Bulan: Agustus 2011

sumber : www.depkeu.go.id

 

Jakarta, 18/08/2011 MoF (Fiscal) News – Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo mengatakan, Pemerintah menargetkan pada 2012 mendatang seluruh Kementerian/ Lembaga (K/L) sudah mendapat remunerasi. Demikian disampaikannya saat ditemui di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan pada Kamis (18/8).

Namun demikian, Herry mengatakan, terdapat beberapa proses yang perlu dipenuhi oleh K/L yang nantinya akan dinilai, apakah K/L tersebut sudah memenuhi syarat untuk mendapat remunerasi atau belum. “Targetnya seluruh K/L, 2012 itu seluruh KL sudah selesai, tapi kan prosesnya tidak gampang, ada gradingnya, semua harus dinilai,” jelas Herry. Mengenai besaran anggarannya, Herry belum dapat menyampaikannya. “Masih diblend,” imbuhnya.

Remunerasi diberikan kepada K/L yang telah mampu melaksanakan reformasi birokrasi di  lembaganya yang diatur dalam Perpres No 81/2010 tentang Reformasi Birokrasi. Perpres tersebut menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian, Lembaga, dan Pemda agar dapat berjalan secara komprehensif, efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan. Grand design reformasi birokrasi juga mewajibkan setiap Kementerian/ Lembaga membuat roadmap reformasi birokrasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing. (sgd)

 

 

sumber : www.depkeu.go.id

Jakarta, 04/08/2011 MoF (Fiscal) News – Pemerintah menyiapkan dana Rp2,6 juta per hektar bagi para petani apabila mengalami gagal panen atau puso hingga 75%. Demikian disampaikan Menteri Pertanian Suswono saat ditemui di Gedung A.A Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta pada Rabu (3/8).

Suswono mengatakan, apabila terjadi puso, pihaknya akan melakukan verikasi terhadap dana tersebut. Setelah itu, akan langsung masuk ke dalam rekening petani. “Saat ini kami masih posisinya tunggu dari daerah setelah klarifikasi, yang jelas dana sudah siap. Begitu sudah diverifikasi kita langsung transfer ke rekening petani. Sehingga tidak ada penyimpangan. Langsung ke rekening petani, mereka yang korban puso ini,” ujarnya. Menurutnya, dengan dana tersebut, petani akan mendapat ganti rugi untuk pupuk, benih dan bantuan biaya pengolahan.

Hal tersebut terkait upaya pemerintah menyiapkan anggaran untuk membantu para petani terhadap kemungkinan gagal panen atau puso. Sebagai antisipasi ketersediaan pangan hingga akhir tahun, pemerintah juga telah mempersiapkan dana sebesar Rp380 miliar. Ia menjelaskan agar dana tersebut dapat terpakai di daerah pertanian yang mengalami serangan hama wereng.

Kendati demikian, Suswono berharap  dana itu tidak terpakai dan tidak ada panen yang gagal. “Ini maksudnya yang sudah kita ambilkan untuk cadangan. Karena Rp380 miliar kita asumsikan selama ini dari time series (tahapan musim tanam) yang ada minimal 100 ribu hektar lahan. Mudah-mudahan tidak terpakai, artinya panen sukses jangan gagal,” ujarnya. (sgd)

Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin rapat terbatas membahas rancangan peraturan pemerintah tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS, serta rancangan peraturan pemerintah tentang pegawai tidak tetap.

“Kedua hal ini merupakan isu yang menjadi perhatian banyak kalangan. Pada periode pemerintahan pertama yang saya pimpin, sesungguhnya telah banyak kita lakukan pengangkatan pegawai negeri yang berasal dari tenaga honorer. Jumlahnya lebih dari satu juta waktu itu,” kata Presiden SBY saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (2/8/2011).

Pengangkatan pegawai honorer menjadi PNS, menurut SBY, harus dengan persyaratan-persyaratan tertentu agar sistem kepegawaian di Indonesia benar-benar tepat dan baik.

“Dalam perkembangannya kemudian banyak sekali diangkat tenaga-tenaga honorer baru di berbagai daerah. Tentu saja ini kita harus carikan solusinya. Solusi yang mesti kita ambil pertama-tama harus dihitung cermat berapa kebutuhan pegawai negeri ini dalam kegiatan penyelenggara negara tidak hanya di pemerintahan, tapi lembaga-lembaga negara yang lain,” papar SBY.

SBY memaparkan, tidak tepat jika Indonesia memiliki kelebihan PNS. Namun tidak baik juga jika mengalami kekurangan PNS sehingga diharapkan jumlah PNS yang nantinya akan direkrut disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

“Tentu tidak tepat kalau kita memiliki kekurangan pegawai tapi sangat tidak tepatnya kalau kelebihan pegawai. Kalau berlebihan tidak sesuai apa yang akan dilakukan negara dan pemerintah ini,” ujar SBY.

sumber : detiknews