dear Netizen Indonesia. tidak semua pegawai di Kemenkeu (sebanyak 80 ribu pegawai) itu..,” tulisnya pada Minggu, 26 Maret 2023.

Dia kemudian menandai akun Menkopolhukam Mahfud MD, Stafsus Prastowo Yustinus, serta akun Twitter yang kerap membongkar kebobrokan di instansi negara.

Dalam penjelasannya, Eko Lumajang mengatakan banyak pegawai Kemenkeu yang hidup sederhana.

Bahkan, tak sedikit dari mereka yang memiliki utang. Hal ini dapat dilihat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) yang minus.

“Hidup bermewah-mewahan… banyak yang hidup sederhana, bahkan ada juga yang Laporan Harta Kekayaannnya minus (lebih banyak utang),” ujarnya.

Tak hanya itu, Kemenkeu juga memiliki komunitas antikorupsi di mana tugas mereka adalah menyerukan semangat antikorupsi di lingkungan Kemenku.

“PAKSI-DR ini memiliki anggota kurleb 400an orang yang tersebar di kantor² Vertikal Kemenkeu. Anggota PAKSI-DR rutin mengkampanyekan Antikorupsi baik di lingkungan  @KemenkeuRI maupun ke masyarakat umum,” tuturnya. 

“Oh ya… di Kemenkeu ada komunitas Antikorupsi, namanya Penyuluh Antikorupsi Dana Rakca (PAKSI-DR). Yg terus menyampaikan semangat Antikorupsi di lingkungan
@KemenkeuRI,” sambungnya.

Menurut Eko Lumajang, Sri Mulyani juga telah meresmikan forum PAKSI-DR tersebut sejak tahun 2022.

“Forum ini dikukuhkan bu Menkeu pada tanggal 12 Desember 2022 melalui KMK Nomor 490/KMK.09/2022. Nama Forumnya: Forum Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangunan Integritas Dana Rakca Kementerian Keuangan,” ungkapnya.

Dia kemudian menegaskan bahwa saat ini Kemenkeu telah menerapkan pola kerja yang terdigitalisasi.

“Pola kerja di @KemenkeuRI sekarang juga sudah terdigitalisasi, hingga meminimalisir terjadinya fraud. Digitalisasi gunakan https://satu.Kemenkeu.go.id, juga gunakan Collaboration Tools office365 @Microsoft @MicrosoftID,” ungkapnya.

“Yuk dukung @KemenkeuRI semakin baik kedepannya. Masih banyak koq orang baik di Indonesia kita cintai ini… #KemenkeuBaik
#KemenkeuLebihBaik #KemenkeuTepercaya,” pungkas Eko Lumajang.

Pengakuan Eko Lumajang ini langsung mendapat berbagai respon. Ada yang percaya, dan ada juga yang semakin mengkritik.

“Saya percaya kok.Kakak ku lulusan STAN sering tugas di kabupaten. Barang barang nya sederhana. Hidupnya juga sederhana. Bahkan buat DP beli rumah belum kesampean sampai hari ini. Kami sudah yatim piatu, dari kecil kakak yg biayai hidup dan sekolahku,” cuit netizen.

“400 orang dari 80ribu pegawai? Belum terlalu banyak ya pak… bukankah seharusnya semestinya (sesuai TUPOKSI ?) yg 80 ribu pegawai itu anti korupsi semua?? Atau memang yg lain belum terpanggil utk bergabung?” timpal yang lain.

“Di awal disebutkan: “banyak yg hidup sederhana, bahkan… minus”. Tapi penjelasannya normatif semua, ga ada buktinya. Ini gmn masyarakat mau percaya???” sahut sebuah akun.

“400:80.000 = 0,5% Ternyata “oknum” nya 99,5% kah?” tutur wargaent. (*)

sumber: klik disini