Archive for category Pengelolaan BMN

PMK 150 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Kebutuhan BMN


sumber : http://www.kpknljember.djkn.or.id

Maskot DJKNKementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menerbitkan peraturan baru di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 150 Tahun 2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Pada peraturan tersebut diatur tentang perencanaan pengadaan BMN dan perencanaan pemeliharaan BMN. Kuasa Pengguna Barang / satuan kerja wajib menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk proses pengadaan dan pemeliharaan.

Ketentuan penting dalam peraturan menteri tersebut diantaranya : Kementerian Negara / Lembaga yang tidak menyampaikan RKBMN, tidak dapat mengusulkan penyediaan anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan BMN. Penyusuan RKBMN oleh masing-masing Kementerian / Lembaga dilaksanakan secara bertahap mulai Tahun Anggaran 2017.

untuk lebih lengkapnya, silahkan download Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150 Tahun 2014 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN

,

Tinggalkan komentar

Jadwal Pemutakhiran Dan Rekonsiliasi Data BMN Semester I Tahun 2014


sumber : www.kpknljember.djkn.or.id

Maskot DJKNMenunjuk Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.05/2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : PER-01/KN/2014 tentang tata cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, disebutkan bahwa satuan kerja wajib melaksanakan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN Semester I dengan KPKNL Jember pada tanggal 01 s.d. 10 Juli 2014.

Jadwal Rekonsiliasi

Untuk memperlancar pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Petugas SIMAK BMN diminta mengisi dan menyiapkan kelengkapan dokumen rekonsiliasi BMN sesuai cek list bahan rekonsiliasi BMN (terlampir), dan memastikan telah menggunakan  Aplikasi  SIMAK BMN 2013  update versi 14.1.1 April 2014,  dapat diunduh dihttp://www.kpknljember.djkn.or.id/2014/05/update-simak-bmn-versi-1411-april-2014.html serta telah melakukan Penyusutan Reguler (Semester I).
  2. Bagi yang berhalangan hadir dapat melakukan rekonsiliasi dengan mengirimkan ADK SIMAK BMN (backup, file kirim saldo awal, file kirim semester I) dan Neraca SIMAK BMN serta Neraca SAKPA (dalam bentuk pdf)  ke alamat emailkpknljember.rekon@gmail.com.
  3. Satker agar melakukan update data SIMANTAP (contoh:  tanah  tidak  bermasalah  menjadi  bermasalah,  tanah  milik  sendiri  menjadi milik pihak ketiga), dan mengirimkan ADK SIMANTAP ke alamat email kpknljember.rekon@gmail.com.

 

Untuk lebih lengkapnya silahkan download surat sebagai berikut :

 

 

Tinggalkan komentar

Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rekonsiliasi Data BMN


sumber : www.kpknljember.djkn.or.id

Maskot DJKNDirektorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang Milik Negara (BMN) yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman atas pengelolaan BMN, menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Beberapa perubahan tersebut antara lain :

  1. Jadwal rekonsiliasi Semester I, awalnya sampai dengan tanggal 7 Juli menjadi tanggal 10 Juli.
  2. Format Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN lingkup Internal ditambah dengan Akumulasi Penyusutan untuk masing-masing akun neraca Aset.

Untuk lebih lengkapnya silahkan download Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : PER-1/KN/2014 tanggal 30 Mei 2014 disini

2 Komentar

Update SIMAK BMN Versi 14.1.1 April 2014


SIMAK13Dipergunakan oleh satuan kerja mitra KPPN SPAN berupa penambahan perekaman SP2D dari 7 digit menjadi 15 digit.

History update :

  1. Penambahan jumlah digit pada perekaman SP2D dari 7 digit menjadi 15 digit
  2. Perubahan meliputi :
No Modul
1 Sub menu perolehan BMN
2 Sub Menu Perubahan BMN-          Pengembangan-          PengembaganLangsung-          Pengembangan KDP
3 Sub Menu Perolehan ATR-          Pembelian-          Penyelesaian Pembangunan-          Penyelesaian Pembangunan Langsung-          Penyelesaian Pembangunan Langsung KDP
4 Sub Menu Perolehan KDP
5 Sub Menu Pengembangan KDP
6 Sub Menu Laporan Barang Hilang
7 Sub Menu Laporan Barang Rusak Berat

 

Petunjuk Update

  1. Pastikan database sudah di backup terlebih dahulu
  2. Rename bmnkpb13.exe di folder C:\BMNKPB13 menjadi bmnkpn13_lama.exe
  3. Klik dua kali pada Update SIMAK BMN Versi 14.1.1 8 April 2014.exe
  4. Pastikan folder tujuan Update benar

Klik Install

Download update April 2014 disini 

Apabila mengalami kendala setelah update Aplikasi SIMAK BMN Versi 14.1.1 8 April 2014 seperti gambar berikut : Cannot Locate

 

bisa dilakukan dengan copy file DLL yang dibutuhkan (bisa download disini), copy ke folder bmnkpb13. Jalankan kembali aplikasi. Selamat mencoba

6 Komentar

Sosialisasi Wasdal BMN dan Verval Data SIMANTAP


sumber : www.djkn.depkeu.go.id dan www.kpknljember.djkn.or.id

Gambar UtamaJember – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember mengadakan kegiatan sosialiasi pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (wasdal BMN) serta verifikasi dan validasi (verval) data Sistem Manajemen Tanah Pemerintah (SIMANTAP) kepada satuan kerja (satker) di wilayah kerja KPKNL Jember pada Selasa, 10 Desember 2013 di Ijen View Hotel, Bondowoso. Satuan kerja yang sebanyak 75 satker dengan masing-masing satker mengirim 2 perwakilan, terdiri dari 1 pejabat struktural dan 1 operator SIMAK BMN.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Jawa Timur M. Djalalain berkenan membuka acara. Kepala Kanwil menyampaikan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan penertiban BMN yang telah dilaksanakan pada periode 2007-2010 lalu dan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008. Wasdal merupakan bagian dari siklus pengelolaan BMN yang sangat strategis dan penting, karena tanpa adanya pengawasan dan pengendalian maka seluruh siklus pengelolaan BMN yang lain tidak akan berjalan dengan baik.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang dibuat sejak tahun 2006 s.d. 2007, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih diberi pendapat Disclaimer, salah satunya karena pengelolaan BMN masih belum memadai. Sedangkan mulai tahun 2009 s.d. 2010 setelah dilaksanakannya Penertiban BMN, mengalami peningkatan menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Nilai kekayaan negara yang dicatat pada LKPP Tahun 2007 masih sekitar 237 Triliun, sedangkan pada tahun 2011, setelah diadakannya penertiban BMN, nilai kekayaan negara dicatat sebesar 1.624 Triliun, nilai terakhir pada tahun 2013 tercatat sebesar 2.013 Triliun. “Dengan nilai kekayaan negara yang sangat besar tersebut, maka diperlukan suatu peraturan yang mengatur pengawasan dan pengendalian BMN,” ujar M. Djalalain.

Selain pengawasan dan pengendalian BMN, M. Djalalain juga menyampaikan prioritas dari pemerintah untuk segera melaksanakan sertipikasi tanah milik pemerintah. Kanwil DJKN Jawa Timur mendapat target 250 bidang tanah, yang seluruh biaya pensertipikatan telah tersedia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur. Kami harap kerja sama dari seluruh satker untuk mensukseskan program pemerintah untuk sertipikasi tanah, sehingga seluruh barang milik negara berupa tanah dapat diamankan dari pihak pihak yang tidak bertanggung jawab, pungkas M. Djalalain.

Pada materi pengawasan dan pengendalian BMN, narasumber dari Kanwil DJKN Jawa Timur adalah Guntur Riyanto yang merupakan Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara. Guntur menyampaikan wewenang dan tanggung jawab dari pengguna barang pada pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN adalah: melakukan pemantauan dan penertiban, meminta aparat pengawas intern pemerintah (APIP) untuk melakukan audit, menindaklanjuti hasil audit, memberikan penjelasan tertulis atas permintaan Pengelola Barang (DJKN), dan membuat prosedur kerja wasdal di lingkungannya. Guntur Riyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala KPKNL Kendari tersebut, juga memberi contoh implementasi wasdal atas pemanfaatan BMN. Wasdal atas pemanfaatan BMN seperti, apakah pelaksanaan pemanfaatan BMN telah mendapat persetujuan Pengelola Barang dan apakah pelaksanaan pemanfaatan BMN telah dilaksanakan sesuai persetujuan Pengelola Barang atau sesuai dengan perjanjian.

Pada peraturan tentang pengawasan dan pengendalian ini juga diatur tentang dilaksanakannya penertiban BMN apabila dari hasil pemantauan diketahui ada ketidaksesuaian. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melaksanakan penertiban yang harus diselesaikan paling lama 15 hari kerja sejak, laporan hasil pemantauan atau surat permintaan penertiban BMN dari Pengelola Barang diterima. Penertiban atas pelaksanaan pengamanan BMN, sepert : BMN berupa tanah belum bersertipikat atas nama Pemerintah RI c.q. nama Kementerian/Lembaga, BMN berupa tanah dikuasai pihak lain secara tidak sah dan BMN berupa tanah dalam sengketa. Upaya penertiban atas BMN berupa tanah tersebut dilaksanakan dengan segera mendaftarkan proses sertipikat kepada BPN setempat. “Apabila tanah dalam sengketa, dapat dilakukan pendekatan persuasif dengan cara musyawarah dengan pihak yang menguasai tanah sengketa, namun bila tidak berhasil maka dilakukan upaya hukum”, ujar Guntur.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengendalian Barang Milik Negara ini mulai berlaku 6 bulan terhitung sejak tanggal diundangkan pada 27 Desember 2012, atau telah berlaku sejak tanggal 27 Juni 2013. Sehingga Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan tahunan hasil wasdal BMN kepada KPKNL Jember dengan tembusan kepada Pengguna Barang paling lambat pada akhir bulan Maret setelah berakhirnya tahun anggaran. Dengan demikian, satker wilayah kerja KPKNL Jember diharap dapat menyampaikan laporan tahunan hasil pengawasan dan pengedalian BMN paling lambat pada bulan Maret 2014, pungkas Guntur.

Khusnul Arifin, pelaksana pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) melanjutkan kegiatan verifikasi dan validasi data SIMANTAP dengan membagi satker sesuai wilayah kerja dan tingkat kesiapan pelaksanaan sertipikasi tanah pada satker. Hasil dari verifikasi dan validasi tersebut digunakan KPKNL Jember untuk mapping target pensertipikatan BMN berupa tanah yang akan disampaikan kepada Kantor BPN di 6 Kab/Kota wilayah kerja KPKNL Jember.

Pada akhir acara, Kepala KPKNL Jember Agus Hari Widodo menyampaikan terima kasih atas kehadiran satker pada kegiatan sosialisasi wasdal BMN dan verval data SIMANTAP dan bersama-sama mengajak untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian di lingkungannya masing masing demi terwujudnya tertib pengelolaan BMN.

(Teks dan Foto : M. Eko Agus Y)

FOTO-FOTO LAIN TERKAIT BERITA

This slideshow requires JavaScript.

 

Tinggalkan komentar

Direktorat Penilaian Kekayaan Negara Lakukan Uji Penilaian SDA di Taman Nasional Meru Betiri


sumber : www.djkn.depkeu.go.id

4 sudut pantaiDirektorat Penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melakukan uji penilaian Sumber Daya Alam (SDA) berupa hutan hujan tropis dataran rendah pada tanggal 3 s.d. 6 September 2013 di wilayah Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) yang berlokasi di Kabupaten Jember.

Kegiatan uji penilaian SDA ini diikuti oleh para penilai dari Direktorat Penilaian, perwakilan penilai dari Kanwil/KPKNL DJKN Jawa Timur serta penilai dari KPKNL Jember selaku tuan rumah. Uji penilaian SDA ini merupakan salah satu bentuk aplikatif dari Buku Pedoman Penilaian SDA sekaligus sebagai upaya peningkatan kapasitas bagi penilai DJKN, khususnya untuk penilaian sumber daya alam hutan.

Pada kegiatan ini tim penilai DJKN melakukan kunjungan pada lokasi hutan yang telah ditetapkan sebagai Taman Nasional Meru Betiri sejak tahun 1997 dengan luas 58.000 Ha (Kab. Jember seluas 37.585 Ha dan Kab. Banyuwangi seluas 20.415 Ha). Sebelum melakukan kunjungan lokasi hutan, Tim diterima oleh Kepala Balai Taman Nasional Meru Betiri Ir. Pratono Puroso yang pada kesempatan itu memberikan presentasi singkat tentang potensi sumber daya alam yang ada di TNMB. Sedangkan dari Tim Penilai DJKN yang dipimpin Indra Safri Kepala Subdirektorat Standardisasi Penilaian Bisnis dan Sumber Daya Alam menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya kegiatan uji penilaian SDA ini.

Dalam uji penilaian SDA yang didampingi narasumber ahli kehutanan Ichsan Suwandi ini, Tim Penilai DJKN mengambil sampel untuk mengetahu potensi kekayaan alam di TNMB pada Resort Bandealit yang merupakan salah satu resort di TNMB. Potensi tersebut meliputi potensi Flora dan Fauna yang dianggap bisa mewakili TNMB.  Potensi flora yang diambil sampel oleh tim penilai DJKN diantaranya yang berada di ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah, ekosistem hutan mangrove, dan ekosistem hutan pantai. Salah satu potensi flora yaitu bunga langka Rafflesia Zollingeriana dan pohon palahlar (Dipterocarpus Sp), perlu diketahui bahwa bunga Rafflesia Zollingeriana merupakan salah satu jenis rafflesia yang endemik dari bagian timur Pulau Jawa dan sekarang hanya dapat dijumpai di Kawasan TNMB. Sedangkan pohon palahlar termasuk pohon langka yang merupakan endemik pada hutan dataran rendah di pulau Jawa. Jenis pohon ini, selain ada di TNMB juga hanya dapat ditemui di daerah ujung kulon dengan populasi sekitar 5 pohon. Untuk TNMB resort Bandealit, ditemukan 2 pohon palahlar dengan ketinggian 30 dan 40 meter dan diperkirakan sudah berusia lebih dari 100 tahun.

2 pengukuran diameter

Pengukuran Diameter Pohon

Sedangkan untuk potensi fauna yang ada di Resort Bandealit, tim penilai DJKN melakukan pengamatan beberapa jenis satwa berupa banteng (Bos Javanicus), kera hitam/lutung (Trachypithecus Auratus) dan beberapa jenis burung yang dilindungi dan dapat tim penilai DJKN jumpai di kawasan Resort Bandealit seperti burung rangkong (Bucheros Rinocheros) dan pecuk ular (Anhinga Melanogaster).

Selain melakukan pengamatan potensi flora dan fauna, tim penilai juga melakukan survei potensi hidrologi dan potensi wisata dari TNMB. Survei potensi hidrologi dilakukan dengan menyebar tim penilai untuk melakukan wawancara dengan penduduk Desa Krecek Bandealit tentang penggunaan air yang bersumber dari TNMB. Sedangkan untuk survei manfaat wisata di Resort Bandealit sangat sulit untuk menemukan pengunjung sebagai responden pada hari kerja karena wisata di lokasi ini merupakan objek wisata minat khusus. Beruntung pada saat itu terdapat rombongan dari Universitas Jember yang sedang melakukan pelatihan SAR sehingga Tim Penilai DJKN dapat mewawancarai perwakilan dari rombongan tersebut sebagai sampel untuk survei potensi wisata.

Kegiatan lapangan uji penilaian SDA ini, selanjutnya akan digunakan Direktorat Penilaian sebagai bahan simulasi penilaian SDA TMNB dalam rangka menentukan potensi ekonomi dari TNMB sebagai langkah awal dari keinginan untuk menyusun neraca tentang sumber daya alam/hayati yang tidak hanya fisik tetapi juga dalam bentuk moneter.

Oleh : M. Eko Agus Y. (KPKNL Jember) dibantu Tim Dit. Penilaian Kekayaan Negara (PKN)

Foto-foto lainnya

This slideshow requires JavaScript.

1 Komentar

Pendelegasian Wewenang Pengelolaan BMN


pelimpahan wewenangMenteri Keuangan mendelegasikan kewenangan atau peneruslimpahan wewenang bidang Pengelolaan Barang Milik Negara kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 tanggal 23 Juli 2013. Pelimpahan tersebut meliputi : Penetapan Status Penggunaan BMN, Pemanfaatan BMN dan Perpanjangannya, Penghapusan BMN dan Pemindahtanganan BMN.

Nilai yang digunakan adalah nilai buku yaitu nilai yang tercatat dalam daftar barang  pengguna/kuasa pengguna atau laporan barang pengguna/kuasa pengguna. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2013. untuk lebih lengkapnya, download peraturan disini : KMK 218_KM.6_2013_Peneruslimpahan Wewenang

1 Komentar

Sistem Informasi Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah (Simantap) v.20


sumber : http://www.kpknljember.djkn.or.id

SIMANTAP 2.0Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah (SIMANTAP) versi 2.0 telah terbit pada bulan Mei 2013.
Berikut link download aplikasi tersebut :
1. Installer hanya Satker;
2. Installer lengkap

Tinggalkan komentar

Aplikasi SIMAK BMN 2013 Tingkat Wilayah, Eselon I dan Pengguna Barang


SIMAK WilayahAplikasi SIMAK BMN 2013 tingkat wilayah, eselon I dan pengguna barang telah diluncurkan secara resmi melalui website Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, silahkan download aplikasi disini atau disini

Installer SIMAK BMN Tingkat KPB, lihat disini

1 Komentar

KPKNL Jember: Langkah Besar Penatausahaan BMN


sumber : www.djkn.depkeu.go.id

Kepala KPKNL Jember membuka kegiatan

Kepala KPKNL Jember membuka kegiatan

JEMBER – Sejak neraca pemerintah Indonesia disusun pertama kali pada tahun 2004, Barang Milik Negara (BMN) masih dicatat sesuai nilai perolehan, baru pada tahun 2007 dilakukan penertiban BMN sesuai Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban BMN yang menghasilkan nilai wajar BMN. Pada tahun 2013 ini, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat yang merupakan hasil rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2011. BPK merekomendasikan agar pemerintah mempercepat pengukuran masa manfaat sehingga dapat menerapkan penyusutan. Sehingga dengan terbitnya peraturan tentang penyusutan tersebut, hal ini merupakan sebuah langkah besar Penatausahaan BMN yang dapat menyajikan nilai aset tetap secara wajar dalam LKPP.

Dalam rangka memenuhi edukasi dan komunikasi di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember mengadakan kegiatan Sosialisasi Akuntansi Penyusutan BMN dan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi (SIMAK) BMN 2013 dengan mengundang seluruh satuan kerja (satker) di wilayah kerja KPKNL Jember dengan jumlah sebanyak 225 satker. Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan 3 (tiga) tahap, dimulai dari 11 dan 12 Juni 2013 di Hotel Aston Jember serta 19 Juni 2013 di Hotel Ijen View Bondowoso.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala KPKNL Jember Rahmat Effendi. Rahmat menyampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan sosialiasi, yaitu :
1. Menyampaikan Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap;
2. Aplikasi SIMAK BMN 2013;
3. Memberikan persamaan persepsi kepada satuan kerja pada saat pelaksanaan rekonsiliasi BMN semester I 2013.

Rahmat Effendi, dalam sambutan pembukanya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari satker yang menghadiri undangan dari KPKNL Jember sehingga sinergi antara pengguna barang dan pengelola barang dapat menyukseskan reformasi manajemen aset negara. “Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) telah melakukan action plan dalam penerapan penyusutan, tahun 2011 dan 2012 sudah dilakukan penyusutan di satker Badan Layanan Umum (BLU), kemudian untuk satker biasa baru dilakukan pada tahun 2013 ini,” ujar pria yang gemar berolahraga tersebut.

Pada materi penyusutan, yang disampaikan oleh Khusnul Arifin, satker diberikan penjelasan tentang ruang lingkup penyusutan yang dilakukan terhadap Aset Tetap yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka Pengelolaan BMN. “Sedangkan penyusutan Aset Tetap tersebut memiliki tujuan : menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam LKPP, mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa manfaat suatu BMN, dan memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki,” ujar pria kelahiran Jember tersebut.

Materi berikutnya tentang simulasi Aplikasi SIMAK BMN 2013, disampaikan oleh Renny Setyawati. Satker dipandu melakukan kegiatan instalasi aplikasi, database dan tools, proses migrasi dan normalisasi data BMN, penyusutan BMN pertama kali, verifikasi dan tindak lanjut atas penyusutan pertama kali, penyusutan transaksional dan reguler serta pengungkapan dan pengamanan yang berkaitan dengan penyusutan. “Aplikasi SIMAK BMN 2013, merupakan tools yang digunakan untuk penyusunan laporan BMN pada Semester I 2013 dan pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPKNL Jember,” ujar Renny.

Pada akhir acara, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Wahyu Widodo, mewakili Kepala KPKNL Jember berharap dengan terlaksananya sosialisasi ini, kegiatan rekonsiliasi Semester I 2013 dapat berjalan dengan lancar dan seluruh satker dapat menjalankan proses penyusutan BMN sesuai ketentuan. (Penulis: M. Eko Agus Y – KPKNL Jember, Editor: arf)

Tinggalkan komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 975 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: