Archive for category Pengelolaan BMN

Sosialisasi Wasdal BMN dan Verval Data SIMANTAP


sumber : www.djkn.depkeu.go.id dan www.kpknljember.djkn.or.id

Gambar UtamaJember - Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember mengadakan kegiatan sosialiasi pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (wasdal BMN) serta verifikasi dan validasi (verval) data Sistem Manajemen Tanah Pemerintah (SIMANTAP) kepada satuan kerja (satker) di wilayah kerja KPKNL Jember pada Selasa, 10 Desember 2013 di Ijen View Hotel, Bondowoso. Satuan kerja yang sebanyak 75 satker dengan masing-masing satker mengirim 2 perwakilan, terdiri dari 1 pejabat struktural dan 1 operator SIMAK BMN.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Jawa Timur M. Djalalain berkenan membuka acara. Kepala Kanwil menyampaikan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan penertiban BMN yang telah dilaksanakan pada periode 2007-2010 lalu dan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008. Wasdal merupakan bagian dari siklus pengelolaan BMN yang sangat strategis dan penting, karena tanpa adanya pengawasan dan pengendalian maka seluruh siklus pengelolaan BMN yang lain tidak akan berjalan dengan baik.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang dibuat sejak tahun 2006 s.d. 2007, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih diberi pendapat Disclaimer, salah satunya karena pengelolaan BMN masih belum memadai. Sedangkan mulai tahun 2009 s.d. 2010 setelah dilaksanakannya Penertiban BMN, mengalami peningkatan menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Nilai kekayaan negara yang dicatat pada LKPP Tahun 2007 masih sekitar 237 Triliun, sedangkan pada tahun 2011, setelah diadakannya penertiban BMN, nilai kekayaan negara dicatat sebesar 1.624 Triliun, nilai terakhir pada tahun 2013 tercatat sebesar 2.013 Triliun. “Dengan nilai kekayaan negara yang sangat besar tersebut, maka diperlukan suatu peraturan yang mengatur pengawasan dan pengendalian BMN,” ujar M. Djalalain.

Selain pengawasan dan pengendalian BMN, M. Djalalain juga menyampaikan prioritas dari pemerintah untuk segera melaksanakan sertipikasi tanah milik pemerintah. Kanwil DJKN Jawa Timur mendapat target 250 bidang tanah, yang seluruh biaya pensertipikatan telah tersedia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur. Kami harap kerja sama dari seluruh satker untuk mensukseskan program pemerintah untuk sertipikasi tanah, sehingga seluruh barang milik negara berupa tanah dapat diamankan dari pihak pihak yang tidak bertanggung jawab, pungkas M. Djalalain.

Pada materi pengawasan dan pengendalian BMN, narasumber dari Kanwil DJKN Jawa Timur adalah Guntur Riyanto yang merupakan Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara. Guntur menyampaikan wewenang dan tanggung jawab dari pengguna barang pada pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN adalah: melakukan pemantauan dan penertiban, meminta aparat pengawas intern pemerintah (APIP) untuk melakukan audit, menindaklanjuti hasil audit, memberikan penjelasan tertulis atas permintaan Pengelola Barang (DJKN), dan membuat prosedur kerja wasdal di lingkungannya. Guntur Riyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala KPKNL Kendari tersebut, juga memberi contoh implementasi wasdal atas pemanfaatan BMN. Wasdal atas pemanfaatan BMN seperti, apakah pelaksanaan pemanfaatan BMN telah mendapat persetujuan Pengelola Barang dan apakah pelaksanaan pemanfaatan BMN telah dilaksanakan sesuai persetujuan Pengelola Barang atau sesuai dengan perjanjian.

Pada peraturan tentang pengawasan dan pengendalian ini juga diatur tentang dilaksanakannya penertiban BMN apabila dari hasil pemantauan diketahui ada ketidaksesuaian. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melaksanakan penertiban yang harus diselesaikan paling lama 15 hari kerja sejak, laporan hasil pemantauan atau surat permintaan penertiban BMN dari Pengelola Barang diterima. Penertiban atas pelaksanaan pengamanan BMN, sepert : BMN berupa tanah belum bersertipikat atas nama Pemerintah RI c.q. nama Kementerian/Lembaga, BMN berupa tanah dikuasai pihak lain secara tidak sah dan BMN berupa tanah dalam sengketa. Upaya penertiban atas BMN berupa tanah tersebut dilaksanakan dengan segera mendaftarkan proses sertipikat kepada BPN setempat. “Apabila tanah dalam sengketa, dapat dilakukan pendekatan persuasif dengan cara musyawarah dengan pihak yang menguasai tanah sengketa, namun bila tidak berhasil maka dilakukan upaya hukum”, ujar Guntur.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengendalian Barang Milik Negara ini mulai berlaku 6 bulan terhitung sejak tanggal diundangkan pada 27 Desember 2012, atau telah berlaku sejak tanggal 27 Juni 2013. Sehingga Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan tahunan hasil wasdal BMN kepada KPKNL Jember dengan tembusan kepada Pengguna Barang paling lambat pada akhir bulan Maret setelah berakhirnya tahun anggaran. Dengan demikian, satker wilayah kerja KPKNL Jember diharap dapat menyampaikan laporan tahunan hasil pengawasan dan pengedalian BMN paling lambat pada bulan Maret 2014, pungkas Guntur.

Khusnul Arifin, pelaksana pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) melanjutkan kegiatan verifikasi dan validasi data SIMANTAP dengan membagi satker sesuai wilayah kerja dan tingkat kesiapan pelaksanaan sertipikasi tanah pada satker. Hasil dari verifikasi dan validasi tersebut digunakan KPKNL Jember untuk mapping target pensertipikatan BMN berupa tanah yang akan disampaikan kepada Kantor BPN di 6 Kab/Kota wilayah kerja KPKNL Jember.

Pada akhir acara, Kepala KPKNL Jember Agus Hari Widodo menyampaikan terima kasih atas kehadiran satker pada kegiatan sosialisasi wasdal BMN dan verval data SIMANTAP dan bersama-sama mengajak untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian di lingkungannya masing masing demi terwujudnya tertib pengelolaan BMN.

(Teks dan Foto : M. Eko Agus Y)

FOTO-FOTO LAIN TERKAIT BERITA

This slideshow requires JavaScript.

 

Tinggalkan komentar

Direktorat Penilaian Kekayaan Negara Lakukan Uji Penilaian SDA di Taman Nasional Meru Betiri


sumber : www.djkn.depkeu.go.id

4 sudut pantaiDirektorat Penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melakukan uji penilaian Sumber Daya Alam (SDA) berupa hutan hujan tropis dataran rendah pada tanggal 3 s.d. 6 September 2013 di wilayah Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) yang berlokasi di Kabupaten Jember.

Kegiatan uji penilaian SDA ini diikuti oleh para penilai dari Direktorat Penilaian, perwakilan penilai dari Kanwil/KPKNL DJKN Jawa Timur serta penilai dari KPKNL Jember selaku tuan rumah. Uji penilaian SDA ini merupakan salah satu bentuk aplikatif dari Buku Pedoman Penilaian SDA sekaligus sebagai upaya peningkatan kapasitas bagi penilai DJKN, khususnya untuk penilaian sumber daya alam hutan.

Pada kegiatan ini tim penilai DJKN melakukan kunjungan pada lokasi hutan yang telah ditetapkan sebagai Taman Nasional Meru Betiri sejak tahun 1997 dengan luas 58.000 Ha (Kab. Jember seluas 37.585 Ha dan Kab. Banyuwangi seluas 20.415 Ha). Sebelum melakukan kunjungan lokasi hutan, Tim diterima oleh Kepala Balai Taman Nasional Meru Betiri Ir. Pratono Puroso yang pada kesempatan itu memberikan presentasi singkat tentang potensi sumber daya alam yang ada di TNMB. Sedangkan dari Tim Penilai DJKN yang dipimpin Indra Safri Kepala Subdirektorat Standardisasi Penilaian Bisnis dan Sumber Daya Alam menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya kegiatan uji penilaian SDA ini.

Dalam uji penilaian SDA yang didampingi narasumber ahli kehutanan Ichsan Suwandi ini, Tim Penilai DJKN mengambil sampel untuk mengetahu potensi kekayaan alam di TNMB pada Resort Bandealit yang merupakan salah satu resort di TNMB. Potensi tersebut meliputi potensi Flora dan Fauna yang dianggap bisa mewakili TNMB.  Potensi flora yang diambil sampel oleh tim penilai DJKN diantaranya yang berada di ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah, ekosistem hutan mangrove, dan ekosistem hutan pantai. Salah satu potensi flora yaitu bunga langka Rafflesia Zollingeriana dan pohon palahlar (Dipterocarpus Sp), perlu diketahui bahwa bunga Rafflesia Zollingeriana merupakan salah satu jenis rafflesia yang endemik dari bagian timur Pulau Jawa dan sekarang hanya dapat dijumpai di Kawasan TNMB. Sedangkan pohon palahlar termasuk pohon langka yang merupakan endemik pada hutan dataran rendah di pulau Jawa. Jenis pohon ini, selain ada di TNMB juga hanya dapat ditemui di daerah ujung kulon dengan populasi sekitar 5 pohon. Untuk TNMB resort Bandealit, ditemukan 2 pohon palahlar dengan ketinggian 30 dan 40 meter dan diperkirakan sudah berusia lebih dari 100 tahun.

2 pengukuran diameter

Pengukuran Diameter Pohon

Sedangkan untuk potensi fauna yang ada di Resort Bandealit, tim penilai DJKN melakukan pengamatan beberapa jenis satwa berupa banteng (Bos Javanicus), kera hitam/lutung (Trachypithecus Auratus) dan beberapa jenis burung yang dilindungi dan dapat tim penilai DJKN jumpai di kawasan Resort Bandealit seperti burung rangkong (Bucheros Rinocheros) dan pecuk ular (Anhinga Melanogaster).

Selain melakukan pengamatan potensi flora dan fauna, tim penilai juga melakukan survei potensi hidrologi dan potensi wisata dari TNMB. Survei potensi hidrologi dilakukan dengan menyebar tim penilai untuk melakukan wawancara dengan penduduk Desa Krecek Bandealit tentang penggunaan air yang bersumber dari TNMB. Sedangkan untuk survei manfaat wisata di Resort Bandealit sangat sulit untuk menemukan pengunjung sebagai responden pada hari kerja karena wisata di lokasi ini merupakan objek wisata minat khusus. Beruntung pada saat itu terdapat rombongan dari Universitas Jember yang sedang melakukan pelatihan SAR sehingga Tim Penilai DJKN dapat mewawancarai perwakilan dari rombongan tersebut sebagai sampel untuk survei potensi wisata.

Kegiatan lapangan uji penilaian SDA ini, selanjutnya akan digunakan Direktorat Penilaian sebagai bahan simulasi penilaian SDA TMNB dalam rangka menentukan potensi ekonomi dari TNMB sebagai langkah awal dari keinginan untuk menyusun neraca tentang sumber daya alam/hayati yang tidak hanya fisik tetapi juga dalam bentuk moneter.

Oleh : M. Eko Agus Y. (KPKNL Jember) dibantu Tim Dit. Penilaian Kekayaan Negara (PKN)

Foto-foto lainnya

This slideshow requires JavaScript.

1 Komentar

Pendelegasian Wewenang Pengelolaan BMN


pelimpahan wewenangMenteri Keuangan mendelegasikan kewenangan atau peneruslimpahan wewenang bidang Pengelolaan Barang Milik Negara kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 tanggal 23 Juli 2013. Pelimpahan tersebut meliputi : Penetapan Status Penggunaan BMN, Pemanfaatan BMN dan Perpanjangannya, Penghapusan BMN dan Pemindahtanganan BMN.

Nilai yang digunakan adalah nilai buku yaitu nilai yang tercatat dalam daftar barang  pengguna/kuasa pengguna atau laporan barang pengguna/kuasa pengguna. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2013. untuk lebih lengkapnya, download peraturan disini : KMK 218_KM.6_2013_Peneruslimpahan Wewenang

1 Komentar

Sistem Informasi Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah (Simantap) v.20


sumber : http://www.kpknljember.djkn.or.id

SIMANTAP 2.0Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah (SIMANTAP) versi 2.0 telah terbit pada bulan Mei 2013.
Berikut link download aplikasi tersebut :
1. Installer hanya Satker;
2. Installer lengkap

Tinggalkan komentar

Aplikasi SIMAK BMN 2013 Tingkat Wilayah, Eselon I dan Pengguna Barang


SIMAK WilayahAplikasi SIMAK BMN 2013 tingkat wilayah, eselon I dan pengguna barang telah diluncurkan secara resmi melalui website Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, silahkan download aplikasi disini atau disini

Installer SIMAK BMN Tingkat KPB, lihat disini

1 Komentar

KPKNL Jember: Langkah Besar Penatausahaan BMN


sumber : www.djkn.depkeu.go.id

Kepala KPKNL Jember membuka kegiatan

Kepala KPKNL Jember membuka kegiatan

JEMBER – Sejak neraca pemerintah Indonesia disusun pertama kali pada tahun 2004, Barang Milik Negara (BMN) masih dicatat sesuai nilai perolehan, baru pada tahun 2007 dilakukan penertiban BMN sesuai Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban BMN yang menghasilkan nilai wajar BMN. Pada tahun 2013 ini, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat yang merupakan hasil rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2011. BPK merekomendasikan agar pemerintah mempercepat pengukuran masa manfaat sehingga dapat menerapkan penyusutan. Sehingga dengan terbitnya peraturan tentang penyusutan tersebut, hal ini merupakan sebuah langkah besar Penatausahaan BMN yang dapat menyajikan nilai aset tetap secara wajar dalam LKPP.

Dalam rangka memenuhi edukasi dan komunikasi di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember mengadakan kegiatan Sosialisasi Akuntansi Penyusutan BMN dan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi (SIMAK) BMN 2013 dengan mengundang seluruh satuan kerja (satker) di wilayah kerja KPKNL Jember dengan jumlah sebanyak 225 satker. Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan 3 (tiga) tahap, dimulai dari 11 dan 12 Juni 2013 di Hotel Aston Jember serta 19 Juni 2013 di Hotel Ijen View Bondowoso.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala KPKNL Jember Rahmat Effendi. Rahmat menyampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan sosialiasi, yaitu :
1. Menyampaikan Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap;
2. Aplikasi SIMAK BMN 2013;
3. Memberikan persamaan persepsi kepada satuan kerja pada saat pelaksanaan rekonsiliasi BMN semester I 2013.

Rahmat Effendi, dalam sambutan pembukanya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari satker yang menghadiri undangan dari KPKNL Jember sehingga sinergi antara pengguna barang dan pengelola barang dapat menyukseskan reformasi manajemen aset negara. “Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) telah melakukan action plan dalam penerapan penyusutan, tahun 2011 dan 2012 sudah dilakukan penyusutan di satker Badan Layanan Umum (BLU), kemudian untuk satker biasa baru dilakukan pada tahun 2013 ini,” ujar pria yang gemar berolahraga tersebut.

Pada materi penyusutan, yang disampaikan oleh Khusnul Arifin, satker diberikan penjelasan tentang ruang lingkup penyusutan yang dilakukan terhadap Aset Tetap yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka Pengelolaan BMN. “Sedangkan penyusutan Aset Tetap tersebut memiliki tujuan : menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam LKPP, mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa manfaat suatu BMN, dan memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki,” ujar pria kelahiran Jember tersebut.

Materi berikutnya tentang simulasi Aplikasi SIMAK BMN 2013, disampaikan oleh Renny Setyawati. Satker dipandu melakukan kegiatan instalasi aplikasi, database dan tools, proses migrasi dan normalisasi data BMN, penyusutan BMN pertama kali, verifikasi dan tindak lanjut atas penyusutan pertama kali, penyusutan transaksional dan reguler serta pengungkapan dan pengamanan yang berkaitan dengan penyusutan. “Aplikasi SIMAK BMN 2013, merupakan tools yang digunakan untuk penyusunan laporan BMN pada Semester I 2013 dan pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPKNL Jember,” ujar Renny.

Pada akhir acara, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Wahyu Widodo, mewakili Kepala KPKNL Jember berharap dengan terlaksananya sosialisasi ini, kegiatan rekonsiliasi Semester I 2013 dapat berjalan dengan lancar dan seluruh satker dapat menjalankan proses penyusutan BMN sesuai ketentuan. (Penulis: M. Eko Agus Y – KPKNL Jember, Editor: arf)

Tinggalkan komentar

Undangan Rekonsiliasi Data BMN Semester I 2013


sumber : http://www.kpknljember.djkn.or.id SIMAK13

KPKNL Jember, mengundang satuan kerja di wilayah KPKNL Jember untuk melaksanakan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN semester I 2013 pada tanggal 1 s.d 5 Juli 2013 dengan jadwal sebagai berikut :

  1. Satker Kab. Bondowoso dan Situbondo, Senin 1 Juli 2013. Undangan klik disini
  2. Satker Kab. Jember, Selasa 2 Juli 2013. Undangan klik disini
  3. Satker Kab./Kota Probolinggo, Rabu, 3 Juli 2013. Undangan klik disini
  4. Satker Kab. Banyuwangi, Kamis, 4 Juli 2013. Undangan klik disini
  5. Satker lingkup Kemhan/TNI, Jumat, 5 Juli 2013. Undangan klik disini

Rekonsiliasi semester I 2013, menggunakan Aplikasi SIMAK BMN 2013. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Jember.

 

Humas KPKNL Jember

@KPKNLJember

@okeaja39

, ,

1 Komentar

Aplikasi SIMAK BMN 2013


SIMAK13Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat untuk menyajikan aset tetap secara wajar, mengetahui potensi BMN dan untuk memberikan bentuk pendekatan dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap sesuai Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN).

Untuk menunjang penatausahaan penyusutan aset tetap tersebut diperlukan alat bantu aplikasi yakni SIMAK BMN yang sesuai dengan PMK tersebut. Setelah dilakukan migrasi dari SIMAK BMN 10 ke SIMAK BMN 13, diperlukan normalisasi BMN yang belum sesuai tanggal perolehannya. BMN setelah normalisasi akan dilakukan penyusutan yang menghasilkan nilai buku. Untuk lebih lengkapnya, silahkan download Aplikasi SIMAK BMN 2013, berikut :

  1. Installer Aplikasi
  2. Installer Database
  3. Installer Aplikasi Migrasi
  4. Manual Migrasi

Semoga bermanfaat.

 

12 Komentar

Sosialisasi Akuntansi Penyusutan BMN dan SIMAK BMN 2013


sumber : www.kpknljember.djkn.or.id

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, KPKNL Jember berencana melaksanakan sosialisasi Akuntansi Penyusutan BMN beserta Aplikasi SIMAK BMN 2013 yang mendukung pelaksanaan dari kegiatan penyusutan BMN.

Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan sebagai berikut :

  1. Satker Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2013, undangan klik disini;
  2. Satker Kabupaten Banyuwangi dan Kota Probolinggo dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2013, undangan klik disini;
  3. Satker Kabupaten Jember dan Kabupaten Probolinggo pada tanggal 19 Juni 2013, undangan klik disini

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon kepada seluruh Satker untuk dapat hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi KPKNL Jember

Humas KPKNL Jember
@KPKNLJEMBER
@okeaja39

Tinggalkan komentar

Penatausahaan Penyusutan Aset Tetap (SIMAKBMN13)


Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat untuk menyajikan aset tetap secara wajar, mengetahui potensi BMN dan untuk memberikan bentuk pendekatan dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap sesuai Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN).

Untuk menunjang penatausahaan penyusutan aset tetap tersebut diperlukan alat bantu aplikasi yakni SIMAK BMN yang sesuai dengan PMK tersebut. Tampilan dari aplikasi tersebut kurang lebih sebagai berikut :

SIMAK13untuk download Peraturan Menteri Keuangan, klik disini

,

Tinggalkan komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 970 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: