sumber : www.djkn.depkeu.go.id
Jember – KPKNL Jember bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur mengadakan kegiatan verifikasi dan validasi hasil penertiban Barang Milik Negara (BMN) pada Satuan Kerja (Satker) lingkup Kementerian Agama sebanyak 66 satker. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada opini LKPP Tahun 2011, yang menyebutkan “terdapat selisih hasil pencatatan Inventarisasi dan Penilaian (IP) pada 40 Kementerian Lembaga (K/L) senilai Rp 1,54 triliun dengan nilai koreksi hasil IP pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)”.
Kegiatan verivikasi dan validasi tersebut dilaksanakan mulai tanggal 18 s.d. 20 September 2012 dengan target menyelesaikan selisih hasil pencatatan IP sebesar + 11 Milyar Rupiah untuk satker lingkup Kementerian Agama. Selisih tersebut dilakukan verifikasi dan validasi dengan membandingkan nilai BMN yang tercatat di Aplikasi SIMAK BMN dengan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN. Wahyu Widodo, Kepala Seksi PKN menyebutkan bahwa kegiatan verifikasi dan validasi ini untuk memastikan pencatatan nilai BMN telah sesuai dengan hasil IP BMN, dan berharap kegiatan ini merupakan kegiatan terakhir yang berkaitan dengan penertiban BMN, karena tugas pengelolaan BMN yang lain masih banyak yang perlu di optimalisasi, seperti pengelolaan BMN yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi K/L atau BMN Idle.
Setelah dilaksanakan verifikasi dan validasi, selisih hasil pencatatan IP yang tercatat di Aplikasi SIMAK BMN berkurang signifikan. Perwakilan dari Kanwil Kemenag Jatim, Ahmad Maulana, mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik dengan KPKNL Jember, sehingga pelaksanaan verifikasi dan validasi berjalan dengan lancar dan sukses, sehingga hasilnya dari wilayah kerja KPKNL Jember dapat diteruskan ke Kantor Pusat Kementerian Agama untuk di verifikasi dan validasi di tingkat pusat dengan DJKN.
Pada akhir acara, Wahyu Widodo Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mewakili Kepala KPKNL Jember berharap dengan terlaksananya verifikasi dan validasi hasil IP BMN dapat meningkatkan tertib pengelolaan BMN pada satker yang tujuan akhirnya adalah mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari aparat pengawas fungsional. (M. Eko Agus Y_ Humas Jember)
ekolumajangdotcom 