Archive for category Pengelolaan BMN

KPKNL Jember Adakan Verifikasi dan Validasi Hasil Penertiban BMN Satker Kementerian Agama


sumber : www.djkn.depkeu.go.id

Jember - KPKNL Jember bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur mengadakan kegiatan verifikasi dan validasi hasil penertiban Barang Milik Negara (BMN) pada Satuan Kerja (Satker) lingkup Kementerian Agama sebanyak 66 satker. Kegiatan  tersebut merupakan tindak lanjut dari catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada opini LKPP Tahun 2011, yang menyebutkan “terdapat selisih hasil pencatatan Inventarisasi dan Penilaian (IP) pada 40 Kementerian Lembaga (K/L) senilai Rp 1,54 triliun dengan nilai koreksi hasil IP pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)”.

 

Kegiatan verivikasi dan validasi tersebut dilaksanakan mulai tanggal 18 s.d. 20 September 2012 dengan target menyelesaikan selisih hasil pencatatan IP sebesar + 11 Milyar Rupiah untuk satker lingkup Kementerian Agama. Selisih tersebut dilakukan verifikasi dan validasi dengan membandingkan nilai BMN yang tercatat di Aplikasi SIMAK BMN dengan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN. Wahyu Widodo, Kepala Seksi PKN menyebutkan bahwa kegiatan verifikasi dan validasi ini untuk memastikan pencatatan nilai BMN telah sesuai dengan hasil IP BMN, dan berharap kegiatan ini merupakan kegiatan terakhir yang berkaitan dengan penertiban BMN, karena tugas pengelolaan BMN yang lain masih banyak yang perlu di optimalisasi, seperti pengelolaan BMN yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi K/L atau BMN Idle.

Setelah dilaksanakan verifikasi dan validasi, selisih hasil pencatatan IP yang tercatat di Aplikasi SIMAK BMN berkurang signifikan. Perwakilan dari Kanwil Kemenag Jatim, Ahmad Maulana, mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik dengan KPKNL Jember, sehingga pelaksanaan verifikasi dan validasi berjalan dengan lancar dan sukses, sehingga hasilnya dari wilayah kerja KPKNL Jember dapat diteruskan ke Kantor Pusat Kementerian Agama untuk di verifikasi dan validasi di tingkat pusat dengan DJKN.

This slideshow requires JavaScript.

Pada akhir acara, Wahyu Widodo Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mewakili Kepala KPKNL Jember berharap dengan terlaksananya verifikasi dan validasi hasil IP BMN dapat meningkatkan tertib pengelolaan BMN pada satker yang tujuan akhirnya adalah mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari aparat pengawas fungsional. (M. Eko Agus Y_ Humas Jember)

Tinggalkan komentar

Perubahan Kedua Atas PMK tentang Penataan Pemanfaatan BMN TNI


Salah Satu BMN TNI

Menteri Keuangan dengan pertimbangan dalam rangka optimalisasi penataan pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, perlu melakukan penyempurnaan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2010

Telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2012 tanggal 17 Juli 2012 yang memperpanjang proses pengajuan permohonan pemanfaatan BMN di lingkungan TNI sampai dengan 31 Agustus 2013

Untuk lebih lengkapnya silahkan download disini

Tinggalkan komentar

KPKNL Jember Adakan Sosialisasi Pengelolaan BMN dan Persiapan Rekonsiliasi BMN Semester I 2012


KPKNL Jember mengadakan kegiatan sosialisasi Pengelolaan BMN dan Persiapan Rekonsiliasi BMN Semester I 2012 yang diikuti oleh seluruh satuan kerja (satker) di wilayah kerja KPKNL Jember sebanyak 235 satker. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan mulai tgl. 12 s.d. 14 Juni 2012 dan 18 s.d. 20 Juni 2012 di 4 (empat) Kab/Kota wilayah kerja KPKNL Jember.

Acara dimulai pada pukul 09.00 WIB, dengan diawali sambutan dari Kepala KPKNL Jember, diwakili oleh Anita Dhamajanti, Kepala Sub Bagian Umum KPKNL Jember, beliau menyampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan sosialiasi, yaitu :

  1. Menyampaikan petunjuk penyelesaian bongkaran barang milik negara (BMN) karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau renovasi) sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : SE-4/KN/2012 tgl. 27 Pebruari 2012;
  2. Mendorong Satuan Kerja untuk segera mengajukan penetapan status penggunaan BMN untuk tertib pengelolaan BMN;
  3. Mengajak satker lebih awerenes terhadap BMN yang berada di satker, melalui penyampaian pengelolaan BMN yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi K/L sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tgl. 28 Desember 2011;
  4. Memberikan persamaan persepsi kepada satuan kerja pada saat pelaksanaan rekonsiliasi BMN semester I 2012.

Kepala KPKNL Jember juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran undangan dari satuan kerja yang hadir memenuhi undangan dari KPKNL Jember, dan berharap agar mengikuti kegiatan ini dengan serius, sehingga tema yang diusung pada sosialisasi kali ini dapat tercapai, yakni : “ Mari Kita Berdayakan Aset Negara”, serta menanyakan hal-hal yang kurang jelas mengenai materi yang disampaikan kepada narasumber.

Pada acara berikutnya, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Wahyu Widodo menyampaikan materi penyelesaian bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau renovasi) dan mengenai Penetapan Status Penggunaan BMN. “Ketentuan tentang bongkaran BMN ini merupakan hal baru yang perlu disampaikan kepada satuan kerja, serta untuk memberi kepastian hukum dalam penyelesaian bongkaran BMN karena perbaikan dan untuk optimalisasi Penerimaan Negara” pungkasnya..

Selanjutnya pada materi pengelolaan BMN yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi K/L atau BMN idle, serta materi persiapan rekonsiliasi BMN semester I 2012 disampaikan secara bergantian oleh staf Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Rita Kartika Wardani dan Sigit Suprayogi. Pada pelaksanaan rekonsiliasi BMN semester I 2012 yang akan diselenggarakan pada minggu pertama bulan Juli 2012, KPKNL Jember menerapkan sistem antrian menggunakan mesin antrian touch screen, sehingga pelaksanaan rekonsiliasi dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Pada akhir acara, Wahyu Widodo, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mewakili Kepala KPKNL Jember berharap dengan terlaksananya sosialisasi ini, satker dapat lebih memahami tentang pengelolaan BMN, khususnya terkait penyelesaian bongkaran BMN, penetapan status penggunaan BMN, BMN Idle dan mengetahui prosedur pelaksanaan rekonsiliasi semester I 2012 yang akan diselenggarakan pada minggu pertama bulan Juli 2012.

Oleh : M. Eko Agus Y. – KPKNL Jember

4 Komentar

Update SIMAK BMN dan Persediaan April 2012


Perubahan aplikasi BMN April 2012 :

1. Penambahan transaksi terkait denga BPYBDS
2. Penyesuaian dengan perdirjen 80/2011 (perubahan BAS

selengkapnya download file update SIMAK BMN dan Persediaan berikut :

  1. Update SIMAK BMN dan Persediaan April 2012, atau
  2. Update SIMAK BMN dan Persediaan April 2o12

Semoga Bermanfaat.

ekolumajangdotcom

,

2 Komentar

Sosialisasi Aplikasi Sistem Manajemen Tanah Pemerintah (SIMANTAP) di KPKNL Jember


sumber : www.djkn.depkeu.go.id

 Jember - KPKNL Jember mengadakan kegiatan sosialisasi Aplikasi Sistem Manajeman Tanah Pemerintah (SIMANTAP) yang diikuti oleh seluruh satuan kerja (satker) di wilayah kerja KPKNL Jember terutama satker dengan jenis kewenangan Kantor Daerah (KD) sebanyak 149 satker. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Gedung Aula KPKNL Jember pada tanggal 2 dan 4 April 2012.

 

Acara dimulai pada pukul 08.00 WIB, dengan diawali sambutan dari Rahmat Effendi, Kepala KPKNL Jember, beliau menyampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan sosialiasi SIMANTAP, yaitu:

 

  1. Untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan sertipikasi BMN sesuai kesepakatan antara Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian PPN/Bappenas, DJA dan DJKN;
  2. Pemetaan sebaran data sertipikasi tanah;
  3. Identifikasi status penguasaan dan dokumen kepemilikan tanah;
  4. Petugas satker dapat mengoperasionalkan Aplikasi SIMANTAP dan menyampaikan data BMN berupa Tanah kepada KPKNL Jember.

Kepala KPKNL Jember juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran Kasubbag Umum dan Operator SIMAK BMN yang hadir memenuhi undangan dari KPKNL Jember, dan berharap agar mengikuti kegiatan ini dengan serius, serta menanyakan hal-hal yang kurang jelas mengenai Aplikasi SIMANTAP kepada narasumber.

Pada acara berikutnya, Plh. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Mizan Abidi menyampaikan materi tentang Aplikasi SIMANTAP, antara lain tentang levelisasi aplikasi, output yang diharapkan seperti data K/L/Satker pemilik tanah, jumlah bidang tanah, lokasi tanah, luas tanah, peruntukan tanah, status penguasaan tanah dan status dokumen kepemilikan tanah. Terakhir disampaikan alur proses penginputan dari Aplikasi SIMANTAP tersebut.

Selanjutnya, pada materi praktek Aplikasi SIMANTAP, yang disampaikan oleh M. Eko Agus Y, peserta sosialisasi diberi contoh input formulir pendataan tanah (FPT) mulai dari data penatausahaan tanah di SIMAK BMN, data bidang tanah, status bidang tanah sampai dengan dokumen pendukung bidang tanah, serta proses pengiriman file data ke KPKNL Jember.

Pada akhir acara, Rahmat Effendi, Kepala KPKNL Jember berharap dengan terlaksananya sosialisasi Aplikasi SIMANTAP ini, program pemerintah untuk sertipikasi BMN berupa tanah dapat berjalan dengan lancar dan satker dapat memenuhi kewajiban pelaporan atas BMN berupa tanah yang dimiliknya. (M. Eko Agus Y. – KPKNL Jember)

2 Komentar

Persyaratan Perubahan Nama Sertipikat Tanah


contoh sertipikat

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 186/PMK.06/2009 dan Nomor : 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara berupa Tanah. Sesuai pasal 2 peraturan tersebut, BMN berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Negara/Lembaga yang menguasai dan/atau menggunakan Barang Milik Negara.

Untuk satuan kerja yang BMN berupa Tanah sudah bersertipikat, namun belum sesuai ketentuan, lakukan perubahan nama ke Kantor Pertanahan setempat, dengan persyaratan sebagai berikut :

  1. Surat permohonan perubahan nama kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat. contoh surat, klik disini
  2. Surat Kuasa dari Kepala Kantor/Kepala Satker (selaku KPB) kepada pegawai yang mengurus perubahan nama;
  3. Sertipikat asli;
  4. Cetakan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional, download disini
  5. Biaya perubahan nama + Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Humas KPKNL Jember

@okeaja39

sumber : website KPKNL Jember

, ,

5 Komentar

Pengelolaan BMN Idle: Ringankan Beban Belanja Negara


sumber : www.djkn.depkeu.go.id

salah satu bangunan Idle

Pada tanggal 28 Desember 2011, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan tersebut merupakan jawaban dari banyaknya aset negara berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak atau belum digunakan secara optimal.

Barang Milik Negara (BMN) idle menurut peraturan ini adalah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (K/L). Adapun kriteria dari BMNidle, meliputi:

  1. BMN yang sedang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sejak terindikasi idle
  1. BMN yang digunakan, tetapi tidak sesuai dengan tugas dan fungsi K/L.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku pelaksana fungsional atas kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola BMN dapat membantu meringankan beban belanja negara sekaligus menambah pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari Pengelolaan BMN idle tersebut.

Penggunaan BMN idle oleh K/L yang membutuhkan tanah dan/atau bangunan merupakan salah satu cara meringankan beban belanja negara. Sebagai contoh, di wilayah kerja suatu KPKNL terdapat aset yang terindikasi idlekarena tidak digunakan dalam penyelenggaran tugas dan fungsi dengan nilai sebesar Rp10 milyar. Sedangkan menurut data LBMN-KD, pada suatu KPKNL terdapat mutasi tambah pada akun tanah adalah sebesar Rp100 milyar. Bila proses pengelolaan BMN idle tersebut dilaksanakan dengan tertib, pengeluaran belanja modal untuk penambahan tanah dapat dihemat sebesar nilai BMN idle pada daerah tersebut sehingga negara hanya perlu mengalokasikan dana sebesar Rp90 milyar.

BMN idle yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang dapat memberikan kontribusi pendapatan negara dari PNBP melalui mekanisme pemanfaatan BMN. DJKN yang memiliki instansi vertikal dapat menambah pendapatan negara dengan cara memasang tanda penguasaan atas tanah yang berisi informasi Kanwil DJKN/KPKNL yang menguasai tanahidle tersebut dan tanda yang berisi peluang untuk dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Dengan cara itu, tanah yang menganggur tersebut tidak akan membebani APBN dengan biaya pengamanan dan pemeliharaannya sekaligus memberikan kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Pada peraturan ini diatur juga mengenai sanksi bagi Pengguna Barang yang tidak menyerahkan BMN yang ditetapkan sebagai BMN idle berupa:

  1. Pembekuan dana pemeliharaan BMN atas tanah dan/atau bangunan yang telah ditetapkan sebagai BMN idle.

Ketentuan ini perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bersama antara DJKN selaku Pengelola Barang dan DJPBN selaku Pengelola Anggaran sehingga dapat diimplementasikan oleh KPKNL dan KPPN selaku Kuasa Pengelola Barang/Anggaran.

  1. Penundaan penyelesaian atas usulan pemanfaatan, pemindahtanganan, atau penghapusan BMN yang diajukan oleh Pengguna Barang.

Di samping peraturan mengenai pembekuan dana pemeliharaan BMN, diperlukan juga keseragaman prosedur kerja dan bentuk surat yang berkaitan dengan pengelolaan BMN idle seperti Laporan Pelaksanaan Investigasi atau Penelitian. Selain itu, untuk efisiensi pelaksanaan peraturan ini, wewenang dan tanggung jawab dari Pengelolaan BMN idle yang dipegang oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara dapat didelegasikan kepada instansi vertikal dengan berdasarkan wilayah kerja maupun berdasar nilai BMN yang terindikasi idle, seperti memberikan kewenangan pengelolaan BMN idlesampai dengan lima milyar rupiah ke KPKNL, sampai dengan sepuluh milyar ke Kanwil DJKN.

Dengan demikian, Pengelolaan BMN idle secara tepat, efektif, dan optimal untuk penyelenggaran tugas dan fungsi K/L, dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat melalui penghematan belanja negara dan memberikan kontribusi pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Oleh : M. Eko Agus Y. – KPKNL Jember.

1 Komentar

Sosialisasi SIMANTAP Untuk Satker Wilayah Kerja KPKNL Jember


Berkaitan dengan telah terbitnya Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor : 186/PMK.06/2009 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah, maka sebagai langkah awal akan dilaksanakan identifikasi dan pendataan BMN berupa tanah, baik yang telah bersertipikat atas nama Pemerintah RI c.q. K/L maupun yang belum bersertipikat.

Guna mempermudah pelaksanaan kegiatan tersebut, telah disiapkan program Aplikasi Sistem Manajemen Tanah Pemerintah (SIMANTAP) yang akan disosialisasikan ke seluruh satuan kerja wilayah kerja KPKNL Jember.
Undangan dapat di unduh sebagai berikut :
Catatan : diharapkan membawa Laptop untuk praktek aplikasi.
Download Aplikasi SIMANTAP, klik disini
Humas KPKNL Jember
@okeaja39

1 Komentar

Update Aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan Februari 2012


Update Februari 2012

Berkaitan dengan telah di-launching-nya Aplikasi SAKPA 2012, maka Aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan harus dilakukan update versi 17 Februari 2012 agar seluruh transaksi dapat ter-posting pada Aplikasi SAKPA 2012.

Silahkan download file update SIMAK BMN dan Persediaan pada link berikut :

  1. Petunjuk singkat update Februari 2012
  2. Aplikasi SIMAK BMN versi Februari 2012
  3. Aplikasi Persediaan versi Februari 2012
  4. Update Database BMN versi Februari 2012

Untuk mendapatkan installer Aplikasi SAKPA 2012, klik disini

TELAH TERSEDIA UPDATE SIMAK BMN VERSI APRIL 2012, klik disini

Semoga bermanfaat.

ekolumajangdotcom

19 Komentar

Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan BMN Pada K/L


Pada beberapa Kementerian/Lembaga wewenang Pengelolaan BMN didelegasikan sampai pada tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) atau Kepala Kantor Wilayah, bahkan sampai dengan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) atau Kepala Satuan Kerja. Berikut beberapa pendelegasian di Kementerian/Lembaga :

  1. Pendelegasian Kewenangan Pada Kementerian Agama
  2. Pendelegasian Kewenangan Pada Kementerian Perhubungan
  3. Pendelegasian Kewenangan Pada Badan Pertanahan Nasional
  4. Pendelegasian Kewenangan Pada Kementerian Kehutanan
  5. Pendelegasian Kewenangan Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Serta beberapa pendelagasian kewenangan lainnya yang akan segera kami unggah.

Semoga bermanfaat.

ekolumajang.com

, , , , ,

6 Komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 975 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: