Archive for category Pengelolaan BMN

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)


SAMBUT ERA DIGITALISASI ASET DENGAN SIMAN

SIMANKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember pada hari Selasa, 14 Oktober 2014 mengadakan kegiatan In House Training (IHT) Aplikasi SIMAN. Kegiatan IHT tersebut dilaksanakan oleh Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) yang telah mengikuti Training of Trainer (TOT) SIMAN yang dilaksanakan pada awal Oktober 2014 lalu di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

In House Training yang dilaksanakan di ruang rapat KPKNL Jember tersebut, diikuti oleh Kepala Sub Bagian Umum, Anita Dhamajanti dan seluruh pelaksana di Sub Bagian Umum selaku Pengguna Barang, dan Kepala Seksi PKN, Wahyu Widodo beserta staf selaku Pengelola Barang. Narasumber pada kegiatan IHT yakni, Domas Meida Budiyanto yang telah mengikuti TOT SIMAN.

Domas, menjelaskan gambaran umum tentang SIMAN. SIMAN merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu proses perencanaan, penetapan status, penatausahaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dengan sistem online maka proses permohonan, persetujuan dan penolakan perencanaan, pengelolaan dan penatausahaan BMN dapat dilakukan secara cepat, pengguna barang tinggal mengajukan permohonan atas BMN secara online dan dapat langsung diterima oleh DJKN baik Kantor Pusat, Kantor Wilayah ataupun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai dengan pelimpahan wewenang yang berlaku. DJKN dan unit vertikal dapat memproses permohonan tersebut ketika permohonan dalam bentuk hardcopy dikirim, sehingga dapat mempercepat waktu. Ke depannya, semua pengelolaan BMN akan menggunakan SIMAN. Semua dokumen dan foto aset juga bisa tersimpan di SIMAN sehingga bila terjadi perubahan organisasi (seperti adanya mutasi) semua dokumen tetap tersimpan rapi.

untuk informasi lebih lengkap tentang Aplikasi SIMAN, dapat dilihat di web https://www.djkn.kemenkeu.go.id/websiman

Download aplikasi SIMAN :

  1. SIMAN.Beta.Setup.v0.02
  2. Formulir Permohonan Registrasi User SIMAN

Tinggalkan komentar

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah Negara KPKNL Jember


IMG_3314Jember – “Sesuaikan pekerjaan dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan” , ungkap Kepala Bagian Perlengkapan DJKN Ridho Wahyono menyampaikan pesan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara pada saat peletakan batu pertama pembangunan Rumah Negara KPKNL Jember (27/08). Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Kepala Bagian Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, dan Kepala Bagian Umum Kanwil DJKN Jawa Timur.

Peletakan batu pertama Rumah Negara KPKNL Jember dipusatkan di Jalan Gajah Mada XVIII/5 Jember yang merupakan lokasi pembangunan rumah negara yang diperuntukkan sebagai rumah Kepala Kantor. Pada tahun ini, KPKNL Jember mendapatkan dana pembangunan rumah negara sebanyak 7 unit untuk eselon IV dan 1 unit untuk eselon III. Agus Hari Widodo pada sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Bagian Perlengkapan selaku Pengguna Barang Eselon I dan Bagian Pengelolaan BMN selaku Pengguna Barang yang telah membantu KPKNL Jember dalam proses usulan penghapusan rumah negara eks BPKP yang direkonstruksi menjadi rumah negara milik KPKNL Jember. Agus H.W. juga meminta kepada seluruh pejabat dan pegawai KPKNL Jember untuk meningkatkan kinerjanya, karena negara telah menyediakan fasilitas rumah bagi pejabat dan mess bagi pegawai yang direncanakan direnovasi untuk tahun depan.

Pada sambutannya, Ridho Wahyono menyampaikan pada tahun 2014 ini fokus pada penggunaan BMN yang idle terutama di lingkup Kementerian Keuangan yang tidak digunakan, sehingga negara dapat berhemat dengan tidak membeli tanah baru. Ridho Wahyono juga mengingatkan kepada seluruh elemen, mulai dari PPK, ULP, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Konsultan Perencana, Kontraktor Fisik dan Konsultan Pengawas untuk bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Sumartono, Kepala Bagian Pengelolaan BMN Sekjend Kemenkeu pada sambutannya menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan khususnya DJKN berkomitmen menggunakan BMN Idle yang ada untuk dapat digunakan, salah satunya rumah negara KPKNL Jember yang dahulunya merupakan BMN Idle milik BPKP yang telah lama tidak digunakan oleh BPKP. Biro Perlengkapan Sekjen Kemenkeu dan Bagian Perlengkapan DJKN selalu bersinergi dengan mengoptimalkan BMN Idle untuk dapat digunakan oleh DJKN baik untuk kantor maupun rumah negara.

Setelah seluruh sambutan disampaikan, dilanjutkan dengan peletakan batu pertama oleh Kepala KPKNL Jember, Kepala Bagian Perlengkapan DJKN dan Kepala Bagian Pengelolaan BMN Sekjen Kemenkeu dengan disaksikan Kepala Bagian Umum Kanwil DJKN Jawa Timur, Hendri D. Tobing dilakukan peletakan batu pertama secara simbolis. (Teks : M. Eko Agus Y. Foto : Tim Humas)

Foto-Foto lainnya terkait berita

, ,

Tinggalkan komentar

PMK 150 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Kebutuhan BMN


sumber : http://www.kpknljember.djkn.or.id

Maskot DJKNKementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menerbitkan peraturan baru di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 150 Tahun 2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Pada peraturan tersebut diatur tentang perencanaan pengadaan BMN dan perencanaan pemeliharaan BMN. Kuasa Pengguna Barang / satuan kerja wajib menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk proses pengadaan dan pemeliharaan.

Ketentuan penting dalam peraturan menteri tersebut diantaranya : Kementerian Negara / Lembaga yang tidak menyampaikan RKBMN, tidak dapat mengusulkan penyediaan anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan BMN. Penyusuan RKBMN oleh masing-masing Kementerian / Lembaga dilaksanakan secara bertahap mulai Tahun Anggaran 2017.

untuk lebih lengkapnya, silahkan download Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150 Tahun 2014 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN

,

Tinggalkan komentar

Jadwal Pemutakhiran Dan Rekonsiliasi Data BMN Semester I Tahun 2014


sumber : www.kpknljember.djkn.or.id

Maskot DJKNMenunjuk Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.05/2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : PER-01/KN/2014 tentang tata cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, disebutkan bahwa satuan kerja wajib melaksanakan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN Semester I dengan KPKNL Jember pada tanggal 01 s.d. 10 Juli 2014.

Jadwal Rekonsiliasi

Untuk memperlancar pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Petugas SIMAK BMN diminta mengisi dan menyiapkan kelengkapan dokumen rekonsiliasi BMN sesuai cek list bahan rekonsiliasi BMN (terlampir), dan memastikan telah menggunakan  Aplikasi  SIMAK BMN 2013  update versi 14.1.1 April 2014,  dapat diunduh dihttp://www.kpknljember.djkn.or.id/2014/05/update-simak-bmn-versi-1411-april-2014.html serta telah melakukan Penyusutan Reguler (Semester I).
  2. Bagi yang berhalangan hadir dapat melakukan rekonsiliasi dengan mengirimkan ADK SIMAK BMN (backup, file kirim saldo awal, file kirim semester I) dan Neraca SIMAK BMN serta Neraca SAKPA (dalam bentuk pdf)  ke alamat emailkpknljember.rekon@gmail.com.
  3. Satker agar melakukan update data SIMANTAP (contoh:  tanah  tidak  bermasalah  menjadi  bermasalah,  tanah  milik  sendiri  menjadi milik pihak ketiga), dan mengirimkan ADK SIMANTAP ke alamat email kpknljember.rekon@gmail.com.

 

Untuk lebih lengkapnya silahkan download surat sebagai berikut :

 

 

Tinggalkan komentar

Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rekonsiliasi Data BMN


sumber : www.kpknljember.djkn.or.id

Maskot DJKNDirektorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang Milik Negara (BMN) yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman atas pengelolaan BMN, menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Beberapa perubahan tersebut antara lain :

  1. Jadwal rekonsiliasi Semester I, awalnya sampai dengan tanggal 7 Juli menjadi tanggal 10 Juli.
  2. Format Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN lingkup Internal ditambah dengan Akumulasi Penyusutan untuk masing-masing akun neraca Aset.

Untuk lebih lengkapnya silahkan download Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : PER-1/KN/2014 tanggal 30 Mei 2014 disini

2 Komentar

Update SIMAK BMN Versi 14.1.1 April 2014


SIMAK13Dipergunakan oleh satuan kerja mitra KPPN SPAN berupa penambahan perekaman SP2D dari 7 digit menjadi 15 digit.

History update :

  1. Penambahan jumlah digit pada perekaman SP2D dari 7 digit menjadi 15 digit
  2. Perubahan meliputi :
No Modul
1 Sub menu perolehan BMN
2 Sub Menu Perubahan BMN-          Pengembangan-          PengembaganLangsung-          Pengembangan KDP
3 Sub Menu Perolehan ATR-          Pembelian-          Penyelesaian Pembangunan-          Penyelesaian Pembangunan Langsung-          Penyelesaian Pembangunan Langsung KDP
4 Sub Menu Perolehan KDP
5 Sub Menu Pengembangan KDP
6 Sub Menu Laporan Barang Hilang
7 Sub Menu Laporan Barang Rusak Berat

 

Petunjuk Update

  1. Pastikan database sudah di backup terlebih dahulu
  2. Rename bmnkpb13.exe di folder C:\BMNKPB13 menjadi bmnkpn13_lama.exe
  3. Klik dua kali pada Update SIMAK BMN Versi 14.1.1 8 April 2014.exe
  4. Pastikan folder tujuan Update benar

Klik Install

Download update April 2014 disini 

Apabila mengalami kendala setelah update Aplikasi SIMAK BMN Versi 14.1.1 8 April 2014 seperti gambar berikut : Cannot Locate

 

bisa dilakukan dengan copy file DLL yang dibutuhkan (bisa download disini), copy ke folder bmnkpb13. Jalankan kembali aplikasi. Selamat mencoba

6 Komentar

Sosialisasi Wasdal BMN dan Verval Data SIMANTAP


sumber : www.djkn.depkeu.go.id dan www.kpknljember.djkn.or.id

Gambar UtamaJember – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember mengadakan kegiatan sosialiasi pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (wasdal BMN) serta verifikasi dan validasi (verval) data Sistem Manajemen Tanah Pemerintah (SIMANTAP) kepada satuan kerja (satker) di wilayah kerja KPKNL Jember pada Selasa, 10 Desember 2013 di Ijen View Hotel, Bondowoso. Satuan kerja yang sebanyak 75 satker dengan masing-masing satker mengirim 2 perwakilan, terdiri dari 1 pejabat struktural dan 1 operator SIMAK BMN.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Jawa Timur M. Djalalain berkenan membuka acara. Kepala Kanwil menyampaikan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan penertiban BMN yang telah dilaksanakan pada periode 2007-2010 lalu dan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008. Wasdal merupakan bagian dari siklus pengelolaan BMN yang sangat strategis dan penting, karena tanpa adanya pengawasan dan pengendalian maka seluruh siklus pengelolaan BMN yang lain tidak akan berjalan dengan baik.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang dibuat sejak tahun 2006 s.d. 2007, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih diberi pendapat Disclaimer, salah satunya karena pengelolaan BMN masih belum memadai. Sedangkan mulai tahun 2009 s.d. 2010 setelah dilaksanakannya Penertiban BMN, mengalami peningkatan menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Nilai kekayaan negara yang dicatat pada LKPP Tahun 2007 masih sekitar 237 Triliun, sedangkan pada tahun 2011, setelah diadakannya penertiban BMN, nilai kekayaan negara dicatat sebesar 1.624 Triliun, nilai terakhir pada tahun 2013 tercatat sebesar 2.013 Triliun. “Dengan nilai kekayaan negara yang sangat besar tersebut, maka diperlukan suatu peraturan yang mengatur pengawasan dan pengendalian BMN,” ujar M. Djalalain.

Selain pengawasan dan pengendalian BMN, M. Djalalain juga menyampaikan prioritas dari pemerintah untuk segera melaksanakan sertipikasi tanah milik pemerintah. Kanwil DJKN Jawa Timur mendapat target 250 bidang tanah, yang seluruh biaya pensertipikatan telah tersedia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur. Kami harap kerja sama dari seluruh satker untuk mensukseskan program pemerintah untuk sertipikasi tanah, sehingga seluruh barang milik negara berupa tanah dapat diamankan dari pihak pihak yang tidak bertanggung jawab, pungkas M. Djalalain.

Pada materi pengawasan dan pengendalian BMN, narasumber dari Kanwil DJKN Jawa Timur adalah Guntur Riyanto yang merupakan Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara. Guntur menyampaikan wewenang dan tanggung jawab dari pengguna barang pada pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN adalah: melakukan pemantauan dan penertiban, meminta aparat pengawas intern pemerintah (APIP) untuk melakukan audit, menindaklanjuti hasil audit, memberikan penjelasan tertulis atas permintaan Pengelola Barang (DJKN), dan membuat prosedur kerja wasdal di lingkungannya. Guntur Riyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala KPKNL Kendari tersebut, juga memberi contoh implementasi wasdal atas pemanfaatan BMN. Wasdal atas pemanfaatan BMN seperti, apakah pelaksanaan pemanfaatan BMN telah mendapat persetujuan Pengelola Barang dan apakah pelaksanaan pemanfaatan BMN telah dilaksanakan sesuai persetujuan Pengelola Barang atau sesuai dengan perjanjian.

Pada peraturan tentang pengawasan dan pengendalian ini juga diatur tentang dilaksanakannya penertiban BMN apabila dari hasil pemantauan diketahui ada ketidaksesuaian. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melaksanakan penertiban yang harus diselesaikan paling lama 15 hari kerja sejak, laporan hasil pemantauan atau surat permintaan penertiban BMN dari Pengelola Barang diterima. Penertiban atas pelaksanaan pengamanan BMN, sepert : BMN berupa tanah belum bersertipikat atas nama Pemerintah RI c.q. nama Kementerian/Lembaga, BMN berupa tanah dikuasai pihak lain secara tidak sah dan BMN berupa tanah dalam sengketa. Upaya penertiban atas BMN berupa tanah tersebut dilaksanakan dengan segera mendaftarkan proses sertipikat kepada BPN setempat. “Apabila tanah dalam sengketa, dapat dilakukan pendekatan persuasif dengan cara musyawarah dengan pihak yang menguasai tanah sengketa, namun bila tidak berhasil maka dilakukan upaya hukum”, ujar Guntur.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengendalian Barang Milik Negara ini mulai berlaku 6 bulan terhitung sejak tanggal diundangkan pada 27 Desember 2012, atau telah berlaku sejak tanggal 27 Juni 2013. Sehingga Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan tahunan hasil wasdal BMN kepada KPKNL Jember dengan tembusan kepada Pengguna Barang paling lambat pada akhir bulan Maret setelah berakhirnya tahun anggaran. Dengan demikian, satker wilayah kerja KPKNL Jember diharap dapat menyampaikan laporan tahunan hasil pengawasan dan pengedalian BMN paling lambat pada bulan Maret 2014, pungkas Guntur.

Khusnul Arifin, pelaksana pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) melanjutkan kegiatan verifikasi dan validasi data SIMANTAP dengan membagi satker sesuai wilayah kerja dan tingkat kesiapan pelaksanaan sertipikasi tanah pada satker. Hasil dari verifikasi dan validasi tersebut digunakan KPKNL Jember untuk mapping target pensertipikatan BMN berupa tanah yang akan disampaikan kepada Kantor BPN di 6 Kab/Kota wilayah kerja KPKNL Jember.

Pada akhir acara, Kepala KPKNL Jember Agus Hari Widodo menyampaikan terima kasih atas kehadiran satker pada kegiatan sosialisasi wasdal BMN dan verval data SIMANTAP dan bersama-sama mengajak untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian di lingkungannya masing masing demi terwujudnya tertib pengelolaan BMN.

(Teks dan Foto : M. Eko Agus Y)

FOTO-FOTO LAIN TERKAIT BERITA

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

 

Tinggalkan komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 1.008 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: