Tag: Menteri Keuangan

Menkeu Lantik Tujuh Pejabat Eselon I di Lingkungan Kemenkeu

Diposkan pada oleh ekolumajang

sumber : www.kemenkeu.go.id

Jakarta, 01/07/2015 Kemenkeu – Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro melantik tujuh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan pada Rabu (1/7) di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta.

Dari ketujuh pejabat tersebut, tiga di antaranya dilantik karena mutasi jabatan. Sementara, empat pejabat lainnya memperoleh promosi jabatan. Pelantikan ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Para pejabat yang mengalami mutasi jabatan tersebut pertama, Dr. Hadiyanto, S.H., LL.M., diberhentikan dengan hormat dari jabatan lamanya sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk kemudian diangkat menjadi Sekretaris Jenderal.

Kedua, Vincentius Sonny Loho, Ak., M.P.M., diberhentikan dengan hormat dari jabatan lamanya sebagai Inspektur Jenderal, untuk kemudian diangkat menjadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Terakhir, Drs. Kiagus Ahmad Badaruddin, M.Sc., diberhentikan dengan hormat dari jabatan lamanya sebagai Sekretaris Jenderal untuk kemudian diangkat menjadi Inspektur Jenderal.

Selanjutnya, pejabat yang mengalami promosi jabatan yaitu pertama, Heru Pambudi, S.E., LL.M., diangkat menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Kedua, Drs. Ken Dwijugiasteadi, Ak., M.Sc., diangkat sebagai Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak.

Ketiga, Suryo Utomo, S.E., Ak., MBT., diangkat sebagai Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak. Terakhir, Puspita Wulandari, S.E., M.M., DBA., diangkat sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak.

Dalam sambutannya usai acara pelantikan, Menkeu mengungkapkan, mutasi dan promosi jabatan ini merupakan hal yang biasa di lingkungan Kementerian Keuangan. “Sebagai satu organisasi besar, dengan struktur yang juga besar, di mana mutasi, promosi adalah hal yang biasa sebagai bagian dari dinamika organisasi,” jelasnya.(nv)

Pendelegasian Sebagian Wewenang Menkeu Sebagai Pengguna Barang

Diposkan pada oleh ekolumajang

pendelegasianSetelah berganti tiga kali Menteri Keuangan, akhirnya peraturan tentang pendelegasian sebagian wewenang Menteri Keuangan selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Struktural dan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 520/KMK.01/2015 tanggal 22 April 2015.

Pendelegasian wewenang ini sangat mempercepat proses Pengelolaan BMN, dimana sebelumnya seluruh proses Pengelolaan BMN bermuara di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Biro Perlengkapan, sehingga pelaksanaan Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan menjadi terhambat. Setelah berlakunya pendelegasian ini, Kuasa Pengguna Barang (KPB) dapat langsung mengajukan usulan untuk, diantaranya :

  1. penetapan status penggunaan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,-
  2. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMN pada tingkat KPB;
  3. menandatangani surat permohonan penilaian terkait pelaksanaan sewa BMN;
  4. dst.

Untuk lebih lengkapnya, silahkan download peraturan : 
KMK 520 2015 Pendelegasian Wewenang Menkeu Sbg Pengguna Barang

Menteri Keuangan Lantik Pejabat Eselon II

Diposkan pada oleh ekolumajang

sumber :www.kpknljember.djkn.or.id

Menteri Keuangan, Selasa 12 Agustus 2014 melantik 13 (tiga belas) orang pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pelantikan dilaksanakan di Aula Djuanda, Gedung Djuanda I terdiri dari tiga unit eselon I, yaitu Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Di DJPB dilantik 5 (lima) orang Pejabat Eselon II, 5 (lima) orang pejabat eselon II DJPK dan terdapat 3 (tiga) orang pejabat eselon II yang dilantik di DJKN, yaitu Meirijal Nur, S.E., M.B.A. sebagai Direktur Penilaian, Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, S.H., M.Hum. sebagai Kakanwil DJKN Provinsi Kalimantan Timur, dan Rahayu Puspasari, S.E., M.B.A., DBA. sebagai Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan.

PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA:

  1. Meirijal Nur, S.E., M.B.A. diangkat sebagai Direktur Penilaian;
  2. Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat S.H., M.Hum. Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur;
  3. Rahayu Puspasari, S.E., M.B.A., diangkat sebagai Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, DBA. Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan;

Download siaran pers dari Kementerian Keuangan disini