Archive for category Pengelolaan BMN

Sosialisasi Aplikasi Sistem Manajemen Tanah Pemerintah (SIMANTAP) di KPKNL Jember


sumber : www.djkn.depkeu.go.id

 Jember - KPKNL Jember mengadakan kegiatan sosialisasi Aplikasi Sistem Manajeman Tanah Pemerintah (SIMANTAP) yang diikuti oleh seluruh satuan kerja (satker) di wilayah kerja KPKNL Jember terutama satker dengan jenis kewenangan Kantor Daerah (KD) sebanyak 149 satker. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Gedung Aula KPKNL Jember pada tanggal 2 dan 4 April 2012.

 

Acara dimulai pada pukul 08.00 WIB, dengan diawali sambutan dari Rahmat Effendi, Kepala KPKNL Jember, beliau menyampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan sosialiasi SIMANTAP, yaitu:

 

  1. Untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan sertipikasi BMN sesuai kesepakatan antara Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian PPN/Bappenas, DJA dan DJKN;
  2. Pemetaan sebaran data sertipikasi tanah;
  3. Identifikasi status penguasaan dan dokumen kepemilikan tanah;
  4. Petugas satker dapat mengoperasionalkan Aplikasi SIMANTAP dan menyampaikan data BMN berupa Tanah kepada KPKNL Jember.

Kepala KPKNL Jember juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran Kasubbag Umum dan Operator SIMAK BMN yang hadir memenuhi undangan dari KPKNL Jember, dan berharap agar mengikuti kegiatan ini dengan serius, serta menanyakan hal-hal yang kurang jelas mengenai Aplikasi SIMANTAP kepada narasumber.

Pada acara berikutnya, Plh. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Mizan Abidi menyampaikan materi tentang Aplikasi SIMANTAP, antara lain tentang levelisasi aplikasi, output yang diharapkan seperti data K/L/Satker pemilik tanah, jumlah bidang tanah, lokasi tanah, luas tanah, peruntukan tanah, status penguasaan tanah dan status dokumen kepemilikan tanah. Terakhir disampaikan alur proses penginputan dari Aplikasi SIMANTAP tersebut.

Selanjutnya, pada materi praktek Aplikasi SIMANTAP, yang disampaikan oleh M. Eko Agus Y, peserta sosialisasi diberi contoh input formulir pendataan tanah (FPT) mulai dari data penatausahaan tanah di SIMAK BMN, data bidang tanah, status bidang tanah sampai dengan dokumen pendukung bidang tanah, serta proses pengiriman file data ke KPKNL Jember.

Pada akhir acara, Rahmat Effendi, Kepala KPKNL Jember berharap dengan terlaksananya sosialisasi Aplikasi SIMANTAP ini, program pemerintah untuk sertipikasi BMN berupa tanah dapat berjalan dengan lancar dan satker dapat memenuhi kewajiban pelaporan atas BMN berupa tanah yang dimiliknya. (M. Eko Agus Y. – KPKNL Jember)

2 Komentar

Persyaratan Perubahan Nama Sertipikat Tanah


contoh sertipikat

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 186/PMK.06/2009 dan Nomor : 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara berupa Tanah. Sesuai pasal 2 peraturan tersebut, BMN berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Negara/Lembaga yang menguasai dan/atau menggunakan Barang Milik Negara.

Untuk satuan kerja yang BMN berupa Tanah sudah bersertipikat, namun belum sesuai ketentuan, lakukan perubahan nama ke Kantor Pertanahan setempat, dengan persyaratan sebagai berikut :

  1. Surat permohonan perubahan nama kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat. contoh surat, klik disini
  2. Surat Kuasa dari Kepala Kantor/Kepala Satker (selaku KPB) kepada pegawai yang mengurus perubahan nama;
  3. Sertipikat asli;
  4. Cetakan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional, download disini
  5. Biaya perubahan nama + Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Humas KPKNL Jember

@okeaja39

sumber : website KPKNL Jember

, ,

4 Komentar

Pengelolaan BMN Idle: Ringankan Beban Belanja Negara


sumber : www.djkn.depkeu.go.id

salah satu bangunan Idle

Pada tanggal 28 Desember 2011, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan tersebut merupakan jawaban dari banyaknya aset negara berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak atau belum digunakan secara optimal.

Barang Milik Negara (BMN) idle menurut peraturan ini adalah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (K/L). Adapun kriteria dari BMNidle, meliputi:

  1. BMN yang sedang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sejak terindikasi idle
  1. BMN yang digunakan, tetapi tidak sesuai dengan tugas dan fungsi K/L.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku pelaksana fungsional atas kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola BMN dapat membantu meringankan beban belanja negara sekaligus menambah pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari Pengelolaan BMN idle tersebut.

Penggunaan BMN idle oleh K/L yang membutuhkan tanah dan/atau bangunan merupakan salah satu cara meringankan beban belanja negara. Sebagai contoh, di wilayah kerja suatu KPKNL terdapat aset yang terindikasi idlekarena tidak digunakan dalam penyelenggaran tugas dan fungsi dengan nilai sebesar Rp10 milyar. Sedangkan menurut data LBMN-KD, pada suatu KPKNL terdapat mutasi tambah pada akun tanah adalah sebesar Rp100 milyar. Bila proses pengelolaan BMN idle tersebut dilaksanakan dengan tertib, pengeluaran belanja modal untuk penambahan tanah dapat dihemat sebesar nilai BMN idle pada daerah tersebut sehingga negara hanya perlu mengalokasikan dana sebesar Rp90 milyar.

BMN idle yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang dapat memberikan kontribusi pendapatan negara dari PNBP melalui mekanisme pemanfaatan BMN. DJKN yang memiliki instansi vertikal dapat menambah pendapatan negara dengan cara memasang tanda penguasaan atas tanah yang berisi informasi Kanwil DJKN/KPKNL yang menguasai tanahidle tersebut dan tanda yang berisi peluang untuk dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Dengan cara itu, tanah yang menganggur tersebut tidak akan membebani APBN dengan biaya pengamanan dan pemeliharaannya sekaligus memberikan kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Pada peraturan ini diatur juga mengenai sanksi bagi Pengguna Barang yang tidak menyerahkan BMN yang ditetapkan sebagai BMN idle berupa:

  1. Pembekuan dana pemeliharaan BMN atas tanah dan/atau bangunan yang telah ditetapkan sebagai BMN idle.

Ketentuan ini perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bersama antara DJKN selaku Pengelola Barang dan DJPBN selaku Pengelola Anggaran sehingga dapat diimplementasikan oleh KPKNL dan KPPN selaku Kuasa Pengelola Barang/Anggaran.

  1. Penundaan penyelesaian atas usulan pemanfaatan, pemindahtanganan, atau penghapusan BMN yang diajukan oleh Pengguna Barang.

Di samping peraturan mengenai pembekuan dana pemeliharaan BMN, diperlukan juga keseragaman prosedur kerja dan bentuk surat yang berkaitan dengan pengelolaan BMN idle seperti Laporan Pelaksanaan Investigasi atau Penelitian. Selain itu, untuk efisiensi pelaksanaan peraturan ini, wewenang dan tanggung jawab dari Pengelolaan BMN idle yang dipegang oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara dapat didelegasikan kepada instansi vertikal dengan berdasarkan wilayah kerja maupun berdasar nilai BMN yang terindikasi idle, seperti memberikan kewenangan pengelolaan BMN idlesampai dengan lima milyar rupiah ke KPKNL, sampai dengan sepuluh milyar ke Kanwil DJKN.

Dengan demikian, Pengelolaan BMN idle secara tepat, efektif, dan optimal untuk penyelenggaran tugas dan fungsi K/L, dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat melalui penghematan belanja negara dan memberikan kontribusi pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Oleh : M. Eko Agus Y. – KPKNL Jember.

Tinggalkan komentar

Sosialisasi SIMANTAP Untuk Satker Wilayah Kerja KPKNL Jember


Berkaitan dengan telah terbitnya Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor : 186/PMK.06/2009 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah, maka sebagai langkah awal akan dilaksanakan identifikasi dan pendataan BMN berupa tanah, baik yang telah bersertipikat atas nama Pemerintah RI c.q. K/L maupun yang belum bersertipikat.

Guna mempermudah pelaksanaan kegiatan tersebut, telah disiapkan program Aplikasi Sistem Manajemen Tanah Pemerintah (SIMANTAP) yang akan disosialisasikan ke seluruh satuan kerja wilayah kerja KPKNL Jember.
Undangan dapat di unduh sebagai berikut :
Catatan : diharapkan membawa Laptop untuk praktek aplikasi.
Download Aplikasi SIMANTAP, klik disini
Humas KPKNL Jember
@okeaja39

1 Komentar

Update Aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan Februari 2012


Update Februari 2012

Berkaitan dengan telah di-launching-nya Aplikasi SAKPA 2012, maka Aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan harus dilakukan update versi 17 Februari 2012 agar seluruh transaksi dapat ter-posting pada Aplikasi SAKPA 2012.

Silahkan download file update SIMAK BMN dan Persediaan pada link berikut :

  1. Petunjuk singkat update Februari 2012
  2. Aplikasi SIMAK BMN versi Februari 2012
  3. Aplikasi Persediaan versi Februari 2012
  4. Update Database BMN versi Februari 2012

Untuk mendapatkan installer Aplikasi SAKPA 2012, klik disini

TELAH TERSEDIA UPDATE SIMAK BMN VERSI APRIL 2012, klik disini

Semoga bermanfaat.

ekolumajangdotcom

19 Komentar

Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan BMN Pada K/L


Pada beberapa Kementerian/Lembaga wewenang Pengelolaan BMN didelegasikan sampai pada tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) atau Kepala Kantor Wilayah, bahkan sampai dengan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) atau Kepala Satuan Kerja. Berikut beberapa pendelegasian di Kementerian/Lembaga :

  1. Pendelegasian Kewenangan Pada Kementerian Agama
  2. Pendelegasian Kewenangan Pada Kementerian Perhubungan
  3. Pendelegasian Kewenangan Pada Badan Pertanahan Nasional
  4. Pendelegasian Kewenangan Pada Kementerian Kehutanan
  5. Pendelegasian Kewenangan Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Serta beberapa pendelagasian kewenangan lainnya yang akan segera kami unggah.

Semoga bermanfaat.

ekolumajang.com

, , , , ,

6 Komentar

Update Aplikasi Persediaan Versi 4 Januari 2012


sumber : www.kpknljember.djkn.or.id

Update Aplikasi Persediaan Versi 4 Januari 2012, untuk mengatasi perbedaan nilai persediaan yang dikirim ke SIMAK BMN.

Beberapa link pilihan untuk download update terbaru :

1. Aplikasi Persediaan versi 4 Januari 2012 (4shared)
2. Aplikasi Persediaan versi 4 Januari 2012 (ziddu)
3. Aplikasi Persediaan versi 4 Januari 2012 (web DJKN)

Tim Update Aplikasi
KPKNL Jember

19 Komentar

DJKN Adakan Lelang Gratifikasi KPK


sumber : www.djkn.depkeu.go.id

Pejabat Lelang

Jakarta – Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V mengadakan penjualan lelang barang milik negara yang berasal dari barang gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (11/10) di Aula Prijadi Praptosuhardjo Kementerian Keuangan.

Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) III DJKN Sugiwanto sebagai pejabat penjual membuka lelang kali ini. Sugiwanto menyampaikan bahwa sebelum pelaksanaan lelang didahului denganaanwijing (penjelasan lelang) pada tanggal 10 Oktober 2011 danmenjelaskan kembali secara singkat mengenai objek yang akan dilelang.

Lelang yang diikuti oleh 48 calon pembeli ini juga dihadiri oleh Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Cahya H Harefa, Direktur Gratifikasi KPK Muhamad Sigit, Direktur Lelang DJKN Suryanto, danDirektur Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN Purnama T. Sianturi.

Bertindak sebagai pejabat lelang dari KPKNL Jakarta V adalah Januar Edi Purwoko dan sebagai pemandu lelang (afs lager) adalah Riyanto.

Sebelum pelaksanaan lelang dimulai, pejabat lelang membacakan terlebih dahulu risalah lelang dan ketentuan-ketentuan dalam lelang.Sebelum penawaran dimulai, pejabat lelang membuka kesempatan kepada para calon pembeli untuk menanyakan hal-hal yang dianggap kurang jelas agar lelang berjalan dengan lancar. Selanjutnya afs lagermemulaipenawaran dengan cara penawaran lisan naik-naik secara berurutan sesuai dengan pengumuman lelang.

proses penawaran barang

Para calon pembeli lelang mengikuti jalannya lelang dengan antusias. Proses kenaikan penawaran harga berjalan sangat cepat terutama pada item-item yang menjadi favorit pembeli seperti, kalung, laptop merk Apple, handycam, iPad, iPod, kamera digital, logam mulia, dan ponsel Blackberry. Jam tangan rolex yang merupakan pengembalian seorang menteriditawarkan dengan nilai limit Rp59.625.743,00 danakhirnya mencapai harga penawaran tertinggi Rp68.200.000,00.

Logam mulai menjadi item yang paling diminati peserta lelang, hampir tiga perempat peserta membayar uang jaminan untuk item ini. Logam mulia 5 gram yang mempunyai nilai limit Rp1.656.436,00 ini laku terlelang dengan harga Rp2.700.00,00, sedangkan untuk logam mulia 3 gram yang mempunyai limit Rp1.002.970,00 terlelang dengan harga Rp.1.700.000,00.

Dari pelaksanaan lelang ini diperoleh total harga barang yang terjualsebesar Rp145.150.000,00 sehingga terjadi kenaikan harga lelang sebesar 14,25% dari nilai limit.

 

Tinggalkan komentar

Pengumuman Lelang BMN yang Berasal dari Barang Gratifikasi KPK


sumber : www.djkn.depkeu.go.id

Pengumuman lelang BMN yang berasal dari barang gratifikasi KPK dapat didownload di sini

Tinggalkan komentar

Update Aplikasi SIMAK 18 Juli 2011


Penjelasan singkat update BMN 18 Juli 2011 

Update 18 Juli 2011 untuk aplikasi BMNPPBW10 dan BMNPPBE10
1. Update BMNPPBW10 terkait dengan perbaikan menu backup/ restore terutama untuk ;
   wilayah Dekon/ TP/ UB
   Konsep BMNPPBW10 utk kode wilayah 4 digit (jadi kalo wilayah untuk TP dapat menggunakan ;
   wilayah kabupaten/ kota)
   Untuk restore data DK/TP/UB harus dipilih sesuai kewenangannya

2. Update BMNPPBE10 terkait dengan perbaikan cetakan CRBMN untuk aset tak berwujud dan cetakan ;
   Laporan BMN Barang Bersejarah

3. Untuk yg terkait dengan perubahan ini silahkan update aplikasi kemudian jalankan ;
   menu yg pada versi sebelumnya masih ada kesalahan
Download update, silahkan klik disini atau disini

8 Komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 970 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: