Era Paperless Dalam Pelaporan Kinerja di Lingkungan DJKN


sumber : www.djkn.depkeu.go.id dan www.kpknljember.djkn.or.id

Gambar UtamaJember - Saat ini, paradigma pelaporan dengan kertas, mulai berubah menjadi pelaporan tanpa kertas (lewat jaringan internet, surat elektronis). Pelaporan dengan kertas sangat tidak efektif dan efisien. Kertas yang dikirim bisa saja tercecer dan hilang, terbakar, basah ataupun dicuri. Kompilasi laporan fisik pun bisa sangat kompleks jika tanpa kemampuan mengarsipkan yang baik dari petugas. Bayangkan saja jika laporan tersebut menumpuk, menjadi sampah yang tidak berguna setelah di masukkan dan diolah, sungguh merepotkan. Bandingkan dengan pelaporan tanpa kertas, semua berkas tersimpan dengan rapi dalam komputer, itupun bisa kita upload dan simpan secara onlineataupun tersimpan aman di file surat elektronis. Biar komputer hilang atau bermasalah, file tersebut masih tetap ada di dunia maya.

Dengan pertimbangan tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Negara pada 25 September 2013 lalu menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Kep Dirjen) Nomor KEP-157/KN/2013 tentang Pembakuan Laporan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang meminta Kepala Kantor Wilayah DJKN dan Kepala KPKNL menyampaikan laporan kinerja secara elektronik, dengan menggunakan aplikasi dan fisik surat hanya berupa surat pengantar yang berisi resume laporan kinerja.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negera dan Lelang (KPKNL) Jember pada Kamis, 19 Desember 2013 mengadakan kegiatan sharing knowledge atas Kep Dirjen tersebut di aula KPKNL Jember. Sharing knowledge tersebut diadakan disela kegiatan morning call yang dibuka Kepala KPKNL Jember, Agus Hari Widodo dan diikuti seluruh pejabat dan pegawai KPKNL Jember.

Sharing knowledge disampaikan oleh person in charge Teknologi Informasi dan Komunikasi (PIC TIK) KPKNL Jember, M. Eko Agus Y. yang telah mengikuti kegiatan, yang diadakan oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (Dit. PKNSI) beberapa waktu lalu. Dengan jumlah laporan sebanyak 28 jenis laporan pada KPKNL, maka akan lebih efektif menggunakan media elektronik dengan menggunakan aplikasi maupun email. Pada kesempatan tersebut, Eko juga menyampaikan simulasi uploadlaporan dari masing-masing seksi yang menangani laporan, diantaranya Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN), Seksi Pelayanan Penilaian, Seksi Piutang Negara dan Seksi Pelayanan Lelang.

Penyampaian laporan yang menggunakan Aplikasi Uploader DJKN tersebut, disampaikan secara berurutan dimulai dari kewajiban dari masing-masing pejabat/pegawai untuk memiliki akun Single Sign On (SSO) system DJKN. Pelaksana bertugas membuat laporan dengan menggunakan Microsoft Exel untuk selanjutnya diunggah pada Aplikasi Uploader DJKN dengan melakukan login terlebih dahulu menggunakan SSO. Hasil upload laporan diperiksa terlebih dahulu oleh Kepala Seksi dan dibuatkan resume laporan untuk ditandatangani oleh Kepala Kantor, selanjutnya untuk disahkan laporan oleh Kepala Seksi pada menu sahkan laporan di Aplikasi.

Pelaksanaan dari Kep Dirjen tersebut, berlaku mulai laporan bulan Desember 2013. Sehingga laporan kinerja bulan Desember 2013 yang disampaikan pada bulan Januari 2014 sudah menggunakan Aplikasi Uploader DJKN. Hasil dari diskusi sharing knowledgetersebut di antaranya berupa masukan kepada Kantor Pusat DJKN c.q. Dit. PKNSI untuk memberi tambahan menu yang dapat dimonitor oleh Kepala Kantor untuk dapat menggunakan informasi untuk kepentingan strategis pengambilan keputusan. Masukan lainnya adalah, pengiriman laporan dengan cara menekan tombal sahkan laporan, dilakukan setelah Kepala Kantor menandatangani resume laporan. Sedangkan untuk pertanyaan bentuk standar dari resume laporan, akan ditindaklanjuti dengan meminta petunjuk kepada Dit. PKNSI.

Setelah pelaksanaan sharing knowledge, Agus H.W. meminta kepada seluruh seksi yang memiliki kewajiban menyampaikan laporan kinerja, agar mematuhi dan memperhatikan batasan pengiriman laporan sesuai Kep Dirjen tersebut. Selain pelaksanaan sharing knowledge, kegiatan morning call tersebut juga dilakukan pembahasan tentang capaian kinerja KPKNL Jember sampai dengan bulan November 2013. Agus H.W., juga meminta kepada Kepala Seksi/Kasubbag Umum yang targetnya masih kuning, untuk bekerja sampai dengan akhir tahun untuk mencapai target sehingga menjadi hijau. (oleh : M. Eko Agus Y. – KPKNL Jember)

FOTO-FOTO LAIN TERKAIT BERITA :

This slideshow requires JavaScript.

Tinggalkan komentar

Undangan Rekonsiliasi Data BMN Semester II 2013


sumber : http://www.kpknljember.djkn.or.id

5a60e-logoKPKNL Jember, mengundang satuan kerja (satker) di wilayah KPKNL Jember untuk melaksanakan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN semester II 2013 pada tanggal 2 s.d 15 Januari 2014 dengan jadwal sebagai berikut :

  1. Satker jenis kewenangan : KP, TP dan UB, tanggal 2-3 Januari 2014. Undangan klik disini
  2. Satker jenis kewenangan : KD, Kab. Bondowoso dan Kab. Situbondo, tanggal 6-7 Januari 2014. Undangan klik disini
  3. Satker jenis kewenangan : KD, Kab./Kota Probolinggo, tanggal 8-9 Januari 2014. Undangan klik disini
  4. Satker jenis kewenangan : KD, Kab. Jember, tanggal 10-13 Januari 2014. Undangan klik disini
  5. Satker jenis kewenangan : KD, Kab. Banyuwangi, tanggal 14-15 Januari 2014. Undangan klik disini
  6. Cek List Bahan Rekonsiliasi, download disini

Untuk memperlancar pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi, petugas SIMAK BMN diminta untuk mengisi dan menyiapkan kelengkapan dokumen rekonsiliasi BMN sesuai cek list serta memastikan telah melakukan penyusutan reguler semestre II 2013

Humas KPKNL Jember

Tinggalkan komentar

Sosialisasi Wasdal BMN dan Verval Data SIMANTAP


sumber : www.djkn.depkeu.go.id dan www.kpknljember.djkn.or.id

Gambar UtamaJember - Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember mengadakan kegiatan sosialiasi pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (wasdal BMN) serta verifikasi dan validasi (verval) data Sistem Manajemen Tanah Pemerintah (SIMANTAP) kepada satuan kerja (satker) di wilayah kerja KPKNL Jember pada Selasa, 10 Desember 2013 di Ijen View Hotel, Bondowoso. Satuan kerja yang sebanyak 75 satker dengan masing-masing satker mengirim 2 perwakilan, terdiri dari 1 pejabat struktural dan 1 operator SIMAK BMN.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Jawa Timur M. Djalalain berkenan membuka acara. Kepala Kanwil menyampaikan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan penertiban BMN yang telah dilaksanakan pada periode 2007-2010 lalu dan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008. Wasdal merupakan bagian dari siklus pengelolaan BMN yang sangat strategis dan penting, karena tanpa adanya pengawasan dan pengendalian maka seluruh siklus pengelolaan BMN yang lain tidak akan berjalan dengan baik.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang dibuat sejak tahun 2006 s.d. 2007, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih diberi pendapat Disclaimer, salah satunya karena pengelolaan BMN masih belum memadai. Sedangkan mulai tahun 2009 s.d. 2010 setelah dilaksanakannya Penertiban BMN, mengalami peningkatan menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Nilai kekayaan negara yang dicatat pada LKPP Tahun 2007 masih sekitar 237 Triliun, sedangkan pada tahun 2011, setelah diadakannya penertiban BMN, nilai kekayaan negara dicatat sebesar 1.624 Triliun, nilai terakhir pada tahun 2013 tercatat sebesar 2.013 Triliun. “Dengan nilai kekayaan negara yang sangat besar tersebut, maka diperlukan suatu peraturan yang mengatur pengawasan dan pengendalian BMN,” ujar M. Djalalain.

Selain pengawasan dan pengendalian BMN, M. Djalalain juga menyampaikan prioritas dari pemerintah untuk segera melaksanakan sertipikasi tanah milik pemerintah. Kanwil DJKN Jawa Timur mendapat target 250 bidang tanah, yang seluruh biaya pensertipikatan telah tersedia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur. Kami harap kerja sama dari seluruh satker untuk mensukseskan program pemerintah untuk sertipikasi tanah, sehingga seluruh barang milik negara berupa tanah dapat diamankan dari pihak pihak yang tidak bertanggung jawab, pungkas M. Djalalain.

Pada materi pengawasan dan pengendalian BMN, narasumber dari Kanwil DJKN Jawa Timur adalah Guntur Riyanto yang merupakan Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara. Guntur menyampaikan wewenang dan tanggung jawab dari pengguna barang pada pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN adalah: melakukan pemantauan dan penertiban, meminta aparat pengawas intern pemerintah (APIP) untuk melakukan audit, menindaklanjuti hasil audit, memberikan penjelasan tertulis atas permintaan Pengelola Barang (DJKN), dan membuat prosedur kerja wasdal di lingkungannya. Guntur Riyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala KPKNL Kendari tersebut, juga memberi contoh implementasi wasdal atas pemanfaatan BMN. Wasdal atas pemanfaatan BMN seperti, apakah pelaksanaan pemanfaatan BMN telah mendapat persetujuan Pengelola Barang dan apakah pelaksanaan pemanfaatan BMN telah dilaksanakan sesuai persetujuan Pengelola Barang atau sesuai dengan perjanjian.

Pada peraturan tentang pengawasan dan pengendalian ini juga diatur tentang dilaksanakannya penertiban BMN apabila dari hasil pemantauan diketahui ada ketidaksesuaian. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melaksanakan penertiban yang harus diselesaikan paling lama 15 hari kerja sejak, laporan hasil pemantauan atau surat permintaan penertiban BMN dari Pengelola Barang diterima. Penertiban atas pelaksanaan pengamanan BMN, sepert : BMN berupa tanah belum bersertipikat atas nama Pemerintah RI c.q. nama Kementerian/Lembaga, BMN berupa tanah dikuasai pihak lain secara tidak sah dan BMN berupa tanah dalam sengketa. Upaya penertiban atas BMN berupa tanah tersebut dilaksanakan dengan segera mendaftarkan proses sertipikat kepada BPN setempat. “Apabila tanah dalam sengketa, dapat dilakukan pendekatan persuasif dengan cara musyawarah dengan pihak yang menguasai tanah sengketa, namun bila tidak berhasil maka dilakukan upaya hukum”, ujar Guntur.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengendalian Barang Milik Negara ini mulai berlaku 6 bulan terhitung sejak tanggal diundangkan pada 27 Desember 2012, atau telah berlaku sejak tanggal 27 Juni 2013. Sehingga Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan tahunan hasil wasdal BMN kepada KPKNL Jember dengan tembusan kepada Pengguna Barang paling lambat pada akhir bulan Maret setelah berakhirnya tahun anggaran. Dengan demikian, satker wilayah kerja KPKNL Jember diharap dapat menyampaikan laporan tahunan hasil pengawasan dan pengedalian BMN paling lambat pada bulan Maret 2014, pungkas Guntur.

Khusnul Arifin, pelaksana pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) melanjutkan kegiatan verifikasi dan validasi data SIMANTAP dengan membagi satker sesuai wilayah kerja dan tingkat kesiapan pelaksanaan sertipikasi tanah pada satker. Hasil dari verifikasi dan validasi tersebut digunakan KPKNL Jember untuk mapping target pensertipikatan BMN berupa tanah yang akan disampaikan kepada Kantor BPN di 6 Kab/Kota wilayah kerja KPKNL Jember.

Pada akhir acara, Kepala KPKNL Jember Agus Hari Widodo menyampaikan terima kasih atas kehadiran satker pada kegiatan sosialisasi wasdal BMN dan verval data SIMANTAP dan bersama-sama mengajak untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian di lingkungannya masing masing demi terwujudnya tertib pengelolaan BMN.

(Teks dan Foto : M. Eko Agus Y)

FOTO-FOTO LAIN TERKAIT BERITA

This slideshow requires JavaScript.

 

Tinggalkan komentar

Lelang Kendaraan PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero)


sumber : www.kpknljember.djkn.or.id

PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember akan melaksanakan lelang noneksekusi sukarela berupa barang bergerak yang didominasi kendaraan operasional dari PTPN XII.

 

Salah satu kendaraan operasional yang akan dilelang dimuka umum adalah Honda CRV dengan kondisi yang masih istimewa. Kendaraan keluaran tahun 2005 tersebut diberi nilai limit sebesar Rp138.000.000,- dan uang jaminan ditetapkan sebesar Rp93.000.000,-. Dari pihak penjual (PTPN XII) membagi kategori barang yang dilelang dengan lima kategori yakni :

 

  1. Kategori Istimewa, 9 kendaraan operasional
  2. Kategori Layak jalan, 32 kendaraan operasional
  3. Kategori Rusak, 12 kendaraan operasional
  4. Kategori Rusak Berat, 10 kendaraan operasional
  5. Kategori Rusak Berat untuk alat berat, 1 unit.

Bagi masyarakat umum yang berminat untuk mengikuti lelang tersebut, dapat melihat kondisi kendaraan pada :

 

  • Hari/Tanggal : Kamis dan Jumat, 12 – 13 Desember 2013
  • Pukul : 09:00 – 14:00 WIB
  • Lokasi : Jl. Gajah Mada No. 156, 255 dan 15 Jember
  • Khusus alat berat dapat dilihat di Kebun Kotta Blater Ambulu, Jember

Untuk lebih lanjut, download pengumuman lelang PTPN XII

 

Humas KPKNL Jember

@okeaja

Tinggalkan komentar

Lelang BMN yang berasal dari barang gratifikasi KPK


sumber : www.kpknljember.djkn.or.id

Katalog_Lelang_KPK_small_1Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V, akan melaksanakan penjualan lelang barang milik negara yang berasal dari barang gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman dan katalog dibawah ini.

Pengumuman Lelang

Katalog Lelang

Tinggalkan komentar

Pengembalian Pengurusan Piutang Yang Berasal Dari BUMN/D


sumber : http://www.kpknljember.djkn.or.id

berkas

Berkas

Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang tata cara pengembalian pengurusan piutang yang berasal dari penyerah Badan Usaha Milik Negara / Daerah (BUMN/D) dan Badan Usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimilik oleh BUMN/D. pengembalian piutang tersebut dalam rangka menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 terkait perkara pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

Yang dimaksud Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) sesuai peraturan tersebut adalah dokumentasi yang memuat informasi tentang pengurusan piutang yang dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terhadap piutang BUMN/D.

 

untuk lebih lengkapnya, silahkan download Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2013 tentang Tata Cara Pengembalian Pengurusan Piutang Yang Berasal Dari Penyerahan BUMN/D dan Badan Usaha Yang Modalnya Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Oleh BUMN/D

 

Tinggalkan komentar

Era Baru Lelang di Indonesia oleh DJKN


lelang onlineDirektorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) membuat terobosan baru di bidang lelang, dengan cara modernisasi lelang dengan membuka cara penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta lelang, dengan email, tromol pos dan internet.

Era baru pelaksanaan lelang tersebut, terutama lelang melalui internet, akan segera di ujii cobakan oleh DJKN melalui lelang internet. Peserta lelang dapat menawar lelang tanpa harus datang ke tempat pelaksanaan lelang. Untuk mengikuti lelang seperti ini, peserta lelang harus mendaftar terlebih dahulu ke dalam aplikasi khusus lelang via email. Setelah terdaftar, peserta lelang dapat melihat barang apa saja yang akan dijual secara lelang. Apabila berminat, peserta lelang tinggal meng-klik tombol tertentu di dalam aplikasi tersebut dan untuk selanjutnya akan memperoleh informasi mengenai nomor rekening untuk keperluan penyetoran uang jaminan penawaran lelang. Setelah melakukan penyetoran, peserta lelang akan mendapatkan token atau semacam kode unik untuk keperluan menawar lelang.

DJKN melalui KPKNL Jakarta V akan melaksanakan lelang internet pertama kali dengan barang yang dilelang berupa External Hard Disk Toshiba Canvio 3.0. Pelaksanaan lelang tersebut akan dilaksanakan pada hari Kamis, 5 Desember 2013. Untuk lebih lengkapnya, silahkan lihat pengumuman lelang tersebut sebagai berikut : www.djkn.depkeu.go.id.

Tinggalkan komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 970 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: